Meski Efisiensi, Pemprov Bengkulu Komitmen Lakukan Perbaikan Infrastruktur Daerah

meski efisiensi, pemprov bengkulu komitmen lakukan perbaikan infrastruktur daerah koranrb.id – meski rasionalisasi anggaran, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu tetap berkomitmen melakukan perbaikan infrastruktur daerah. wakil gubernur  (wagub) bengkulu, ir. mian menyebutkan saat ini masih banyaknya ruas jalan dan jembatan yang berada di provinsi bengkulu mengalami kerusakan, dengan persentase lebih dari 40 persen. “ini menjadi perhatian serius kami, baik gubernur maupun wakil gubernur. kami ingin memastikan bahwa pembangunan terus berjalan, meski harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujar mian. kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.  baca juga:pawai taaruf sambut ramadan di kaur baca juga:astra motor bengkulu edukasi jaringan honda tentang safety riding baca juga:cegah penularan rabies, distankan siapkan 5 ribu dosis vaksin ia menegaskan dengan menggandeng balai pelaksana jalan nasional (bpjn) bengkulu salah satu langkah strategis untuk mengupayakan perbaikan jalan dan jembatan yang ada di provinsi bengkulu. “kami berharap program inpres jalan tetap mengakomodasi kebutuhan bengkulu. kami tidak ingin masyarakat terus mengeluhkan jalan rusak. sementara kita memiliki peluang untuk memperbaikinya dengan dukungan pemerintah pusat,” tegasnya. sementara itu, penentuan ruas jalan yang akan menjadi prioritas perbaikan pada 2025 masih dalam tahap pembahasan.  tim dari asisten ii setda provinsi bengkulu, dinas pupr serta baperida sedang menggodok skema pengerjaan yang paling efektif, menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. baca juga:dukung ketahanan pangan polres bengkulu selatan panen jagung 2 hektare baca juga:kajati bengkulu kunjungi kejari kaur, pastikan kinerja jaksa lebih baik lagi “semuanya penting, tetapi kita harus menyusun skala prioritas yang realistis. kami akan menyelesaikan secara bertahap agar pembangunan benar-benar berdampak dan berkelanjutan,” pungkas mian.  diketahui sebelumnya,  ketua komisi iii, dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, juhaili, s.ip menyebutkan belanja lansung tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran. saat ini kebijakan efisiensi anggaran sudah semakin terang. sebab kementerian keuangan (kemenkeu) telah mengeluarkan keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 29 tahun 2025, menerangkan bahwa belanja langsung tidak termasuk dalam kebijakan tersebut. baca juga:ojk dukung implementasi pp terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam baca juga:cegah penularan rabies, distankan siapkan 5 ribu dosis vaksin “ada beberapa provinsi sudah menghitung dan mengimplemetasikan item-item yang terkena efisiensi,” kata juhaili. sementara provinsi bengkulu sendiri, menurutnya akan lebih ideal menerapkan hal tersebut setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik. sebab dengan begitu, dapat mengukur rencana kerja melalui visi-misi akan diketahui apa saja item-item yang dicanakan dalam penerapan kebijakan efisiensi tersebut. “dan semakin ke sini efisiensi inikan semakin terang, artinya ternyata bukan untuk belanja langsung,” ujarnya. ia menerangkan perihal penggajian pegawai, baik honorer dan aparatur sipil negara (asn) dan bahkan tunjangan tidak termasuk dalam kategori efisiensi. “bukan belanja langsung, jadi penggajian dan gaji 13 dan 14 tidak termasuk dalam kategori efisiensi,” jelas juhaili. sementara yang termasuk dalam kategori efisiensi tersebut seperti rangkaian seremonial dan belanja-belanja yang bersifat tidak prioritas. “jadi artinya, kita berharap belanja infrastrukturnya tetap dong, untuk skala apbd (anggaran pendapatan dan belanja daerah, red) provinsi,” pungkasnya. untuk itu, ia menyebutkan komisi iii dprd provinsi bengkulu akan memanggil mitra-mitra, seperti balai wilayah sungai sumatera vii, dan bpjn untuk mengekspos kebijakan efisiensi guna penerapannya di provinsi bengkulu. di sisi lain, juhaili menuturkan belanja infrastruktur provinsi bengkulu yang berasal dari apbd tahun anggaran (ta) 2025 dan telah sahkan sebesar rp127 miliar. menurut juhaili angka tersebut sebelumnya disusun sebelum adanya kebijakan efisiensi dan berharap adanya tambahan dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (apbn). sehingga pagu anggaran belanja infrastruktur provinsi bengkulu dapat menyentuh rp300 miliar. “jadi asumsi kita waktu itu bisa ketemu sampai rp300 miliar. tapi dengan kondisi hari, sudah berbeda pagu anggarannya nanti dan program mana yang akan bisa dilaksanakan dan tidak bisa,” ujarnya. kendati demikian, ia menargetkan anggaran sebesar rp127 miliar tersebut tidak kembali dipangkas, agar provinsi bengkulu dapat belanja infrastruktur daerah. “ya kita minta yang sifatnya prioritas jangan terganggu dengan adanya efisiensi,” tutup juhaili 

Tag

• # lakukan perbaikan
• # komitmen lakukan
• # meski efisiensi
• # infrastruktur daerah
• # pemprov bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•