Penggunaan DD dan ADD Harus Diawasi Ketat, Manfaatkan Secara Tepat Sasaran dan Transparan

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 02 Mar 2025 - 21:40

Ketua Komisi I DPRD Rejang Lebong, Hidayatullah.-foto: abdi/koranrb.id-

penggunaan dd dan add harus diawasi ketat, manfaatkan secara tepat sasaran dan transparan                            koranrb.id - ketua komisi i dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten rejang lebong, hidayatullah mengingatkan pemerintah desa agar memanfaatkan dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) secara tepat sasaran dan transparan. 
ia menegaskan dana yang diberikan pemerintah pusat harus digunakan untuk kepentingan masyarakat desa dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
menurut hidayatullah, dd memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. 
oleh karena itu, pemanfaatannya harus berorientasi pada program yang berdampak langsung, seperti infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan.
“kami berharap pemerintah desa bisa menggunakan dana ini dengan penuh tanggung jawab. jangan sampai ada penyimpangan yang merugikan masyarakat. transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan dana desa,” kata hidayatullah, sabtu, 2 maret 2025.
baca juga:peserta pppk tahap ii diminta tentukan lokasi seleksi kompetensi 
baca juga:elpiji 3 kg dijual hingga rp40 ribu, harga eceran tertinggi hanya rp 20 per tabung
ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana tersebut. jika ada indikasi penyalahgunaan, warga dapat melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti. 
pengawasan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi atau penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
selain itu, hidayatullah menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi aparat desa agar mereka memiliki pemahaman yang baik dalam mengelola anggaran desa. dengan begitu, kesalahan administrasi yang dapat berujung pada temuan hukum bisa dihindari.
“kami dari dprd siap mendukung dan mengawasi agar dana desa benar-benar digunakan sesuai aturan. jangan sampai ada kepala desa yang terjerat masalah hukum karena lalai dalam pengelolaannya,” tambah hidayatullah.
dengan pengelolaan yang baik, hidayatullah optimis dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan pembangunan di kabupaten rejang lebong.
"tentu tidak hanya itu, lurah maupun camat juga harus mengawasi penggunaan dana desa dan alokasi dana desa itu. sehingga, semakin optimal," terang hidayatullah.
diketahui, pemerintah desa (pemdes) sudah dapat mengajukan pencairan alokasi dana desa (add) pada ramadan 1446 hijiriah atau maret 2025.
baca juga:tidak ada tebang pilih, tambak udang melanggar pasti ditindak
baca juga:pembangunan dipastikan lanjut, ganti rugi lahan kolam retensi pertengahan 2025 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten rejang lebong, suradi ripai, sp, m.si, mengatakan, pihaknya akan menyampaikan ke pemdes terkait mekanisme pengajuan.
“ramadan ini add sudah dapat diajukan pihak pemerintah desa,” sampai suradi.
suradi juga mengatakan, dalam melakukan pengajuan dd dan add pihak pemdes harus menyiapkan beberapa syarat penting.
diantaranya, kelengkapan adminsitrasi yang diperuntukkan untuk pengajuan. khususnya surat keputusan (sk) pengajuan add.
“nanti kita sampaikan juga agar pihak desa melengkapi syarat adminsitrasi pengajuan add ini,” kata suradi.
suradi juga mengatakan, untuk peraturan bupati (perbup) sudah dirapatkan dan hampir finalisasi. dimana dinas pmd rejang lebong telah mengundang badan pengelola keuangan dan aset daerah (bpkad) rejang lebong, kepala bagian pemerintahan, tenaga ahli, tenaga profesional dan pihak terkait.
“sehingga, tinggal kita naikkan ke kepala bagian hukum rejang lebong,” beber suradi.
dikonfirmasi apakah add rejang lebong terdampak efisiensi anggaran, suradi mengatakan, add yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) ikut terdampak. namun untuk jumlah besaran dari angka pemotongan tersebut belum diketahui, karena hingga saat ini dinas pmd belum kunjung menerima surat pemberitahuan dari bpkad rejang lebong.
“namun untuk jumlahnya kita belum mengetahui, berapa besar dipotong anggarannya,” terang suradi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan