Pemeriksaan Auditor jadi Penentu Nasib Anggota DPRD Kaur Periode 2019-2024

pemeriksaan auditor jadi penentu nasib anggota dprd kaur periode 2019-2024 bintuhan, koranrb.id - semua anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur periode 2019/2024 telah memenuhi panggilan tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur. mereka diminta keterangan terkait dengan realisasi anggaran perjalan dinas di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (setwan) kaur, tahun anggaran 2023. semua anggota dprd kaur juga telah memberikan keterangan realisasi anggaran perjalan dinas mereka masing-masing.  tak hanya sampai di situ, sekarang tahapan berlanjut dengan klarifikasi oleh auditor indpenden. baca juga:optimis, 11 program 100 hari kerja fikri-hendri selesai tepat waktu setiap anggota dprd kaur periode 2019-2024 akan diperiksa oleh auditor independen. dengan ini nanti semua realisasi anggaran perjalanan dinas masing-masing anggota dewan akan terbuka kebenarannya. apabila ada perbuatan melawan hukum, tentu para anggota dewan kaur juga akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan undang-undang yang berlaku. meskipun saat ini tercatat, hampir 100 persen anggota dprd kaur telah menitipkan uang pengganti rugi baik itu melalui kejari kaur maupun ke kas daerah (kasda) pemerintah kabupaten (pemkab) kaur dalam hal ini badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (bpkad) kaur. baca juga:tamat! bupati kepahiang teken sk pemecatan 4 asn "semua sudah anggota dewan sudah memenuhi panggilan, sekarang masih berlanjut tahapan klarifikasi dengan tim ahli," ucap kepala kejaksaan negeri (kajari) kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh. bobbi menyampaikan hampir seluruh anggota dprd kaur sudah melakukan penitipan uang ganti rugi. namun untuk jumlah pastinya, masih harus dicocokan dengan data dari bpkd kaur.  akan tetapi, penitipan uang pengganti ini tidak akan bisa menghentikan perkara, artinya jika ada bukti kuat ada upaya melawan hukum maka tidak menutup kemungkinan para anggota dewan kaur akan ditetapkan sebagai tersangka. "jumlah titipan uang pengganti rugi anggota dewan, masih harus di cek dulu dengan yang di bpkad. baca juga:peringati hari otda ke-29, bupati: semangat kolaborasi perkuat tata kelola pemkab rejang lebong tapi ini tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan," tegas bobbi. dijelaskannya saat ini, tim auditor kejari kaur juga telah mulai berproses melakukan penghitungan ulang kerugian negara (kn) atas perbuatan melawan hukum. proses penghitungan ulang kn ini, sebelumnya sudah dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) bengkulu. namun untuk mempercepat proses penghitungan sekarang tim auditor juga telah andil melaksanakan penghitungan. setelah hasil penghitungan kn keluar, maka dalam waktu dekat kejari kaur bakal melakukan penetapan tersangka. baca juga:proyek fisik tidak sesuai standar di rejang lebong, sanksi menanti rekanan penyidikan memang berjalan cukup alot mengingat anggaran perjalan dinas yang menyangkut banyak pihak, mulai dari aparatur sipil negara (asn), tenaga honorer, pihak ketiga, hingga para anggota dprd kaur. "proses penghitungan kn juga sudah mulai berjalan, bisa jadi ini adalah babak terakhir dalam proses penyidikan yang telah berjalan kurang lebih 3 bulan," jelas bobbi. ditambahkannya, untuk sementara hasil penghitungan kn versi dari penyidik timbul yakni sebesar rp 4,8 miliar, itu di luar dari yang telah dititipkan pengembaliannya melalui kas daerah (kasda) pemerintah kabupaten (pemkab) kaur. kn tersebut timbul dari beberapa kegiatan perjalan dinas fiktif yang dilakukan di setwan kaur. baca juga:soal demo psu bengkulu selatan, ini tanggapan praktisi hukum a.tarmizi gumay salah satunya adalah pencatutan nama tenaga honorer, hingga perjalan dinas fiktif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (asn) di ruang lingkup setwan kaur. "untuk kn sementara, hasil penghitungan versi tim penyidik sebesar rp4,8 miliar namun itu tidak bisa kita jadikan dasar untuk melakukan penetapan tersangka," tukasnya.  sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita. kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.   

Tag

• # auditor independen
• # penentu nasib
• # anggota dprd kaur
• # pemeriksaan
• # korupsi

Share

• 
• 
• 
• 
•