Meski hanya Andalkan BOS, Disdikbud Rejang Lebong Pastikan Pembelajaran Tetap Optimal

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 05 Apr 2025 - 21:54

UPACARA: MTs Negeri 2 Rejang Lebong saat menjalankan upacara rutin beberapa waktu lalu. ABDI/RB--

Sementara itu, Wabup Rejang Lebong, Dr. Hendrj mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penarikan biaya di beberapa sekolah dasar dan menengah pertama.

“Kami sangat serius dalam menjalankan program ini. Pendidikan gratis untuk SD dan SMP adalah salah satu prioritas utama kami. Jika masih ada sekolah yang melakukan penarikan biaya, kami akan segera menindaklanjutinya,” ujar Wabup Hendri.

Lebih lanjut, Hendri menegaskan, sekolah di wilayah Rejang Lebong apabila masih membebankan biaya tertentu kepada orang tua murid.

Maka, pihaknya akan segera melakukan verifikasi dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.

"Kami sudah menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk menelusuri laporan ini. Jika ada pihak sekolah yang masih menarik biaya tanpa dasar yang jelas, kami tidak akan segan memberikan sanksi," ujar Hendri.

Mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong. Hendri berharap masyarakat aktif melaporkan jika menemukan adanya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri.

“Laporkan ke kami jika ada keluhan. Jangan ragu, karena pendidikan gratis ini adalah hak bagi seluruh anak di Rejang Lebong,” tambah Hendri.

Program pendidikan gratis ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kabupaten Rejang Lebong.

"Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengawasi implementasi kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh anak di daerah tersebut," terang Hendri.

meski hanya andalkan bos, disdikbud rejang lebong pastikan pembelajaran tetap optimal                            koranrb.id – dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten rejang lebong memastikan kegiatan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan tetap berjalan optimal meskipun sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada siswa. 
langkah ini diambil sejalan dengan aturan pemerintah yang melarang segala bentuk pungutan di sekolah negeri.
kepala disdikbud rejang lebong, drs. novrianto menyampaikan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh sekolah untuk mengelola dana bantuan operasional sekolah (bos) secara maksimal dan transparan. 
dana bos menjadi satu-satunya sumber utama pembiayaan operasional sekolah, mulai dari kebutuhan alat tulis, perawatan fasilitas, hingga pembayaran honor tenaga pendidik non-asn.
baca juga:pasca penindakan pelaku pungli, warga tuntut status eks jalinbar batik nau 
baca juga:posko pengaduan thr di lebng masih dibuka hingga h+10 idul fitri
“kami telah menyiapkan strategi agar semua kegiatan pembelajaran tetap berjalan baik. meskipun ada keterbatasan anggaran, kami pastikan mutu pendidikan tidak akan menurun,” ujar novrianto.
ia juga menambahkan, sekolah didorong untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. 
selain itu, pelaporan penggunaan dana bos akan diawasi lebih ketat guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dan semua kegiatan benar-benar mendukung proses belajar-mengajar.
disdikbud juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengupayakan bantuan tambahan, terutama bagi sekolah di daerah terpencil yang menghadapi kendala akses dan fasilitas.
baca juga:psu pilkada bengkulu selatan segera digelar, asn harus tetap netral
baca juga:ada masalah lapor, kapolres lebong: polisi ada untuk masyarakat 
"masyarakat diminta untuk turut mengawasi dan memahami kebijakan ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dan wali murid terkait pembiayaan," tegas novrianto. 
diketahui, dalam upaya menyukesekan program 100 hari kerja bupati dan wakil bupati rejang lebong, disdikbud rejang lebong mengingatkan pihak sekolah agar tidak melakukan pungutan pada 7 subjek.
pungutan tersebut, seperti melakukan study tour, pembelian lembar kerja siswa, pelepasan siswa yang membebani wali siswa dan lainnya.
"ini merupakan program 100 hari pak bupati kita, tentu ini sebagai peringatan agar jangan ada lagi hal semacam itu," tegas novrianto.
baca juga: pengurus dpd pan lebong segera dibentuk, akan dilantik zulkifli hasan
baca juga:populasi rendah! berikut 3 hewan dengan siklus reproduksi lambat
novrianto mengatakan, saat ini bupati telah mengeluarkan surat edaran (se) dan telah diteruskan oleh disdikbud rejang lebong.
"maka dari itu, peringatan ini telah berlaku," beber novrianto.
adapun bunyi se tersebut, menindaklanjuti instruksi bupati rejang lebong nomor: 180.1.11 tahun 2025 28 februari 2025 tentang larangan penahanan ijazah, pungutan piaya dan kegiatan lainnya pada satuan pendidikan di lingkungan pemkab rejang lebong. 
disdikbud rejang lebong menginstuksikan kepada satuan pendidikan tingkat smpn, sdn, slbn dan tk/paud untuk melaksanakan ketentuan.
pertama, tidak menahan ijazah siswa/ siswi lulusan dengan alasan apapun, tidak melarang siswa/siswi untuk mengikuti ssesmen sumatif dengan alasan apapun.
tidak menjual atau memfasilitasi penjualan buku mata pelajaran dan buku lks, tidak melaksanakan kegiatan study tour bagi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan.
tidak melaksanakan kegiatan perpisahan/ pelepasan lulusan di luar lingkungan sekolah yang bersangkutan.
kemudian, tidak membebani berbagai biaya dan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk apapun berkaitan dengan kegiatan perpisahan/ pelepasan dan penyerahan ijazah bagi para lulusan.
"terakhir, tidak memungut uang bangunan, uang seragam dan uang buku tertentu serta iuran dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb)," tegas novrianto.
lebih lanjut, setelah se ini diterbitkan belum ada laporan yang dilakukan masyarakat ke disdikbud rejang lebong.
"namun sebelum se ini diterbitkan, sudah ada wali siswa yang melapor. namun, sekolahnya sudah kita ingatkan," terang novrianto.
sementara itu, wabup rejang lebong, dr. hendrj mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penarikan biaya di beberapa sekolah dasar dan menengah pertama.
“kami sangat serius dalam menjalankan program ini. pendidikan gratis untuk sd dan smp adalah salah satu prioritas utama kami. jika masih ada sekolah yang melakukan penarikan biaya, kami akan segera menindaklanjutinya,” ujar wabup hendri.
lebih lanjut, hendri menegaskan, sekolah di wilayah rejang lebong apabila masih membebankan biaya tertentu kepada orang tua murid. 
maka, pihaknya akan segera melakukan verifikasi dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.
"kami sudah menginstruksikan dinas pendidikan untuk menelusuri laporan ini. jika ada pihak sekolah yang masih menarik biaya tanpa dasar yang jelas, kami tidak akan segan memberikan sanksi," ujar hendri.
mewakili pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong. hendri berharap masyarakat aktif melaporkan jika menemukan adanya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri. 
“laporkan ke kami jika ada keluhan. jangan ragu, karena pendidikan gratis ini adalah hak bagi seluruh anak di rejang lebong,” tambah hendri.
program pendidikan gratis ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan angka partisipasi sekolah di kabupaten rejang lebong. 
"pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengawasi implementasi kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh anak di daerah tersebut," terang hendri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Minggu, 6 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan