Pemprov Bengkulu Tunggu Juklak dan Juknis Pengurangan Hari Kerja

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 18 Feb 2025 - 23:33

PELAYANAN: Terlihat petugas Pusda Bengkulu saat melayani pengunjung beberapa waktu lalu--RENO/RB

pemprov bengkulu tunggu juklak dan juknis pengurangan hari kerja                            bengkulu, koranrb.id – pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu masih menunggu petunjuk teknis (juklak) dan petunjuk pelaksanaan (juknis) tentang pengurangan hari kerja.
plt. gubernur bengkulu, dr. h. rosjonsyah, s.ip, m.si menjelaskan berkenaan dengan adanya informasi yang menerangkan bahwa adanya pengurangan waktu kerja pemerintah untuk menjadi 3 hari kerja dalam seminggu.
“kita tunggu saja 3 hari bekerja atau seminggu. kita tunggu benar atau tidaknya,” kata rosjonsyah.
kebijakan skema kerja efisien work from anywhere (wfa) selama dua hari dan bekerja dikantor selama 3 hari tersebut sesuai dengan siaran pers nomor 012/rilis/bkn/ii/2025 yang disampaikan langsung kepala badan kepegawaian negera (bkn) republik indonesia (ri), prof. zudan arif.
baca juga:ini penyebab jumlah santri pondok pesantren di bengkulu menurun
rosjonsyah menyebutkan kebijakan tersebut belum pasti akan dapat diberlakukan di jajaran pemprov bengkulu, sebab ia tidak mengetahui apakah bijakan tersebut akan mempengaruhi efektifitas pelayanan publik.  
sementara sampai saat ini pemberlakukan kerja masih dilakukan selama 5 hari dalam seminggu. 
“terkait berpengaruh untuk pelayanan teknis, saya tidak tahu berpengaruh atau tidak kita tunggu saja juklak dan juknis ya,” katanya.
hal senada juga disampaikan kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, m.ap mengatakan juga masih menunggu surat resmi dari bkn terkait kebijakan tersebut.
baca juga:waduh! tunggakan pbb akan ditagih jaksa, kerja sama bkd kepahiang
“berkenaan dengan kebijakan tersebut, kita tunggu surat resminya terlebih dahulu,” ungkapnya.
sebab sampai saat ini, masih diberlakukan jam kerja selama 5 hari dalam 1 minggu, tentunya untuk pelaksanaan dengan kebijakan tersebut harus menggu kepastian disertai dengan juknis dan juklak resmi.
diketahui berdasarkan siaran pers nomor 012/rilis/bkn/ii/2025.
ada 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan bkn, diantaranya, peniadaan jam kerja fleksibel, kemudian  pemberlakukan skema kerja efisien seperti work from anywhere (wfa) selama dua hari dan bekerja dikantor selama tiga hari.
baca juga:disnakertrans bakal gelar jobs fair, targetkan 50 perusahaan ikut serta
memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang kongkret, pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri, maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring, memastikan efisiensi penggunaan listrik dan energi, penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan.
kemudian penggunaan anggaran yang efektif, mengoptimalkan kerjasama dengan donor, mitra, pihak ketiga dengan tetap menjaga good governance, kantor regional agar mamastikan konsultasi kepegawaian tuntas di  masing-masing wilayah kerja.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 19 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan