Entry Meeting BPK, Ketua DPRD Bengkulu Utara Minta OPD Sajikan LKPD Akuntabel

Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin, S.IP saat menyampaikan arahannya dalam entry meeting Audit BPK RI --shandy/rb

KORANRB.ID – Saat ini Pemerintah Daerah Bengkulu Utara mulai memasuki masa audit terkait pelaksanaan anggaran 2024.

Pelaksanaan audit tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Bengkulu.

Dalam entry meeting pelaksanaan audit, tak hanya Bupati Bengkulu Utara yang hadir namun juga Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin, S.IP dan jajaran pejabat Pemda Bengkulu Utara. 

Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin, S.IP meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah sudah harus mempersiapkan semua data yang dibutuhkan tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

BACA JUGA:Pengusutan Kejari Kaur Fokus Perjalanan Dinas Fiktif

BACA JUGA:Temuan Ahli Konstruksi Kunci Perkara Proyek BPPW

Ia juga menyampaikan jika proses audit yang dilakukan BPK dalam Entry Meeting tersebut merupakan audit rutin yang memang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan dimana untuk Bengkulu Utara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu.

“Kegiatan audit ini merupakan kegiatan rutin yang sudah seharusnya dilakukan dan setiap tahun dilakukan, maka saya minta seluruh jajaran OPD mempersiapkan data-data yang dibutuhkan,” terangnya. 

Ia juga menyampaikan jika seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntable dan sesuai dengan aturan. 

Semua sistem pelaporan penggunaan keuangan di masing-masing OPD 2024 lalu harus disajikan sesuai dengan sistem pelaporan yang sesuai dengan aturan.

BACA JUGA:Usai Dilantik, Bupati Fikri Ikuti Retreat Magelang, Pemkab Akan Sambut Wabup Hendri

BACA JUGA:Laporan APBDes 2024 Diserahkah, Peluang Pemdes Dusun Tengah Diaudit Tetap Ada

Ia juga menilai penyampaian laporan keuangan memang dilakukan setiap tahunnya sehingga masing-masing OPD seharusnya sudah terbiasa dalam pembuatan laporan tersebut. 

“Maka jangan ada lagi laporan keuangan yang justru tidak sesuai dengan aturan sistem pelaporan keuangan pemerintah, semua laporan keuangan juga harus dibuat secara akuntable dan bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya. 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan