Kejari Panggil Ahli Forensik Periksa Bukti Digital Korupsi Setwan Kaur

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 25 Feb 2025 - 23:18

Kasi Pidsus Kejari Kaur Bobby Muhammad Ali Akbar, SH, MH.--West Jer

kejari panggil ahli forensik periksa bukti digital korupsi setwan kaur                             koranrb.id - tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur panggil ahli forensik untuk menganalisa bukti digital kasus dugaan tindakan pidana korupsi kegiatan perjalanan dinas sekretariat dprd (setwan) kaur tahun anggaran 2023. saat ini bukti visual yang didapatkan dari pemeriksaan para saksi sebelumnya masih dalam analisa ahli.
kepala kejaksaan negeri (kajari) kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus kejari kaur bobby muhammad ali akbar, sh, mh mengatakan bahwa saat ini pemeriksaan saksi masih belum rampung 100 persen sebab masih ada beberapa unsur lagi yang akan diperiksa.
"sementara ini kita sudah memeriksa honorer, pihak ketiga dan asn di dprd kabupaten kaur. kita akan lebarkan lagi pemeriksaan lanjutan," ungkap bobbi pada rb 25 februari 2025.
bobbi melanjutkan selain memeriksa saksi penyidik kejari kaur juga telah memeriksa bukti- bukti yang dikumpulkan pada saat penggeledahan dan setelah penggeledahan.
baca juga:wabup pimpin penyerahan bantuan ke korban longsor, kondisi warga luka membaik
baca juga:istri bupati teddy dorong guru paud jadi pendidik berkualitas 
namun untuk bukti digital masih belum rampung diperiksa terbaru penyidik memanggil ahli forensik untuk menganalisa bukti digital tersebut.
"kalau saksi beberapa sudah kita periksa mulai dari asn, honorer dprd kabupaten kaur dan juga pihak ketiga juga sudah kita periksa, kalau bunyi sudah ada beberapa kita periksa namun ada bukti digital yang kita harus panggil ahli forensik untuk memeriksanya," terang bobby.
kemudian dalam sesi wawancara juga disinggung masalah kerugian negara dari kasus ini untuk kn masih dalam perhitungan saat ini penyidik kejari kau sedang dalam pengajuan perhitungan kn ke instansi yang berwenang dalam menghitung kn.
"kalau untuk kn masih dihitung kami sudah kirimkan bahan perhitungan kn kalau km yang kami hitung secara internal pada kasus ini sudah tembus rp2 miliar, tapi kita tunggu instansi yang terkait untuk menghitung hal itu," jelas bobby.
baca juga:pemimpin baru, dewan bengkulu utara optimis infrastruktur kota meningkat 
baca juga:ppp segera tunjuk nama ketua dprd seluma
lebih lanjut bobbi mengatakan kalau untuk tersangka belum banyak atau tidak masih tunggu hasil pemeriksaan saat ini pemeriksaan belum rampung.
"kalau tersangka belum ada, kami masih dalam pendalaman kasus bukti saksi saja belum rampung kita periksa, jika sudah ada maka kita akan umumkan," tutup bobby. 
sebelumnya fakta terbaru penyidikan dugaan tindakan pidana korupsi kegiatan perjalanan dinas sekretariat dprd (setwan) kaur tahun anggaran 2023. yakni adanya indikasi pemberian fee atau cash back dari pihak ketiga kepada pihak pengelola anggaran kegiatan perjalanan dinas tersebut.
modus pemberian cash back ini diendus tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur pada kegitan perjalanan dinas yang melibatkan para anggota dprd kaur periode 2019/2024.
modus ini sangat jelas dilakukan oleh pihak pengelola anggaran, lantaran tim penyidik sekarang sudah menemukan beberapa bukti transfer dari pihak ketiga kepada pihak pengelola anggaran di setwan kaur.
baca juga:istri bupati teddy dorong guru paud jadi pendidik berkualitas 
baca juga:pemimpin baru, dewan bengkulu utara optimis infrastruktur kota meningkat 
bobby mengatakan dalam proses penyidikan pemanggilan ulang para saksi-saksi. mereka memang cukup banyak menemukan fakta baru, salah satunya adalah modus cash back dari pihak ketiga kepada pengelola anggaran. sebagai contoh, kegiatan perjalanan dinas yang hanya dilakukan selama dua hari, oleh pihak travel atau pengelola di buat menjadi lima hari sehingga bayaran yang dikeluarkan harus lebih besar.
"kita mengendus fakta baru, sistem cash back dari pihak travel kepada pengelola anggaran perjalan setwan kaur," kata bobby.
untuk itu saat ini tim penyidik kejari kaur mulai melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak travel yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas setwan kaur.
apabila memang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bukti yang ditemukan nanti cukup, maka tidak menutup kemungkinan pihak travel yang kongkalikong dengan pengelola anggaran perjalan dinas setwan kaur bakal diseret dan dijadikan tersangka dalam kasus ini.
baca juga:sosialisasi 'terbatas', sejumlah catatan pilkada kepahiang 2024
baca juga:bulan ramadan, polisi gelar razia pekat
"kita lihat nanti kalau bukti cukup, pihak travel ini pasti akan kita seret juga. sekarang kita juga masih konsultasi dengan ahli, di jakarta terkait dengan penanganan perkara ini," ujar bobby.
tim penyidik sekarang juga telah mengumpulkan banyak sekali bukti-bukti tindakan atau upaya melawan hukum dalam pengelolaan anggaran perjalan dinas tersebut. ada puluhan bill (tagihan) hotel dan juga travel yang fiktif, sekarang telah dikantongi oleh tim penyidik.
"barang bukti yang kita kumpulkan sudah cukup banyak,km salah satunya adalah bill hotel dan travel yang fiktif," terang bobby.
selain sistem cash back, tim penyidik juga menemukan fakta lain terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam perjalanan dinas tersebut. yakni bukan cuma 37 tenaga honorer yang namannya dicatut melakukan kegiatan perjalanan dinas, namun beberapa asn di ruang lingkup setwan kaur yang yang namannya di catut melakukan kegiatan perjalanan dinas.
padahal setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik para asn tersebut mengaku tidak pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas sama sekali. kalaupun melakukan perjalanan dinas jumlahnya tidak sebanyak dengan penggunaan anggaran yang dicairkan.
dari keterangan beberapa asn yang telah mereka periksa banyak sekali yang mengaku kalau hanya namannya yang di pakai untuk melaksanakan perjalan dinas. sedangkan mereka sendiri mengaku kalau tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas.
itu semua merupakan akal-akalan dari oknum pemangku jabatan atau yang memegang kegiatan perjalanan dinas tersebut.
bahkan dijelaskannya bobbi, buku tabungan atau rekening kegiatan perjalanan dinas para asn setwan kaur yang namannya dicatut tersebut di pegang langsung oleh pihak pengelola anggaran. sehingga setiap pencairan anggaran perjalanan, dinas oknum yang memegang kegiatan tersebut dengan leluasa bisa menarik uang tersebut tanpa harus menunggu persetujuan dari asn yang namannya di catut.
"pada intinya untuk penanganan perkara ini bakal kita usut sampai ke akar-akarnya, semua yang terlibat bakalan di seret," tukasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 26 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan