SK Pemberhentian Kades Kemang Manis di Meja Bupati

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 04 Apr 2025 - 22:50

RAPAT: Bupati Seluma didampingi Kadis PMD saat membahas mengenai permasalahan kades nonaktif.--Zulkarnain/rb

sk pemberhentian kades kemang manis di meja bupati                             seluma, koranrb.id - tidak lama pasca kades dusun baru kecamatan ilir talo, ibran diaktifkan, saat ini pemerintah kabupaten (pemkab) seluma segera menerbitkan surat keputusan (sk) pemberhentian kades kemang manis kecamatan semidang alas bupati seluma.
disampaikan kepala dinas pemberdayaan masyarakat (pmd) seluma, nopetri elmanto, s. sos, saat ini rangkaian proses telaah sudah dilakukan berkali-kali oleh dinas pmd seluma, sebelum akhirnya diserahkan kepada bagian hukum sekretariat daerah (setda) seluma.
saat ini, informasinya sk tersebut sudah berada di meja bupati seluma untuk segera ditandatangani dan diterbitkan untuk memberi kepastian hukum status kades kemang manis yang saat ini dijabat oleh alma jumiarto.
baca juga:zakat fitrah di seluma tembus rp2,7 miliar, semidang alas tertinggi
"proses telaahnya sudah kita lakukan dan sampaikan kepada bagian hukum dan diteruskan kepada bupati seluma, saat ini sk nya tinggal menunggu proses penandatanganan oleh bupati,"sampai nopetri elmanto.
nopetri memastikan bahwa hasil telaah yang diberikan dinas pmd seluma sudah melalui rangkaian proses yang panjang dan sudah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, sehingga hasil telaah kemungkinan akan menjadi pertimbangan bupati seluma dalam mengambil keputusan.
"tentu proses telaah tidak kita lakukan dalam waktu singkat dan cepat, di dalam prosesnya kita berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait,"tegas nopetri.
kades kemang manis, alma jumiarto melalui penasehat hukum (ph)nya, ilham patahillah, sh, mh mengaku juga sempat mendatangi kantor bupati seluma. 
baca juga:cegah aksi curanmor di kota bengkulu, total 99 motor dititip di kantor polisi
meminta agar bupati segera memberikan keputusan berdasarkan kepastian hukum, terkait status kades kemang manis, alma.
selaku ph, ia mengaku menindaklanjuti surat dari masyarakat dan badan permusyawaratan desa (bpd) kemang manis yang mengusulkan agar kades dapat diaktifkan kembali.
kemudian terkait riwayat kades alma yang pernah tersandung dan menjalani proses hukum di saat masa jabatan sebagai kades.
ilham mengatakan permasalahan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan sebagai kades, karena hal itu dilakukan jauh sebelum kliennya dilantik menjadi kades.
baca juga:jalan provinsi di bengkulu tengah rusak parah, gubernur janjikan pembangunan
menurutnya, hukum itu tidak berlaku surut kebelakang, jika misalnya hari ini dilantik, maka terhitung untuk yang dilakukannya kedepan.
artinya, tidak ada alasan untuk bupati tidak melakukan pengangkatan kembali.
terlebih lagi bpd setempat sudah bersurat kepada pemkab untuk diangkat kembali.
"artinya tidak ada hubungan dengan jabatannya sebagai kades, kita anggap itu clear karena kita tidak berbicara yang kebelakang. 
baca juga:2 tragedi hebohkan warga lebong selama libur idul fitri: ayah bunuh anak hingga penemuan mayat
maka dari itu kepada bupati seluma selaku pejabat tata usaha negara (tun), segera mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku agar kami dapat kepastian,"tegas ilham
untuk diketahui, kades kemang manis kecamatan semidang alas, alma sudah menjalani proses hukum atas pengusutan dana bantuan tak terduga (btt) pada badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) seluma tahun anggaran 2022 lalu, penonaktifan dilakukan saat ia baru beberapa minggu menjabat sebagai kades kemang manis. 
diketahui bahwa alma jumiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) undang-undang republik indonesia no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2001.
baca juga:kebun di atas 25 hektare, petani bengkulu selatan wajib miliki ini
tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair.
kades alma jumiarto menjalani hukuman pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda  sebesar rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, dipenjara selama 1 satu bulan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Sabtu, 5 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan