Usulan Pembangunan Lanjutan PA Mukomuko Masih Terkendala Proses Hukum

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 17 Apr 2025 - 00:27

Gedung Pengadilan Agama Mukomuko yang tak kunjung bisa ditempati--Firmansyah

usulan pembangunan lanjutan pa mukomuko masih terkendala proses hukum                             koranrb.id – meskipun saat ini sebagian instansi pemerintah sudah mempersiapkan rencana kegiatan ditahun 2026, termasuk pengusulan kegiatan ke pemerintah pusat.
tampaknya hal yang sama tidak dapat dilakukan pengadilan agama (pa) kabupaten mukomuko, terhadap  bangunan megah calon gedung pa mukomuko yang sudah menelan anggaran mencapai rp20 miliar .
sebab sampai saat ini bangunan tersebut masih tersandung masalah dan proses hukumnya masih berjalan di kejaksaan negeri (kejari) mukomuko.
hal tersebut dibenarkan ketua pengadilan agama mukomuko ermanita alfiah sh, mh. 
baca juga:pemda bengkulu utara terima bantuan rp346 juta, dari sembako hingga kursi roda
baca juga:pelaksanaan direncanakan mei-juni 2025 mendatang, dinas pendidikan draft juknis sistem penerimaan murid baru
pa mukomuko tidak akan bisa mengusulkan kembali lanjutan pembangunan gedung pa yang saat ini tengah mengalami permasalahan hukum, sebelum kasus tersebut memiliki kepastian hukum.
maka dari itu pa mukomuko sangat berharap ada titik terang dari perkara tersebut, sehingga dapat kembali diusulkan pembangunannya.
sebab jika tidak bisa mengusulkan kembali. secara otomatis tidak hanya instansi pa yang tidak bisa menempati gedung baru, warga mukomuko pun juga dirugikan karena belum bisa memiliki bangunan gedung pa yang permanen.
“kami sangat mendukung penanganan perkara ini, dan berharap dapat segera diungkap oleh kejari mukomuko, sehingga ada titik terangnya. jika memang terbukti ada unsur pidanannya apa yang harus dilakukan dan begitu juga kalau tidak.  sehingga kami bisa lanjutkan pengusulan anggaran ke pusat,”sampainya.
baca juga:pansus pt abs dan pt jatropha di bengkulu selatan diberi waktu 6 bulan
baca juga:pemkot bengkulu bangun rumah sakit merah putih, wali kota: spesialis mata 
ketua pa mukomuko menegaskan, instansi pa siap bersikap koorperaktif jika diminta menyampaikan surat pemanggilan asn pa mukomuko sebagai saksi oleh penyidik kejari mukomuko. namun sampai dengan kemarin 15 april 2025 belum ada surat pemanggilan saksi yang dilayangkan melalu instansi pa.
ketua pa juga mengaku tidak mengetahui terlalu jauh seperti apa peristiwa gedung pa mangkrak ini. karena kepala pa yang menjabat saat proyek tersebut berjalan sudah pindah.
“yang pastinya kami siap jika ada panggilan sebagai saksi, namun hingga kemarin belum ada surat pemanggilan saksi dari kejari mukomuko terkait gedung pa. meskipun kabarnya dulu kalau gak salah ppk, bendahara dan kpa yang merupakan asn pa mukomuko pernah dipanggil,”bebernya.
terpisah, akademisi bidang hukum pidana universitas bengkulu dr zico junius fernando sh, mh mengatakan, dugaan kasus korupsi dalam pembangunan gedung pa mukomuko, menyoroti aspek penting dalam proses penyidikan, terutama terkait dengan ketidak hadiran saksi yang telah dipanggil secara sah.
baca juga:april 2025, kasus ispa tembus 7.713 kasus di kota bengkulu, meningkat 2.806 kasus sejak maret 
baca juga: cahaya perempuan bengkulu joint monitoring program inklusi
dalam sistem hukum pidana indonesia, kehadiran saksi dalam penyidikan merupakan bagian penting dalam pengungkapan fakta hukum atau inquisitio veritatis (pencarian kebenaran). berdasarkan pasal 112 kuhap, saksi yang dipanggil secara resmi memiliki kewajiban untuk hadir dan memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan.
“jika didapati saksi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka penyidik berwenang melakukan pemanggilan ulang. dalam kondisi tertentu juga dapat menerapkan coactus tamen voluntarius (pemaksaan yang tetap dalam batas hukum), yakni jemput paksa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) kuhap,”terangnya.
zico menjelaskan, dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). proses penyidikan harus dilakukan dengan standar yang lebih ketat sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelidikan dan penuntutan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh alat bukti, termasuk keterangan saksi, dapat diperoleh secara optimal (probatio plena).
jika saksi yang dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka hal ini dapat menghambat proses penyidikan dan berpotensi menghalangi pengungkapan kebenaran materiil.
dalam situasi tertentu, jika terdapat indikasi bahwa saksi sengaja menghindari proses hukum, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya merintangi penyidikan (obstruction of justice) sebagaimana diatur dalam pasal 21 uu tipikor.
“perlu juga kita ketahui bersama, secara hukum, penerapan jemput paksa terhadap saksi bukan merupakan tindakan sewenang-wenang.
tetapi merupakan bagian dari mekanisme yang sah dalam hukum acara pidana. namun tetap saja, langkah ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan proporsionalitas,”jelasnya.
lanjut zico, jemput paksa seharusnya menjadi langkah terakhir setelah saksi diberikan kesempatan yang cukup untuk hadir secara sukarela.
jika pemanggilan telah dilakukan dengan prosedur yang benar dan saksi tetap mangkir tanpa alasan yang jelas, maka tindakan jemput paksa dapat digunakan guna memastikan efektivitas proses penyidikan. meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, upaya jemput paksa harus tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip due process of law, setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang adil.
“jadi, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesan tindakan represif yang berlebihan. dengan demikian, penerapan jemput paksa dalam kasus ini bukan hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran proses penyidikan.
tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana.
selain itu, kejaksaan sebagai institusi yang menjalankan tugasnya sesuai hukum, harus tetap kita hormati dalam setiap langkah yang diambil guna memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan baik dan adil bagi semua pihak,”tandasnya.
sebelumnya, kepala kejaksaan negeri (kajari) mukomuko, yusmanelly sh, mh, melalui kasi pidsus, gugi dolansyah, sh, mengatakan dalam pengungkapan perkara ini selain hasil audit belum rampung, ada beberapa saksi yang berhalangan hadir untuk dimintai keterangan. maka dari itu kembali dilakukan penjadwalan ulang.
“kita masih minta saksi terkait proyek mangkrak gedung pa ini untuk kooperaktif memenuhi surat undangan, yang direncanakan dalam waktu dekat akan kami kirim kembali. namun jika tetap tak kunjung hadir tanpa memberikan keterangan tentu kita akan jalankan sistematis sesuai aturan yang berlaku,”kata kasi pidsus.
kasi pidsus menegaskan, proses hukum gedung pa mukomuko masih terus berjalan. dalam pengungkapan kasus ini memang sedikit membutuhkan waktu. selain adanya saksi-saksi yang dipanggil kerap tidak dapat memenuhi panggilan. faktor jarak juga menjadi kendala yang dihadapi. dimana sebagian besar saksi perkara gedung pa mukomuko ini, tidak berdomisili di kabupaten mukomuko.
"rata-rata mereka itu domisilinya di luar kabupaten mukomuko, bahkan ada yang diluar pulau. namun kami pastikan untuk perkara tersebut akan terus berjalan proses hukumnya untuk itu kami mohon doanya,"tandasnya.
perlu diketahui, perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan gedung pengadilan agama (pa) mukomuko sudah berstatus penyidikan. setelah penyidik meyakini, pembangunan gedung pa mukomuko dengan total nilai rp 20 miliar tersebut diindikasi mengarah ke dugaan penyimpangan. untuk pembangunan gedung pa mukomuko direncanakan dikerjakan sebanyak tiga tahap. 
tahap pertama dimulai pada 22 agustus sampai dengan 19 desember  tahun 2022 dengan anggaran sebesar rp 6,5 miliar, dan setelah dinyatakan rampung dan sudah dilakukan pembayaran. selanjutnya dilaksanakan pembangunan tahap dua pada tahun 2023 dengan total anggaran rp 13,5 miliar yang ditargetkan awal agustus persentase pekerjaan harus diangka 100 persen, agar dapat memasuki pembangunan tahap ketiga. namun berdasarkan hasil perhitungan oleh pihak pa mukomuko, pekerjaan belum sampai ditahap 100 persen, sehingga pada 24 agustus 2023 dilakukan pemutusan kontrak terhadap pelaksana pembangunan pt lematang sukses mandiri.
dalam penanganan perkara gedung mangrak penyidik kejari mukomuko pada tahun 2023 lalu telah melibatkan ahli kontruksi dari perguruan tinggi bengkulu, mengambil sampel untuk dibawa ke laboratorium kontruksi.
untuk mengetahui spesifikasi item pekerjaan sesuai dengan kontrak atau tidak. kemudian kejari mukomuko juga melibatkan auditor kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu untuk hitungan riil kerugian negara (kn). didalam proses tersebut penyidik kejari mukomuko juga sudah mulai melakukan pemeriksaan saksi-saksi. mulai dari 2 orang saksi dari jakarta yang menjadi pokja di unit kerja pengadaan barang jasa (ukpbj), ketua dan anggota.
kemudian pembuat komitmen (ppk) dan bendahara yang keduanya merupakan asn di pa mukomuko, serta kuasa pemegang anggaran (kpa), pelaksana dan konsultan. hingga kemarin penanganan perkara gedung mangkrak pa mukomuko masih berjalan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 18 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan