Terlambat Tahu SK Direksi, JPU: Terdakwa Menguatkan Dakwaan

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 21 Dec 2023 - 22:51

TERDAKWA : Terdakwa Orin Retnowati, ST., MT, mengenakan baju tahanan Kejari RL, usai mengikuti persidangan beberapa waktu lalu. FIKI/RB --

terlambat tahu sk direksi, jpu: terdakwa menguatkan dakwaan                            koranrb.id – keterangan terdakwa, orin retnowati, st, mt dalam perkara dugaan korupsi tunjangan representasi direktur pdam rejang lebong (rl) tahun 2018-2019, didalam persidangan terbukti menguatkan semua dakwaan jaksa penuntut umum (jpu). 
hal ini disampaikan jpu kejari rejang lebong, abi punjangga putra, sh, mh, di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kemarin (21/12). 
baca juga:12 ruko di pasar terminal ketahun terbakar
diterangkan abi, didalam persidangan terdakwa mengakui terlambat mengetahui aturan pembuatan surat keputusan (sk) direksi perusahaan daerah air minum kabupaten rl, nomor : 02 b tahun 2018 tentang dana representasi untuk direksi pdam sebesar 75% dari gaji bruto setiap bulan, harus melalui mekanisme yang sudah di atur didalam peraturan daerah (perda) nomor 6 tahun 2013.
bahkan terang abi, terdakwa mengetahui isi pasal 40 didalam perda nomor 6 tahun 2013, yang menyatakan bahwa gaji direktur pdam sesuai dengan pegawai negeri sipil (pns). 
baca juga:3 bandar jaringan sumsel diamankan bnn
namun, terdakwa mengaku tidak mengetahui pasal 12 didalam perda nomor 6 tahun 2013 yang mengatur penghasilan direktur pdam dan pegawai pdam tersebut. 
“jadi, keterangan terdakwa sebenarnya menguatkan pembuktian kita. yang bersangkutan menjelaskan bahwa dia terlambat mengetahui bahwa aturan itu ada (pasal 12 perda nomor 6 tahun 2013, red). jadi kita membaca pasal itu harus secara untuh dan keseluruhan,” tutur abi.
baca juga:12 tsk btt tetap ditahan, dilimpahkan awal tahun
sementara itu terang abi, dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi pada (19/12) lalu, terdakwa melalui penasehat hukum (ph)-nya menghadirkan dua orang saksi yang meringankan. 
namun, saksi yang dihadirkan, tidak masuk dalam pokok perkara ini. karena terdakwa menghadirkan saksi yang merupakan pegawai pdam rl yang masuk tahun 2020, akhirnya saksi-saksi tersebut, tidak mengetahui mengenai gaji terdakwa di 2018 hingga 2019, karena saksi-saksi mengaku dirinya hanya mengetahui gaji terdakwa di 2020. 
baca juga:mantan kades lubuk tunjung dituntut 42 bulan penjara
“dalam perkara ini, waktu yang kita ambil tahun 2018 dan 2019. jadi menurut kami, saksi tersebut tidak menjelaskan apa-apa,” sebut abi.
hal ini sebut abi, terbukti saat mejelis hakim, saat itu diketui agus hamzah, sh., mh, menayakan perihal gaji terdakwa tahun 2018 hingga 2019, namun saksi-saksi yang dihadirkan mengaku tidak mengetahui. 
baca juga:terdakwa ooj sampaikan eksepsi, jpu: kita akan tanggapi secara tertulis
“setelah kita verifikasi dan kita tanya-tanya. bahwa saksi hanya mengetahui penghasilan terdakwa itu di tahun 2020. dipertegas juga oleh hakim, bahwa mengenai gaji tahun 2018 dan 2019, saksi tidak tau,” tutupnya. 
sebelumnya, terdakwa orin retnowati, st, mt didakwa jpu dengan dakwaan primair, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan  atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
baca juga:didominasi kasus sabu, bnnp amankan 21 tsk, termasuk oknum anggota dprd 
sekedar mengulas, sebagai mana diuraikan dalam dakwaan jpu terdakwa orin retnowati pada saat menjabat sebagai direktur pdamtirta dharma bukita kaba pada 2018 lalu, mengeluarkan surat keputusan (sk) direksi perusahaan daerah air minum kabupaten rl, nomor : 02 b tahun 2018 tentang dana representasi untuk direksi pdam sebesar 75% dari gaji bruto setiap bulan. 
pasalnya, penerbitan sk tersebut, dilakukan tanpa melalui mekanisme penganggaran oleh perusahaan atau tanpa adanya rencana kerja dan anggaran (rka) pdam 2018 dan 2019, bahkan tanpa melapor ke dewan pengawas atau bupati rejang lebong. 
baca juga:putusan bebas kapus pasar ikan, jpu pikir-pikir
atas kebijakan terdakwa melalui sk itu, pada periode maret 2018 hingga juni 2019 terdakwa menerima dana representatif sebesar lebih kurang rp 202 juta. (eng)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 22 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan