Entry Meeting BPK, Ketua DPRD Bengkulu Utara Minta OPD Sajikan LKPD Akuntabel

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 17 Feb 2025 - 22:29

Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin, S.IP saat menyampaikan arahannya dalam entry meeting Audit BPK RI --shandy/rb

Selain itu, ia juga sependapat dengan Bupati Bengkulu Utara yang melarang seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah dilarang melakukan perjalanan dinas luar daerah sepanjang masa audit badan pemeriksa keuangan di Bengkulu Utara.

Ia juga menambahkan jika seluruh kepala OPD harus responsip dan bisa menjelaskan jika memang ada pertanyaan-pertanyaan dari auditor terkait dengan belanja yang dilakukan dalam 2024 lalu.

“Apa yang ditekankan oleh Pak Bupati kami sependapat dan kepala OPD harus bisa menjelaskan pada BPK jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terkait belanja,” tegas Parmin.

Sama seperti target Bupati Ir. H Mian, Parmin juga berharap tahun ini Bengkulu Utara kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk KE-8 kalinya.

“Kita saat ini berusaha mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang sudah 7 kali didapatkan Pemda Bengkulu Utara,” pungkas Parmin.

entry meeting bpk, ketua dprd bengkulu utara minta opd sajikan lkpd akuntabel                             koranrb.id – saat ini pemerintah daerah bengkulu utara mulai memasuki masa audit terkait pelaksanaan anggaran 2024.
pelaksanaan audit tersebut dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) perwakilan provinsi bengkulu.
dalam entry meeting pelaksanaan audit, tak hanya bupati bengkulu utara yang hadir namun juga ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip dan jajaran pejabat pemda bengkulu utara. 
ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah sudah harus mempersiapkan semua data yang dibutuhkan tim audit dari badan pemeriksa keuangan (bpk). 
baca juga:pengusutan kejari kaur fokus perjalanan dinas fiktif
baca juga:temuan ahli konstruksi kunci perkara proyek bppw 
ia juga menyampaikan jika proses audit yang dilakukan bpk dalam entry meeting tersebut merupakan audit rutin yang memang menjadi tugas badan pemeriksa keuangan dimana untuk bengkulu utara dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi bengkulu.
“kegiatan audit ini merupakan kegiatan rutin yang sudah seharusnya dilakukan dan setiap tahun dilakukan, maka saya minta seluruh jajaran opd mempersiapkan data-data yang dibutuhkan,” terangnya. 
ia juga menyampaikan jika seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntable dan sesuai dengan aturan. 
semua sistem pelaporan penggunaan keuangan di masing-masing opd 2024 lalu harus disajikan sesuai dengan sistem pelaporan yang sesuai dengan aturan.
baca juga:usai dilantik, bupati fikri ikuti retreat magelang, pemkab akan sambut wabup hendri
baca juga:laporan apbdes 2024 diserahkah, peluang pemdes dusun tengah diaudit tetap ada
ia juga menilai penyampaian laporan keuangan memang dilakukan setiap tahunnya sehingga masing-masing opd seharusnya sudah terbiasa dalam pembuatan laporan tersebut. 
“maka jangan ada lagi laporan keuangan yang justru tidak sesuai dengan aturan sistem pelaporan keuangan pemerintah, semua laporan keuangan juga harus dibuat secara akuntable dan bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya. 
selain itu, ia juga sependapat dengan bupati bengkulu utara yang melarang seluruh kepala organisasi perangkat daerah dilarang melakukan perjalanan dinas luar daerah sepanjang masa audit badan pemeriksa keuangan di bengkulu utara.
ia juga menambahkan jika seluruh kepala opd harus responsip dan bisa menjelaskan jika memang ada pertanyaan-pertanyaan dari auditor terkait dengan belanja yang dilakukan dalam 2024 lalu. 
baca juga:soal dak tak disalurkan berdampak panjang, dprd akan panggil bkd seluma
baca juga:hasil koordinasi kejari seluma ke kemendagri, dugaan kesalahan perbup pembebasan lahan menguat
“apa yang ditekankan oleh pak  bupati kami sependapat dan kepala opd harus bisa menjelaskan pada bpk jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terkait belanja,” tegas parmin.
sama seperti target bupati ir. h mian, parmin juga berharap tahun ini bengkulu utara kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp) untuk ke-8 kalinya.
“kita saat ini berusaha mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang sudah 7 kali didapatkan pemda bengkulu utara,” pungkas parmin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan