Mukomuko Belum Miliki Anggaran Khusus untuk Perawatan Jalan Inpres

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 19 Apr 2025 - 21:39

RUSAK: Salah satu jalan yang dibangun dengan menggunakan dana Inpres menjadi tanggung jawab daerah--Firmansyah/RB

mukomuko belum miliki anggaran khusus untuk perawatan jalan inpres                            mukomuko, koranrb.id – tahun 2023 lalu, pemerintah kabupaten (pemkab) mendapatkan pembangunan jalan di beberapa titik dengan skema pendanaan instruksi presiden (inpres).
untuk perawatan jalan tersebut dikembalikan ke masing-masing daerah. 
ini sesuai dengan inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang diundangkan pada 16 maret 2023. 
namun sayangnya untuk anggaran yang dikhususkan untuk perawatan jalan inpres tersebut tidak ada. 
baca juga:jalan lintas depan kantor bupati dibiarkan gelap gulita, tanpa lampu jalan
“kalau persediaan dana pemeliharaan jalan daerah ada dianggarkan di apbd setiap tahunnya.
namun besarannya masih sangat minim dan masih bersifat global, belum ada yang khusus untuk jalan skema pendanaan inpres,” kata kepala bidang (kabid) bina marga dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten mukomuko, muhammad yusuf, st.
yusuf mengatakan, pemkab mukomuko di apbd 2025 juga kembali menyediakan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
akan tetapi, alokasi pembiayaan untuk kegiatan pemeliharaan infrastruktur daerah terbilang masih sangat minim.
baca juga:bupati lebong tegaskan penggunaan dd/add untuk makmurkan desa 
jika dibandingkan dengan jumlah aset jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab kabupaten. 
memang secara aturan untuk mendapat program pembangunan jalan inpres daerah harus menyanggupi menyiapkan dana perawatan.
namun terkait hal tersebut masih bersifat global, yang jumlahnya sangat minim.
‘’anggaran secara khusus untuk pemeliharaan jalan inpres memang belum tersedia.
baca juga:dampak efisiensi anggaran, seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru di rejang lebong ditiadakan 
soal kewajiban itu memang dilimpahkan ke daerah, ketika terjadi kerusakan dan sebagainya jadi tanggung jawab daerah dalam proses perbaikan,” sampainya.
dikatakan yusuf, penganggaran pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten yang tersedia di apbd itu bentuk kegiatan rutin.
maka dari itu kegiatan yang bisa dilakukan hanyalah tambal sulam dengan skala kecil, pembersihan sisa longsoran, dan perbaikan sederhana bangunan jembatan. 
namun kalau perbaikan kerusakan berat, jalan putus, jembatan putus, dan sebagainya, anggaran yang ada tidak akan mencukupi.
baca juga:pemprov bengkulu masih terutang dbh rp25 miliar pada rejang lebong
“karena persediaan anggarannya minim, penanganan kerusakan infrastruktur jalan paling bisa tercover yang rusak ringan, melalui kegiatan rutin kantor.
penanganan berbeda ketika ada peristiwa yang sifatnya insiden, misalnya jalan yang putus. maka harus menggunakan pendanaan btt,” beber yusuf.
perlu diketahui mukomuko salah satu kabupaten di provinsi bengkulu yang mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan dengan skema inpres pada tahun 2023.
dengan anggaran pembangunan paling besar yakni rp123 miliar, untuk membangun tiga ruas jalan penghubung di sejumlah desa terpencil di mukomuko yang saat ini telah rampung. 
baca juga:bupati siapkan 2 lokasi buat gubernur saat ngantor di kepahiang
dari dana inpres tersebut, rp 23 miliar untuk pembangunan jalan penghubung desa suka maju dan desa bukit makmur kecamatan penarik sepanjang 8 kilometer. 
kemudian sebesar rp59 miliar untuk pembangunan jalan hotmix mulai dari simpang di desa lubuk talang menuju desa gajah makmur kecamatan malin deman sepanjang 17 kilometer. 
lalu sebesar rp44 miliar untuk pembangunan jalan provinsi mulai dari desa tanah rekah, kecamatan kota mukomuko menuju kecamatan teras terunjam sepanjang 12 kilometer.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 20 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan