Honorer Satpol PP dan Damkar Datangi DPRD, Keluhkan Gaji Dipotong hingga Minta Kejelasan SK

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 21 Apr 2025 - 22:31

NGADU: Honorer Satpol PP dan Damkar saat mendatangi DPRD Seluma. DOK/RB--

“Kami hanya ingin kejelasan. Kami masih ingin bekerja. Kalau memang anggaran terbatas, bicarakan secara terbuka. Jangan seperti sekarang, serba tidak pasti,” sampai Harleni.

Dengan adanya pengaduan ke DPRD Seluma, para honorer berharap masalah ini segera mendapat perhatian serius dan langkah penyelesaian yang konkret dari pemerintah kabupaten Seluma.

Mereka menginginkan bukan sekadar janji, tetapi kebijakan nyata yang menghargai jerih payah mereka selama ini.

"Kami masih ingin bekerja dari pada menganggur walaupun status tenaga sukarela," pungkas Harleni.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Seluma, Pasrul Hamidi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi rapat dengar pendapat (hearing) antara para tenaga honorer dan pimpinan OPD terkait, yakni Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Seluma.

“Keluhan adik-adik ini akan kami tampung. Kami minta agar segera dibuat surat permohonan resmi kepada pimpinan DPRD, supaya bisa kami agendakan rapat dengar pendapat. Kita cari solusi terbaik bersama,” ujar Pasrul.

Senada, anggota Komisi II lainnya, Binanto, menekankan pentingnya komitmen Pemkab Seluma dalam menjalankan aturan dan memberi kepastian kepada para tenaga honorer.

Ia menegaskan bahwa dalam SK Bupati Seluma sebelumnya, tidak ada istilah “dirumahkan” bagi tenaga honorer, meskipun ada pengurangan gaji.

“Regulasinya sudah jelas. Tidak ada istilah dirumahkan. Jika memang tenaga honorer tetap bekerja, maka hak-haknya harus dipenuhi. Pemerintah daerah harus tegas dan segera mengambil langkah konkret agar tidak terjadi keresahan yang lebih luas,” tegas Binanto.

Sementara itu, Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar Seluma, Yuyun Afrianto belum dapat memberikan jawaban atas hal ini.

honorer satpol pp dan damkar datangi dprd, keluhkan gaji dipotong hingga minta kejelasan sk                            koranrb.id – puluhan tenaga honorer dari satuan polisi pamong praja (satpol pp) dan pemadam kebakaran (damkar) kabupaten seluma mendatangi kantor dprd kabupaten seluma, senin, 21 april 2025 siang. 
mereka menyampaikan keluhan terkait status kerja yang menggantung serta pemotongan gaji sejak maret 2025 lalu.
rombongan honorer ini diterima oleh anggota komisi ii dprd seluma, yakni pasrul hamidi dan binanto. 
dalam pertemuan itu, para tenaga honorer mengungkapkan bahwa mereka merasa seolah telah dirumahkan secara tidak resmi, tanpa ada kejelasan nasib. 
baca juga:pemkab mukomuko minta desa dan kelurahan bentuk segera pengurus koperasi merah putih 
baca juga:148 peserta ikut cat paskibraka, sempat terkendala sinyal internet
hal ini diperparah dengan pemotongan gaji dari sebelumnya rp750 ribu menjadi hanya rp400 ribu per bulan.
“kami tetap menjalankan tugas seperti biasa sejak maret, tetapi gaji kami terpotong hampir separuh. bahkan sk kami hanya berlaku sampai februari 2025. sekarang kami bingung, dianggap masih bekerja atau tidak, karena tidak ada kejelasan,” ujar salah satu perwakilan honorer satpol pp, harleni.
mayoritas tenaga honorer yang datang menyampaikan aspirasi ini diketahui belum genap dua tahun bertugas. 
meski demikian, mereka mengaku tetap berkomitmen untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas, walaupun dengan status “sukarela” dan gaji yang jauh dari layak.
baca juga:antusias warga mukomuko bekerja di luar negeri setiap tahun meningkat
baca juga:aktivitas pt raa di bengkulu tengah terancam dihentikan
para tenaga honorer satpol pp dan damkar berharap pemerintah daerah memberikan kejelasan status dan kembali menerbitkan sk baru agar mereka tetap bisa mengabdi secara resmi. 
selain itu, mereka juga meminta agar hak-hak mereka tidak dikurangi secara sepihak, mengingat beban kerja yang tetap mereka jalankan seperti biasa.
“kami hanya ingin kejelasan. kami masih ingin bekerja. kalau memang anggaran terbatas, bicarakan secara terbuka. jangan seperti sekarang, serba tidak pasti,” sampai harleni.
dengan adanya pengaduan ke dprd seluma, para honorer berharap masalah ini segera mendapat perhatian serius dan langkah penyelesaian yang konkret dari pemerintah kabupaten seluma. 
baca juga:psu bengkulu selatan: rifai-yevri unggul, bunga mas paling cepat rekapitulasi 
baca juga:datangi sekolah, kejar target pkg 90 persen
mereka menginginkan bukan sekadar janji, tetapi kebijakan nyata yang menghargai jerih payah mereka selama ini.
"kami masih ingin bekerja dari pada menganggur walaupun status tenaga sukarela," pungkas harleni.
menanggapi keluhan tersebut, wakil ketua komisi ii dprd seluma, pasrul hamidi mengatakan pihaknya siap memfasilitasi rapat dengar pendapat (hearing) antara para tenaga honorer dan pimpinan opd terkait, yakni kepala satpol pp dan damkar kabupaten seluma.
“keluhan adik-adik ini akan kami tampung. kami minta agar segera dibuat surat permohonan resmi kepada pimpinan dprd, supaya bisa kami agendakan rapat dengar pendapat. kita cari solusi terbaik bersama,” ujar pasrul.
senada, anggota komisi ii lainnya, binanto, menekankan pentingnya komitmen pemkab seluma dalam menjalankan aturan dan memberi kepastian kepada para tenaga honorer. 
ia menegaskan bahwa dalam sk bupati seluma sebelumnya, tidak ada istilah “dirumahkan” bagi tenaga honorer, meskipun ada pengurangan gaji.
“regulasinya sudah jelas. tidak ada istilah dirumahkan. jika memang tenaga honorer tetap bekerja, maka hak-haknya harus dipenuhi. pemerintah daerah harus tegas dan segera mengambil langkah konkret agar tidak terjadi keresahan yang lebih luas,” tegas binanto.
sementara itu, plt. kepala satpol pp dan damkar seluma, yuyun afrianto belum dapat memberikan jawaban atas hal ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 22 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan