Diduga Tak Miliki Izin HGU, Distan Akan Panggil PT RAA

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 19 Apr 2025 - 21:50

Plt Kadistan Bengkulu Tengah, Helmi Yuliandri--rio/rb

"Saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait untuk menindaklanjuti semua ini.

Saya berharap Pemkab Bengkulu Tengah bisa menindaklanjuti semua ini dan jangan didiamkan saja," katanya

Disisi lain, DPRD juga menyoroti PT RAA terkait dengan kontribusi seperti penambahan pendapatan asli daerah (PAD) melalui dana bagi hasil pemerintah pusat dan anggaran CSR perusahaan kepada masyarakat.

"Jangankan menyumbang PAD daerah, dana CSR kepada masyarakat ada atau tidak? ini yang kita berat," tegasnya.

Sementara itu, Manajer Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Riau Agrindo Agung (RAA) Bengkulu Tengah, Moeliono mengatakan, saat ini dirinya belum bisa berkomentar terkait legalitas perusahaan.

"Mohon maaf karena saya baru 5 bulan di PT RAA, saya tidak bisa memberikan komentar atas pertanyaan tersebut," ujarnya

Ia pun membantah kalau PT RAA tak bisa menunjukkan dokumen perizinan kepada Ketua dan anggota DPRD saat melakukan sidak. Sebab pihak Ketua DPRD tidak bersurat terlebih dahulu ingin berkunjung ke PT RAA.

"Mohon maaf, Ketua DPRD dan tim datang ke PT RAA tidak ada menyurati Management, sehingga kami tidak ada data yang mau disiapkan. Sehingga kami koordinasi (terlebih dahulu) dengan Tim Legal dari Medan," katanya.

diduga tak miliki izin hgu, distan akan panggil pt raa                            benteng, koranrb.id - dinas pertanian (distan) kabupaten bengkulu tengah akan segera memanggil pihak manajemen pt riau agrindo agung (raa). 
pemanggilan ini dilakukan sebagai tindak lanjut terkait dugaan pt raa yang tidak memiliki izin hak guna usaha (hgu), padahal sudah beroperasi sejak tahun 2008.
dugaan pt raa tidak memiliki hgu ini mencuat setelah ketua dprd bengkulu tengah beserta anggota dprd lainnya melakukan sidak ke pt raa beberapa waktu lalu.
sesuai ketentuan yang berlaku, yakni berdasarkan keputusan mahkamah konstitusi (mk) tanggal 27 oktober 2016 terkait pasal 41 undang-undang (uu) nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, disebutkan bahwa, perusahaan yang boleh menanam kelapa sawit harus memiliki hgu dan iup.
baca juga:soal adanya penolakan tambang emas, pemprov bengkulu buka ruang dengar pendapat masyarakat 
pelaksana tugas (plt) kepala distan bengkulu tengah, helmi yuliandri, sp, mt mengatakan, jika dirinya sudah mendapatkan informasi terkait kejadian ini.
semuanya sudah disampaikan ketua dprd bengkulu tengah pada saat rapat pekan lalu.
tentunya temuan ini akan menjadi perhatian khusus bagi distan bengkulu tengah. 
helmi menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap administrasi pt raa ini.
baca juga:subhan alkosari jabat plt sekwan provinsi bengkulu, erlangga difungsionalkan ke kesbangpol
sebab ia masih baru bertugas di distan, maka harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu semua administrasinya.
"saya masih baru bertugas di distan bengkulu tengah.
nanti saya akan minta bidang yang membidangi persoalan ini untuk dilakukan pengecekan administrasi terkait perusahaan perkebunan pt raa tersebut," ujarnya
lanjut helmi, pihaknya akan memastikan akan mencari tahu mengapa ini bisa terjadi dan apa permasalahannya.
baca juga:kasus dugaan pungli ppg kemenag seluma, raup hingga rp120 juta, operator akui bermain tunggal
yang pasti distan bengkulu tengah akan memanggil pihak pt raa untuk mengklarifikasi semua ini.
"pasti akan kita panggil pihak manajemen pt raa.
tentu ini menjadi perhatian khusus bagi kita.
kita akan meminta klasifikasi terkait kejadian ini dan apa permasalahannya sampai bisa terjadi seperti ini," demikian helmi.
baca juga:sejak januari 2025, dinkes provinsi bengkulu catat 2.838 kasus diare, ini daerah terbanyak
sebelumnya, ketua dprd bengkulu tengah, fepi suheri menegaskan, jika dprd bengkulu tengah mempertanyakan terkait legalitas dan kontribusi pt raa kepada bengkulu tengah.
sebab saat ia berkunjung ke pt raa dan mempertanyakan izin, tetapi manajer pt raa tidak bisa menjawab. padahal perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2008.
"beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke pt raa.
  dalam kunjungan ini saya menanyakan perihal izin ini mereka. tetapi kenyataannya manajer pt raa bengkulu tengah tidak bisa menjawab dan menyatakan masih menunggu dokumen dari perusahaan induk," ujarnya.
baca juga:mukomuko belum miliki anggaran khusus untuk perawatan jalan inpres
menyikapi semua ini, fepi pun langsung menggelar rapat bersama beberapa kepala opd di pemkab bengkulu tengah.
tentu temuan ini menjadi perhatian khusus bagi dprd dan pemkab bengkulu tengah dan tak bisa didiamkan saja.
sebab apabila didiamkan saja, maka kabupaten bengkulu tengah yang akan dirugikan.
apalagi pt raa tersebut memiliki kebun seluas lebih dari 2.500 hektare itu.
baca juga:jalan sehat merah putih, hut ke-55 bank bengkulu sukses digelar
"saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait untuk menindaklanjuti semua ini.
saya berharap pemkab bengkulu tengah bisa menindaklanjuti semua ini dan jangan didiamkan saja," katanya
disisi lain, dprd juga menyoroti pt raa terkait dengan  kontribusi seperti penambahan pendapatan asli daerah (pad) melalui dana bagi hasil pemerintah pusat dan anggaran csr perusahaan kepada masyarakat.
"jangankan menyumbang pad daerah, dana csr kepada masyarakat ada atau tidak? ini yang kita berat," tegasnya.
baca juga:jalan lintas depan kantor bupati dibiarkan gelap gulita, tanpa lampu jalan
sementara itu, manajer perusahaan perkebunan kelapa sawit pt riau agrindo agung (raa) bengkulu tengah, moeliono mengatakan,  saat ini dirinya belum bisa berkomentar terkait legalitas perusahaan.
"mohon maaf karena saya baru 5 bulan di pt raa, saya tidak bisa memberikan komentar atas pertanyaan tersebut," ujarnya 
ia pun membantah kalau pt raa tak bisa menunjukkan dokumen perizinan kepada ketua dan anggota dprd saat melakukan sidak. sebab pihak ketua dprd tidak bersurat terlebih dahulu ingin berkunjung ke pt raa.
"mohon maaf, ketua dprd dan tim datang ke pt raa tidak ada menyurati management, sehingga kami tidak ada data yang mau disiapkan. sehingga kami koordinasi (terlebih dahulu) dengan tim legal dari medan," katanya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 20 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan