Kasus Dugaan Korupsi Lahan Kantor Pemkab Seluma: Kejari Buka Peluang Tersangka Baru

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 16 Apr 2025 - 22:01

Kejari Seluma bersama rombongan saat meninjau lahan Pemkab Seluma.--zulkarnain wijaya/rb

kasus dugaan korupsi lahan kantor pemkab seluma: kejari buka peluang tersangka baru                             koranrb.id – kejaksaan negeri (kejari) seluma menyatakan masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan perkantoran pemerintah kabupaten seluma yang terjadi pada tahun 2009 hingga 2011.
hingga kini, sudah delapan orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan bupati seluma, murman effendi dan tujuh mantan pejabat lainnya.
meski begitu, tim penyidik masih terus memeriksa para saksi dan tersangka untuk menggali informasi lebih dalam. bahkan, beberapa tersangka yang sudah ditetapkan kembali diperiksa untuk menambah keterangan yang dibutuhkan, dengan ini kejari seluma menegaskan bahwa adanya tersangka baru bisa saja terjadi.
ini disampaikan kajari seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui  kasi pidana khusus (pidsus), ahmad ghufroni, sh, mh.
baca juga:antre 10 tahun, bupati arie minta cjh siapkan diri: 190 cjh suntik meningitis
baca juga:kuitansi dan stempel palsu perjalanan dinas setwan kaur, ini fakta terbaru 
“kemungkinan akan ada tersangka baru. kami masih melihat sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lainnya,” singkat ghufroni.
fakta penting terbaru yang disampaikan oleh ghufroni, yakni salah satu penyebab negara mengalami kerugian dalam kasus ini adalah adanya penggelembungan harga tanah (mark up) nilai jual objek pajak (njop). di tahun 2009–2011, harga njop tanah di kawasan tersebut sebenarnya hanya sekitar rp 5.000 per meter.
namun dalam proses pembebasan lahan, nilainya dinaikkan menjadi rp 20.000 per meter.
“selisih harga inilah yang menyebabkan kerugian negara cukup besar,” jelasnya.
baca juga:uji coba program mbg di lebong masih proses pengajuan lelang di lpse 
baca juga:layanan publik di kepahiang mesti lebih baik, sudah zona hijau
selain itu, menurut keterangan tujuh tersangka lainnya, mereka mengaku hanya menjalankan tugas administratif.
setelah semua dokumen selesai dan anggaran dicairkan, uang tersebut langsung diserahkan kepada me selaku bupati seluma saat itu.
“mereka bilang tidak menerima uang. tugas mereka hanya mengurus dokumen. setelah pencairan, semua dana langsung ke tangan me,” tambah ghufroni.
disampaika ghufroni, bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan pembebasan lahan yang dilakukan selama tiga tahun anggaran, yang didalam prosesnya diduga sarat penyimpangan dalam  administrasi, anggaran, serta pelaksanaan teknis di lapangan.
baca juga:300 orang sudah daftar program pemeriksaan kesehatan gratis di lebong 
baca juga:perlengkapan haji untuk 230 cjh rejang lebong mulai dibagikan
“dari hasil audit yang telah difinalisasi, kerugian negara ditaksir mencapai rp11 miliar, terdiri dari rp4 miliar pada 2009, rp3,3 miliar pada 2010, dan rp3,7 miliar pada 2011,” terangnya.
tersangka yang ditetapkan dalam kasus tahun 2009 dan 2010 antara lain h. murman effendi, sh., mh, drs. h. mulkan, mm, djasran harhab, sh, drs. tarmizi yunus, eddy susila, dan amzan zahari, se. sementara dalam kasus tahun 2011, sejumlah nama kembali muncul bersama tersangka tambahan, yaitu syaiful anwar dali, se dan yaferson, s.pd., mh.
kegiatan yang menjadi sorotan utama adalah proses pembebasan lahan seluas ±185.000 m² di desa napal pada 2011, yang dilakukan tanpa transparansi yang memadai dan diduga dimanipulasi untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain.
atas perbuatan mereka, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan/atau pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, atau pasal 12 huruf i juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:perbaikan jalan putus diusulkan di apbd perubahan tahun 2025
baca juga:120 titik lampu jalan akan dipasang di kota curup, realisasikan program 100 hari kerja bupati fikri
berdasarkan ketentuan tersebut, para tersangka dihadapkan pada ancaman pidana penjara mulai dari 1 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan bisa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. selain itu, denda yang dikenakan berkisar antara rp50 juta hingga rp1 miliar.
“dari keterangan saksi-saksi, semakin terang bahwa proses pembebasan ini sejak awal telah disusun dengan skema untuk menguntungkan kelompok tertentu. ada dugaan pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian harga, serta pelanggaran terhadap prosedur pembebasan,” pungkas ghufroni.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 17 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan