Dewan Meminta APH Usut Dugaan Sawit PT Alno Masuk Kawasan Hutan Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 08 Apr 2025 - 21:39

Hamparan perkebunan sawit PT Alno Air Ikan Estate di hutan Mukomuko. --firmansyah/rb

dewan meminta aph usut dugaan sawit pt alno masuk kawasan hutan mukomuko                            koranrb.id– menguatnya dugaan perkebunan kelapa sawit milik pt alno agro utama air ikan estate yang merupakan bagian dari anglo eastern plantation (aep) group masuk kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l mendapat sorotan dari banyak pihak.
apalagi belum rampungnya pengusulan keterlanjuran perkebunan sawit yang masuk kawasan hutan oleh perusahaan tersebut.
dengan tengat waktu pengusulan terakhir yang diberikan pemerintah sebelum tertanggal 2 november 2023. 
wakil ketua komisi iii dprd kabupaten mukomuko frenky janas meminta ada kejelasan dari proses keterlanjuran tersebut.
sehingga dapat dipastikan  ada tidak usulan yang disampaikan pihak perusahaan ke pemerintah pusat.
baca juga:perkuat alat bukti, jaksa pastikan panggil anggota dprd kaur periode 2019-2024
baca juga:sekda lebong minta semua pihak terlibat korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan kooperatif 
hal ini dilakukan jangan sampai ada pihak yang dirugikan meskipun sesuai sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 tentang daftar subjek hukum kegiataan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya. tidak ada nama pt alno yang mengajukan.
“ya kalau memang pihak perusahaan tengah berproses, kan sudah jelas batas terakhir pengusulan kapan. dan seperti apa prosesnya jika memang tengah berproses. maka dari itu tidak ada salahnya aph mulai melirik dugaan tersebut,”kata frenky.
frenky menjelaskan, jika di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak (pnbp) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan.
semua sudah dijelaskan dengan rinci terkait pengusahaan perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan. seperti apa sanksinya.
baca juga:usut honorer siluman, bupati seluma teddy audit seluruh calon pppk
baca juga:polemik sppd berlanjut, belasan asn dprd provinsi bengkulu datangi polda bengkulu 
pada bab iv tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.
bagian ke satu pasal 33 dijelaskan, kegiatan usaha di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), dikenai sanksi administratif. berupa penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, dan paksaan pemerintah apabila tidak melakukan pelunasan pembayaran kewajiban.
“kami sebagai anggota dprd kabupaten mukomuko pastinya mendesak adanya penyelasaian dugaan tersebut, sesuai aturan yang berlaku. karena kami tidak ingin selain daerah kami dirugikan, begitu juga dengan negara yang dirugikan terkait denda dan pajak yang tidak dibayarkan,” terangnya.
selain itu frenky juga meminta pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko segera memastikan adanya dugaan lahan perkebunan pt alno estate air ikan yang masuk ke dalam kawasan hutan.
baca juga:bkd pastikan semua galian c bayar pajak, belum bayar izin perusahaan tidak diperpanjang
baca juga:selama libur lebaran, 41.662 kendaraan melintasi jalan tol bengkulu - taba penanjung
jangan sampai mukomuko hanya terkena imbas dari kerusakan yang ditimbulkan saja, serta dianggap lalai dalam mengawasi, meskipun kebijakan dan kewenangannya ada di pemerintah provinsi.
“selain itu sebagai wakil rakyat kami inginkan adanya keterbukaan dalam penyeleasian perkara ini, jangan sampai nantinya diusut-diusut kemudian hilang. seperti dugaan perambahan kawasan hutan yang terjadi di mukomuko sebelumnya. sehingga makin memperburuk citra kemasyarakat,”tegasnya.
sebelumnya, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko aprin sihaloho s.hut mengaku beberapa tahun lalu pernah mendampingi balai pemantapan kawasan hutan (bpkh) lampung, melihat lokasi perkebunan pt alno agro utama air ikan estate yang masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (hpt) air ipuh l. dari penyampaian tim bpkh kurang lebih waktu itu ada 30 ha dari 200 ha yang sudah ditanami sawit.
namun hingga saat ini belum diketahui apakah perusahaan tersebut mengusulkan keterlanjuran atau seperti apa.
baca juga:bupati minta semua asn sukseskan program, pimpin apel gabungan dan halal bi halal
baca juga:sebelum hut bengkulu tengah, jalan depan kantor bupati menuju renah semanek ditargetkan selesai 
“peran kami memang melakukan pengawasan, namun terkait bentuk usulan keterlanjuran itu menjadi kewenangan dinas lingkungan hidup kehutanan (dlhk) provinsi bengkulu dan bpkh lampung yang tau seperti apa. yang pastinya sampai saat ini kami tidak tau seperti apa status lahan yang pernah kami datangi tersebut,”terangnya.
aprin menyampaikan, jika memang lahan tersebut saat ini sudah legal digunakan perusahaan tersebut.
seharusnya manajemen memiliki surat permohonan pelepasan atau pinjam pakai kawasan. sabagai dasar bawasanya memang ada upaya menjalankan kewajiban yang dilakukan pihak perusahaan.
selain itu juga dlhk provinsi bengkulu juga tidak pernah menyampaikan informasi lanjutan terkait proses pengajuan bentuk keterlanjuran lahan tersebut ke kphp mukomuko.
baca juga:punya rahang kuat! berikut 5 fakta unik midnight snapper, ada di indonesia
baca juga:punya bunker rahasia! berikut 5 fakta menara eiffel
“sudah sangat lama pengurusan terkait keterlanjuran itu seharusnya sudah ada kepastian. waktu mendampingi bpkh lampung itu saya masih menjabat sebagai kasi, jadi sudah lebih dari 3 tahun lalu. yang pastinya kami tidak tau seperti apa kelanjutan prosesnya hingga saat ini. dlhk provinsi lah yang bisa menjelaskan,”beber aprin.
sebelumnya juga, humas pt alno air ikan mukomuko zainal menjelaskan, manajemen pt alno telah melakukan pengurusan ke instansi terkait, dan telah mengajukan permohonan sebelum batas akhir pengusulan keterlanjuran. yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (pp) no 24 tahun 2021 tertanggal 2 november 2023.
dengan terbitnya sk menteri kehutanan nomor 36 tahun 2025 saat ini tentu belum semua perusahaan yang bermohon dimasukan karena belum semua rampung termasuk usulan pt alno.
“betul memang ada keterlanjuran, saat ini usulan kami tengah berproses, pengerjaan masih menunggu hasil penelitian tim terpada (timdu), dan kami pastikan akan ada sk menteri lanjutan,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Rabu, 9 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan