Kajari Ingin Pastikan Audit Kerugian Negara dari BPKP, Baru Tetapkan Tersangka Tipikor Setwan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 25 Apr 2025 - 21:49

Kajari Kepahiang Asvera Primadona, SH, MH--HERU/RB

Tak hanya itu, pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen dan barang bukti yang telah berhasil diamankan sebelumnya juga mesti dicocokkan sesuai dengan keterangan para saksi.

Sejauh ini, penyidik tetap berpedoman pada LHP BPK. Item dugaan korupsi yang jadi fokus penyidikan mulai dari dugaan perjalanan dinas fiktif, dugaan kegiatan makan minum fiktif, hingga dugaan pemotongan honorarium.

Sebagai gambaran, dari catatan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kepahiang, pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di sekretariat DPRD (Setwan) Kepahiang setidaknya hingga berita ini diupdate baru mencapai Rp755.129.590.

Mengacu pada hasil LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, sejumlah temuan didapati pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang.

Diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan Rp2,4 miliar, yang masih menyisakan Rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.

Lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan Rp1,25 miliar yang masih menyisakan Rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.

Termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya Rp421,54 juta.

Serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah Rp2,33 miliar.

kajari ingin pastikan audit kerugian negara dari bpkp, baru tetapkan tersangka tipikor setwan                             kepahiang, koranrb.id - penyidikan dugaan korupsi di lingkungan sekretariat dprd (setwan) kabupaten kepahiang telah memasuki babak akhir. 
saat diwawancarai langsung, kajari kepahiang asvera primadona, sh, mh menerangkan penyidik tinggal menunggu hasil penghitungan resmi kerugian negara (kn) dari badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu. 
dari sini pula lanjutnya, penyidikan baru bisa berujung kepada penetapan tersangka.
dijelaskan, entry meeting bersama bpkp dilakukan dalam rangka penghitungan kn.
baca juga:sinergi polres lebong dan forkompinda, gelar senam bersama 
dari entry meeting ini pula, baru bisa melangkah ke tahapan selanjutnya.
"kn tersebut harus benar-benar sesuai dengan hasil penghitungan bpkp provinsi bengkulu," kata kajari. 
dari penghitungan awal yang telah disampaikan penyidik sebelumnya, nilai kn pada dugaan tipikor setwan kepahiang ta 2021-2023 bertambah menjadi sekitar rp14 miliar.
nilai kn dari penghitungan awal penyidik tersebut, lebih besar rp3 miliar dari hasil audit penghitungan bpk sebesar rp11,4 miliar.
baca juga:pemeriksaan auditor jadi penentu nasib anggota dprd kaur periode 2019-2024
di sisi lain, hingga jumat 25 april 2025 serangkaian pemeriksaan masih terus berjalan di kejari kepahiang.
terpantau, beberapa saksi dari pihak ketiga yang terkait langsung dari penggunaan anggaran di setwan sejak ta 2021-2023 masih menjalani pemeriksaan. 
dalam perkara dugaan tipikor di setwan ini sendiri, sudah naik penyidikan sejak awal desember 2024.
penyidik terus mendalami keterangan para saksi yang telah dihadirkan sebelumnya.
baca juga: ditarget rp3,1 miliar, 32 ribu lebih wajib pajak di kabupaten lebong segera dikirim sppt pbb-p2
tak hanya itu, pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen dan barang bukti yang telah berhasil diamankan sebelumnya juga mesti dicocokkan sesuai dengan keterangan para saksi. 
sejauh ini, penyidik tetap berpedoman pada lhp bpk. item dugaan korupsi yang jadi fokus penyidikan mulai dari dugaan perjalanan dinas fiktif, dugaan kegiatan makan minum fiktif, hingga dugaan pemotongan honorarium.
sebagai gambaran, dari catatan bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejari kepahiang, pengembalian tuntutan ganti rugi (tgr) di sekretariat dprd (setwan) kepahiang setidaknya hingga berita ini diupdate baru mencapai rp755.129.590.
mengacu pada hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang.
baca juga:truk batu bara jambi semakin meresahkan pengendara, di kepahiang bikin macet dan jalan rusak
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.  
lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta.
serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 26 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan