56 Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan, 15 Tindak Asusila

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 15 Apr 2025 - 22:49

PENEGAKKAN HUKUM: Tak sedikit kasus asusila melibatkan perempuan dan anak berujung pada proses hukum di Satrekrim Polres Kepahiang.--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

Dia juga berharap adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Kami sangat berharap adanya safe house dari pusat sebagai tempat aman bagi korban kekerasan,” tambah Bupati.

Dalam kesempatan ini juga, Bupati Nata menegaskan komitmen Pemkab terhadap isu inklusi dan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

“Pemerintah daerah mendukung penuh program inklusi untuk menjangkau kelompok rentan, terutama perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung upaya ini.

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional sangat penting untuk memastikan pelayanan yang benar-benar inklusif,” tutup Nata

56 kasus kekerasan pada anak dan perempuan, 15 tindak asusila                            kepahiang,koranrb.id - sepanjang tahun 2024 hingga bulan maret 2025, pemkab kepahiang mendata ada 56 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. dari jumlah tersebut, diantaranya merupakan 15 tindak asusila. 
hal ini mengundang keprihatinan banyak pihak. sebagaimana  pada kegiatan join monitoring visit program inklusi oleh bappenas bersama department of foreign affairs and trade (dfat) australia di aula puskesmas kelobak, selasa 15 april 2025.
bupati kepahiang turut menyampaikan keprihatinannya, karena masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten kepahiang. 
“di tahun sebelumnya, kasus dispensasi kawin usia anak dan pernikahan tidak tercatat juga cukup memprihatinkan,” beber nata.
baca juga:tata pantai panjang, pemkot bengkulu siapkan rp2 miliar
baca juga:ada indikasi oknum llaj urus hgb pkl terminal di pasar kepahiang 
sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi masalah ini, bupati menyampaikan sejumlah langkah telah dilakukan. 
seperti, membentuk uptd ppa untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
"di puskesmas kelobak ini juga telah tersedia layanan one stop service and learning (oss&l) sebagai tempat rujukan bagi korban,” jelasnya.
terkait kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, bupati menyatakan bahwa kerja sama akan terus diperluas.
“kemitraan dengan wcc cahaya perempuan bengkulu akan terus kita dorong ke desa-desa baru agar cakupan perlindungan semakin luas,” katanya.
bupati juga menekankan pentingnya momentum monitoring ini sebagai ajang evaluasi dan refleksi.
“kegiatan monitoring ini bukan hanya seremonial, tapi juga menjadi refleksi bersama untuk memperbaiki layanan ke depan,” tegasnya. 
baca juga:penegakan aturan buat pkl tanpa pandang bulu
baca juga:penataan kota buat semua, pkl terminal pasar kepahiang dipersilakan memilih
dia juga berharap adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“kami sangat berharap adanya safe house dari pusat sebagai tempat aman bagi korban kekerasan,” tambah bupati.
dalam kesempatan ini juga, bupati nata menegaskan komitmen pemkab terhadap isu inklusi dan perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
“pemerintah daerah mendukung penuh program inklusi untuk menjangkau kelompok rentan, terutama perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.
dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung upaya ini. 
“kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional sangat penting untuk memastikan pelayanan yang benar-benar inklusif,” tutup nata

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 16 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan