Usai Disahkan, DPRD Bengkulu Utara Minta Realisasi Perda untuk Percepatan Pembangunan

usai disahkan, dprd bengkulu utara minta realisasi perda untuk percepatan pembangunan koranrb.id - setiap tahun pemerintah daerah dan dprd bengkulu utara terus memproduksi regulasi, terutama peraturan daerah.  selain peraturan daerah wajib seperti apbd, apbd perubahan dan laporan keterangan pertanggungjawaban daerah. namun dalam paripurna dprd juga membahas berbagai peraturan daerah untuk mendorong percepatan pembangunan dan program lintas organisasi perangkat daerah.  terbaru pemerintah daerah juga mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. ketiga peraturan daerah tersebut adalah satu perda wajib tentang perubahan kelengkapan dan susunan perangkat daerah.  baca juga:2 nama calon ketua apdesi kepahiang bersaing baca juga:entry meeting bpk, ketua dprd bengkulu utara minta opd sajikan lkpd akuntabel dua perda lagi adalah perda tentang penyelenggaraan kearsipan dan perda tentang penyelenggaraan pesantren.  ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip meminta seluruh rancangan peraturan daerah yang sudah disahkan menjadi peraturan daerah untuk segera dilakukan sosialisasi. terutama peraturan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.  “sosialisasi peraturan daerah yang memang berhubungan lansgung dengan amsyarakat sangat penting, sehingga masyarakat juga mengetahui adanya perda tersebut,” terangnya.  sebagai dasar hukum, setelah disahkan dan melewati masa sosialisasi, maka masyarakat dianggap mengetahui dan wajib mematuhi perada tersebut. sehingga ia berharap pemeritnah daerah melalui jajaran hingga pemerintah desa ikut serta dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.  baca juga:pengusutan kejari kaur fokus perjalanan dinas fiktif baca juga:temuan ahli konstruksi kunci perkara proyek bppw “sehingga setelah disahkan perda tersebut juga bisa maksimal dilaksanakan dan dipatuhi masyarakat,” terangnya.  perda yang juga sangat penting adalah peraturan daerah yang berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah terutama yang terkait dengan pajak dan retribusi. hampir setiap tahun ada perubahan peratruan daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah.    perubahan yang dilakukan  tersebut juga terkadang terkait dengan penambahan objek pajak maupun besarannya.  “perda seperti ini juga harus diketahui oleh objek pajak tersebut, sehingga mereka wajib pajak mengetahui kewajiban mereka tentang pajak termasuk sanksi yang bisa diberikan pemerintah,” terangnya.  baca juga:usai dilantik, bupati fikri ikuti retreat magelang, pemkab akan sambut wabup hendri baca juga:laporan apbdes 2024 diserahkah, peluang pemdes dusun tengah diaudit tetap ada apalagi, pemda bengkulu utara juga memiliki satpol pp yang juga bertugas dalam penegakan peraturan daerah. bengkulu utara juga sudah memiliki peraturan daerah tentang lahan pangan pertanian berkelanjutan.  hal ini juga dinilainya sangat penting diketahui masyarakat sehingga warga mengetahui titik-titik lahan yang masuk dalam peraturan daerah tersebut.  “karena ini juga terkait dengan target pemerintah daerah untuk menjaga dan meningkatkan jumlah produksi pangan daerah, untuk menghindari terjadinya alihfungsi lahan,” terangnya.  kekhawatirannya bukan tanpa alasan, saat ini hampir setiap tahun terjadi alihfungsi lahan pertanian atau kawasan tanaman pangan.  baca juga:soal dak tak disalurkan berdampak panjang, dprd akan panggil bkd seluma baca juga:hasil koordinasi kejari seluma ke kemendagri, dugaan kesalahan perbup pembebasan lahan menguat paling besar alihfungsi tersebut adalah untuk kawasan pemukiman atau kawasan perkebunan.  selain itu ada juga beberapa peraturan daerah yang dijadikan dasar hukum pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. diantaranya adalah perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren.  perda ini dibuat dengan tujuan sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan bagi pemerintah dalam pengembangan pesantren. “sehingga peraturan daerah yang dibuat tersebut benar-benar bisa direalisasikan dalam mendorong pembangunan di bengkulu utara,” pungkas parmin.   

Tag

• # pengesahan perda
• # percepatan pembangunan
• # dprd bengkulu utara
• # perda

Share

• 
• 
• 
• 
•