Aktivitas PT RAA di Bengkulu Tengah Terancam Dihentikan

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 21 Apr 2025 - 22:23

Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.AP didampingi Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, S.Sos saat meninjau langsung lokasi lahan pembangunan Masjid Agung. --jeri/rb

aktivitas pt raa di bengkulu tengah terancam dihentikan                            koranrb.id - polemik yang terjadi pada pt riau agrindo agung (raa) di bengkulu tengah semakin menjadi sorotan di kalangan masyarakat.
sebab sudah diketahui bersama jika pt raa saat ini diketahui tidak memiliki hak guna usaha (hgu).
aktivitas pt raa terancam dihentikan. 
dengan demikian kejelasan legalitas pt raa dipertanyakan. sedangkan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini sudah beroperasi sejak tahun 2008.
baca juga:psu bengkulu selatan: rifai-yevri unggul, bunga mas paling cepat rekapitulasi 
baca juga:datangi sekolah, kejar target pkg 90 persen
sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (mk) tanggal 27 oktober 2016 terkait pasal 41 undang-undang (uu) nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki hgu dan iup.
menyikapi semua ini, bupati bengkulu tengah, drs. rachmat riyanto, st, m.ap mengatakan, persoalan ini akan pemkab bengkulu tengah telusuri.
bupati akan meminta dinas pertanian (distan) untuk melakukan pemeriksaan terhadap administrasi pt raa dari awal. 
baca juga:antrean kendaraan di spbu muara aman mengular
baca juga:isu mutasi pejabat pemkab rejang lebong mencuat
pihaknya ingin mengetahui pokok permasalahannya dimana. sehingga bisa sesegera mungkin diterbitkan. tentu ini menjadi perhatian khusus bagi pemkab bengkulu tengah, mengapa hgu tak diurus sampai berlarut-larut seperti ini. 
bupati menegaskan, akan mengundang semua pihak terkait untuk menuntaskan persoalan ini. agar semuanya dapat selesai serta dapat memberikan jalan yang terbaik untuk semuanya.
"tentu semua ini akan ditelusuri mulai dari awal administrasi perizinan dan akan ditertibkan sesegera mungkin. sehingga dapat kita ketahui pokok permasalahannya dan kenapa sampai berlarutl-larut hgu tak diurus," tegasnya
ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri mengungkapkan, tak hanya mempertanyakan persoalan legalitas perizinan, pihaknya juga mempertanyakan terkait kontribusi yang diberikan pt raa untuk bengkulu tengah, baik itu berupa pendapatan asli daerah (pad) maupun anggaran csr.
baca juga:paus fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun
baca juga:pemkab pastikan revitalisasi taman santoso tetap berjalan 
"ternyata pt raa ini sama sekali tidak berkontribusi untuk bengkulu tengah. baik itu memberikan pad melaluo dana bagi hasil pemerintah pusat dan anggaran csr perusahaan kepada masyarakat," tegasnya
pihaknya mempertanyakan ini karena sudah seharusnya perusahaan yang berdiri disuatu daerah memberikan kontribusi pad maupun bantuan csr. apalagi perusahaan tersebut selama beroperasi menggunakan fasilitas kabupaten, seperti menggunakan infrastruktur jalan.
bisa dilihat bersama banyak jalan menuju pt raa tersebut mengalami rusak berat. itu membuktikan kalau pt raa tidak memberikan kontribusi apapun untuk kabupaten bengkulu tengah. makanya pihaknya berharap pemkab bengkulu tengah bisa mengkaji ini semua ini.
"kami sangat berharap pemkab bengkulu tengah harus menindaklanjuti semua ini. jangan sampai pt raa itu hanya berdiri dan beroperasi di bengkulu tengah namun tidak memberikan kontribusi apapun," ungkapnya
baca juga:mantan gubernur bengkulu rohidin tidak eksepsi, ph: dakwaan terlalu dipaksakan 
baca juga:honda beat guru man 2 kepahiang raib
diberitakan sebelumnya, dinas pertanian (distan) kabupaten bengkulu tengah akan segera memanggil pihak manajemen pt riau agrindo agung (raa). pemanggilan ini dilakukan sebagai tindaklanjut terkait dugaan pt raa yang tidak memiliki hak guna usaha (hgu) padahal sudah beroperasi sejak tahun 2008.
diketahuinya pt raa tidak memiliki hgu ini setelah ketua dprd bengkulu tengah beserta anggota dprd lainnya melakukan sidak ke pt raa beberapa waktu lalu. saat sidak inilah diketahui jika pt raa tidak memiliki hgu.
sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (mk) tanggal 27 oktober 2016 terkait pasal 41 undang-undang (uu) nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki hgu dan iup.
menyikapi semua ini, pelaksana tugas (plt) kepala distan bengkulu tengah, helmi yuliandri, sp, mt mengatakan, jika dirinya sudah mendapatkan informasi terkait kejadian ini. semua ini sudah disampaikan ketua dprd bengkulu tengah pada saat rapat pekan lalu.
baca juga:bangun jalan dengan dana desa, dinas pmd ingatkan hal ini 
baca juga:terima lkpj bupati 2024, 3 komisi dprd kepahiang berikan catatan
tentu temuan ini akan menjadi perhatian khusus bagi distan bengkulu tengah. helmi menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap administrasi pt raa ini. sebab ia masih baru bertugas di distan, maka harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu semua administrasinya.
"saya masih baru bertugas di distan bengkulu tengah. nanti saya akan minta bidang yang membidangi persoalan ini untuk dilakukan pengecekan administrasi terkait perusahaan perkebunan pt raa tersebut," ujarnya
lanjut helmi, pihaknya akan memastikan akan mencari tahu mengapa semua ini bisa terjadi dan apa permasalahannya sehingga semua ini bisa terjadi. yang pasti distan bengkulu tengah akan memanggil pihak pt raa untuk mengklarifikasi semua ini.
"pasti akan kita panggil pihak manajemen pt raa. tentu ini menjadi perhatian khusus bagi kita. kita akan meminta klasifikasi terkait kejadian ini dan apa permasalahannya sampai bisa terjadi seperti ini," demikian helmi.
terpisah, manajer perusahaan perkebunan kelapa sawit pt riau agrindo agung (raa) bengkulu tengah, moeliono mengatakan,  saat ini dirinya belum bisa berkomentar terkait legalitas perusahaan.
"mohon maaf karena saya baru 5 bulan di pt raa, saya tidak bisa memberikan komentar atas pertanyaan tersebut," ujarnya
ia pun membantah kalau pt raa tak bisa menunjukkan dokumen perizinan kepada ketua dan anggota dprd saat melakukan sidak. sebab pihaknya ketua dprd tidak bersurat terlebih dahulu ingin berkunjung ke pt raa.
"mohon maaf, ketua dprd dan tim datang ke pt raa tidak ada menyurati management, sehingga kami tidak ada data yang mau disiapkan. sehingga kami koordinasi (terlebih dahulu) dengan tim legal dari medan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 22 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan