PT Alno Estate Air Ikan Diduga Tidak Urus Keterlanjuran Garap Kawasan Hutan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 16 Apr 2025 - 23:08

Hamparan kebun sawit PT Alno Estate Air Ikan--firmansyah/rb

pt alno estate air ikan diduga tidak urus keterlanjuran garap kawasan hutan                            koranrb.id – tidak adanya nama pt alno agro utama air ikan estate yang merupakan bagian dari anglo eastern plantation (aep) group dalam surat keputusan (sk) menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025  tentang daftar subjek hukum kegiataan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya.
dari 436 perusahaan sawit di indonesia hingga saat ini proses pengajuan keterlanjuran ke pemerintah pusat masih menjadi tanda tanya besar di masyarakat. sebab jika tidak ada ketegasan negara tidak akan menerima pendapatan atas denda yang harus dibayarkan perusahaan.
“bisa kita lihat saat ini pemerintah telah menyiapkan banyak skema agar semuanya bisa berjalan sesuai regulasi, tentu ini lampu hijau bagi investor menanamkan modalnya. namun tetap saja untuk memastikan hal tersebut berjalan dibutuhkan pengawasan.
agar tidak ada pihak yang mengambil kesempatan atas lemahnya pengawasan tersebut,” kata ketua forum pemuda hijau bengkulu frenky wijaya sh
baca juga:koordinasi ke bpjn, dinas pupr usulkan pembangunan infrastruktur di bengkulu tengah
baca juga:astra motor bengkulu bagikan tips berkendara di jalan berkelok dan berbukit
frenky menjelaskan, jika melihat undang-undang cipta kerja (uuck) no. 6 tahun 2023, pasal 110a dan 110b. memang mengizinkan kebun sawit yang sudah ada di dalam kawasan hutan untuk tetap beroperasi.
namun tetap ada persyaratan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang harus dipenuhi. ditegaskan dalam kurun waktu 3 tahun setelah berlakunya uuck. jika tidak menyelesaikan izin usahanya dalam waktu 3 tahun, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa dicabutnya izin usaha dan denda.
“tidak lama ini kita lihat pemerintah telah menerbitkan perpres no 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. hal ini menandakan ada ketidakpatuhan meskipun perusahaan telah diberi kelonggaran. maka dari itu harapan kami jangan sampai terbitnya perpres ini juga tidak berlaku pada perusahaan perkebunan nakal,”sampai frenky
frenky juga menyampaikan, adanya celah bentuk keterlanjuran atau alih fungsi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit.
baca juga:tingkatkan kerja sama industri petrokimia dan hilirisasi mineral indonesia dan arab saudi 
baca juga:pacu ekspor ac hingga 10 juta unit per tahun
jelas menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestrasi, namun negara akan lebih dirugikan lagi jika aturan tidak ditegakan. sebab sudah dijelaskan di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak (pnbp) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan
“ini ada denda yang harus dibayarkan pihak perusahaan atas kelalaian masuk ke kawasan hutan bisa kita katakana seperti itu. jika tidak ada ketegasan tentu negara tidak akan mendapatkan pnbp yang ada kerusakan lingkungan saja,”tutupnya.
kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut membenarkan beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l. dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit.
namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa.
baca juga: tersangka curat 9 tkp diamankan polres bengkulu selatan
baca juga: terdakwa kades dan bendahara desa suro bali minta maaf, akui korupsi rp496 juta, begini pengakuannya
“peran kami memang melakukan pengawasan, namun terkait bentuk usulan keterlanjuran itu menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu dan bpkh lampung yang tau seperti apa. yang pastinya sampai saat ini kami tidak tau seperti apa status lahan yang pernah kami datangi tersebut,”terangnya.
aprin menyampaikan, jika memang lahan tersebut saat ini sudah legal digunakan perusahaan tersebut. seharusnya manajemen memiliki surat permohonan pelepasan atau pinjam pakai kawasan. sabagai dasar bawasanya memang ada upaya menjalankan kewajiban yang dilakukan pihak perusahaan.
selain itu juga dlhk provinsi bengkulu juga tidak pernah menyampaikan informasi lanjutan terkait proses pengajuan bentuk keterlanjuran lahan tersebut ke kphp mukomuko.
“sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian.
waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini.
baca juga:pembentukan satgas deregulasi bagian dari kebijakan relaksasi kuota impor dan stabilitas industri
baca juga:tidak terima dituntut tinggi korupsi dkptka rp1,7 miliar, elpi eriantoni: hukum di bengkulu permainan semuanya
dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”tandas aprin.
sebelumnya, humas pt alno air ikan mukomuko zainal menjelaskan, manajemen pt alno telah melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran. yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023.
dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno.
“betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 17 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan