DPRD Dukung Pemerataan dan Peningkatan Integritas ASN di Bengkulu Utara

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 02 Mar 2025 - 22:39

Komisi I DPRD BEngkulu Utara saat hearing dengan BKPSDM dan memabhas soal ASN di Bengkulu Utara --shandy/rb

KORANRB.ID - Dalam dua tahun belakangan ini pemerintah menerapkan perekturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang juga bagian dari aparatur sipil negara selain PNS.

Bahkan tahun ini pemerintah juga akan menerapkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang juga bagian dari ASN.

Selain memang tahun ini juga kembali dilakukan perekrutan PNS yang saat ini sudah memasuki tahap pelengkapan berkas untuk pelantikan setelah dinyatakan lulus.

Namun dengan banyaknya status ASN tersebut, maka harus ada jenjang tanggung jawab yang jelas dari masing-masing ASN baik itu PNS, PPPK dan PPPK Paruh waktu.

Anggota Komisi I DPRD Bengkulu Utara Tommy Sitompul, SH menerangkan jika harus ada batasan tugas dan tanggungjawab yang jelas masing-masing.

Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang, namun pemerintah daerah juga harus melakukan penjabaran dan dipastikan dipahami oleh seluruh aparatur sipil negara.

“Sehingga memang harus ada batasan dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing jabatan ASN tersebut sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi tumpang tindih,” terangnya.

Ia menilai dengan banyaknya jumlah ASN di Bengkulu Utara baik itu PNS, PPPKn maupun PPPK Paruh waktu tahun ini mereka bisa benar-benar bekerja maksimal untuk mendorong pembangunan bagi masyarakat.

Sehingga tugas-tugas di masing-masing satuan atau perangkat daerah bisa dilaksanakan dengan baik dengan dukungan seluruh ASN.

“Karena ini sangat penting, jangan sampai ada tumpang tindih tanggungjawab yang menyebabkan ketidakefektifan kaulitas kerja di satuan kerja masing-masing,” terangnya.

dprd dukung pemerataan dan peningkatan integritas asn di bengkulu utara                             koranrb.id - dalam dua tahun belakangan ini pemerintah menerapkan perekturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang juga bagian dari aparatur sipil negara selain pns.
bahkan tahun ini pemerintah juga akan menerapkan pengangkatan pppk paruh waktu yang juga bagian dari asn.
selain memang tahun ini juga kembali dilakukan perekrutan pns yang saat ini sudah memasuki tahap pelengkapan berkas untuk pelantikan setelah dinyatakan lulus.
namun dengan banyaknya status asn tersebut, maka harus ada jenjang tanggung jawab yang jelas dari masing-masing asn baik itu pns, pppk dan pppk paruh waktu.
baca juga:ini daftar 16 desa/kelurahan lokasi safari ramadan bupati-wakil bupati kepahiang 2025
baca juga:siang ini, dprd gelar paripurna istimewa, bupati dan wabup disambut secara adat
anggota komisi i dprd bengkulu utara tommy sitompul, sh menerangkan jika harus ada batasan tugas dan tanggungjawab yang jelas masing-masing. 
meskipun sudah diatur dalam undang-undang, namun pemerintah daerah juga harus melakukan penjabaran dan dipastikan dipahami oleh seluruh aparatur sipil negara.
“sehingga memang harus ada batasan dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing jabatan asn tersebut sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak terjadi tumpang tindih,” terangnya. 
ia menilai dengan banyaknya jumlah asn di bengkulu utara baik itu pns, pppkn maupun pppk paruh waktu tahun ini mereka bisa benar-benar bekerja maksimal untuk mendorong pembangunan bagi masyarakat. 
baca juga:gubernur helmi hasan kembali, 100 hari pertama: peningkatan pad, pengelolaan sampah, hingga pendidikan gratis
baca juga:terdampak efisiensi, program ptsl bpn kepahiang tersisa 350 bidang saja, ini sebarannya
sehingga tugas-tugas di masing-masing satuan atau perangkat daerah bisa dilaksanakan dengan baik dengan dukungan seluruh asn.
“karena ini sangat penting, jangan sampai ada tumpang tindih tanggungjawab yang menyebabkan ketidakefektifan kaulitas kerja di satuan kerja masing-masing,” terangnya. 
selain itu, pembagian tugas dan tanggungjawab ini juga mempermudah pemerintah daerah dan dprd dalam melakukan pengawasan. 
sehingga semua kinerja yang ditunjukan oleh satuan kerja bisa dilihat dengan jelas siapa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas masing-masing. 
baca juga:harga bahan pokok mulai naik, dinas perdagangan kabupaten kepahiang siapkan operasi pasar, ini jadwalnya
baca juga:dari bengkulu menuju jerman, perjuangan muhammad fahrid gapai mimpi melalui ausbildung
“karena pengawasan juga sangat penting, karena baik itu pns, pppk maupun pppk paruh waktu sama-sama sebagai asn dan memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda,” terangnya.
selain itu, perekrutan pppk dan pppk paruh waktu ini juga diharapkan bisa mencari asn yang benar-benar berintegritas. 
berintegritas dalam melaksanakan tugas pemerintahan maupun berintegritas dalam berbuat jujur dan fokus dalam pelaksanaan tugas masing-masing. 
“masalah integritas ini sangat penting bagi asn, karena kinerja pemerintah tentunya terbesar tergambar dari kinerja masing-masing asnnya,” terangnya. 
baca juga:polisi tindak pengguna knalpot brong, pastikan patroli rutin balap liar di titik rawan
baca juga: bkd klaim utang add tambahan 32 desa di seluma tuntas disalurkan
meskipun sudah dilantik sebagai pppk dan pppk paruh waktu, ia berharap juga pemerintah tetap melakukan sistem pelatihan yang jelas bagi pppk dan pppk paruh waktu tersebut. 
meskipun pppk dan pppk paruh waktu sudah lama bertugas sebagai tenaga non asn di lingkungan pemerintah. 
namun saat diangkat sebagai pppk dan pppk paruh waktu, emreka memiliki tugas dan tanggungjawab lebih sebagai asn. “sehingga harus ada pelatihan khusus bagi pppk dan ppk paruh waktu sehingga mereka benar-benar siap bertugas setelah dilantik,” terangnya. 
selain itu, sesuai dengan arahan badan kepegawaian negara, pemeritnah juga harus melakukan peniliaan secara berkala bagi pppk dan pppk paruh waktu trersebtu secara periodik. 
baca juga: harga daging mulai naik di pasar arga makmur bengkulu utara
baca juga:arus lalu lintas meningkat, personel polisi di bengkulu utara mulai tambal jalan 
pppk dan pppk paruh waktu juga diharapkan  bisa memiliki kinerja yang juga tidak kalah dengan pns. pasalnya antara pppk dan pns mendapatkan fasilitas yang sama sehingga diharapkan juga ditunjukan dengan kinerja yang bagus.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan