Bapenda Nonaktifkan 16.766 SPPT PBB-P2 di Kota Bengkulu

bapenda nonaktifkan 16.766 sppt pbb-p2 di kota bengkulu koranrb.id - untuk mengatasi pembengkakan piutang pajak, badan pendapatan daerah  (bapenda) kota bengkulu menonaktifkan sebanyak 16.766 surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (pbb-p2). penonaktifan ribuan sppt pbb-p2 dilakukan karena keterlambatan pembayaran lebih dari lima tahun dan adanya data ganda yang perlu dibersihkan. hal tersebut dibenarkan kepala badan pendapatan daerah (bapenda) kota bengkulu dr. nurlia dewi, sh, mh. "berdasarkan data kita sudah menonaktifkan 16.766 sppt pbb-p2. ini dilakukan sebab mulai tahun pendataan dari pbb dan sektor pajak lainya alam didata ulang supaya lebih rapi dan tersusun rapi," ungkap nurlia. baca juga: jadwal dan lokasi selkom pppk tahap ii, bkd provinsi bengkulu tunggu keputusan dan kesiapan upt bkn bentiring baca juga:tim ubur-ubur tangkap 2 ekor ternak warga kaur yang dilepasliarkan selain itu, penonaktifan dilakukan karena keterlambatan pembayaran lebih dari lima tahun dan adanya data ganda yang perlu dibersihkan. "banyak data ganda ketika banyak data ganda maka secara perhitungan masih banyak terhutang maka kita bersihkan lalu kita tata lagi," jelas nurlia. pendataan ulang ini dilakukan agar semuanya terdata dan bapenda bisa menagih tepat sasaran dengan menggunakan sistem gedor pajak. sistem gedor pajak ini adalah program lama namun masih dianggap jitu. baca juga: pansel tetapkan 5 pasang paskibraka bengkulu tengah seleksi provinsi baca juga:tak ada toleransi! pkl terminal kepahiang tetap dideadline sampai 30 april "pemberkasan ulang ini kita harapkan data semakin akurat. ketika data sudah akurat maka lebih gampang untuk melakukan aksi gedor pajak, aksi gedor pajak ini adalah aksi yang masih dianggap apuh untuk meningkatkan realisasi pajak," terang nurlia. diakhir nurlia mengatakan bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum taat membayar pajak. oleh karena itu dirinya terus mengimbau masyarakat untuk tepat dan taat membayar pajak. sebab pajak di suatu daerah adalah hal yang wajib dan sangat berguna untuk keberlangsungan suatu daerah. baca juga:tak ada toleransi! pkl terminal kepahiang tetap dideadline sampai 30 april baca juga:kakek 60 tahun di bengkulu selatan ditangkap polisi, dugaan penyalahgunaan bbm subsidi "fungsi dari pajak ini kan banyak bisa untuk pembangunan dan juga bisa alihkan pada sektor lainya maka dari itu kami imbau untuk masyarakat di kota bengkulu agara taat membayar pajak, apapun sektor pajak tersebut," tutup nurlia.

Tag

• # nonaktifkan
• # nonaktifkan sppt
• # sppt pbb-p2
• # bapenda kota bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•