Laporan APBDes 2024 Diserahkah, Peluang Pemdes Dusun Tengah Diaudit Tetap Ada

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 17 Feb 2025 - 21:40

APBDes: nggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2024 lalu ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Seluma. Foto Kabid Hervoni Gusti. DOK/RB--

laporan apbdes 2024 diserahkah, peluang pemdes dusun tengah diaudit tetap ada                            koranrb.id - meski sudah melewati deadline dan satu satunya yang terlambat, pemerintah desa (pemdes) dusun tengah kecamatan lubuk sandi diketahui telah memberikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) 2024 lalu ke dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) seluma.
kepala dinas (kadis) pmd seluma, nopetri elmanto, m. si melalui kepala bidang (kabid) pembangunan, hervoni gusti, se membenarkan. 
dikatakannya  bahwa laporan tersebut telah diserahkan pada akhir pekan lalu ke dinas pmd seluma.
"informasi yang kami dapat, pemdes dusun tengah  telah melaporkan realisasi apbdes 2024 pada pekan lalu, artinya saat ini seluruh desa telah melaporkan semua realisasi," sampai gusti.
baca juga:soal dak tak disalurkan berdampak panjang, dprd akan panggil bkd seluma
baca juga:hasil koordinasi kejari seluma ke kemendagri, dugaan kesalahan perbup pembebasan lahan menguat
dengan adanya laporan tersebut, tetap tidak ada sanksi yang diberikan kepada pemdes dusun tengah, meski sejatinya mereka diberi deadline hingga 31 januari 2025.
namun demikian, gusti tetap menyampaikan realisasi tersebut bisa saja tetap di audit oleh badan pemeriksaan keuangan (bpk) dan inspektorat seluma.
karena tidak ada pengaruhnya jika melaporkan atau tidak, namun yang pasti jika tidak melaporkan sama sekali tentu akan menjadi sasaran audit prioritas.
"semua desa berpeluang untuk bisa dilakukan pengauditan untuk memastikan benar atau tidak proses realisasi kegiatan tersebut, termasuk pemdes dusun tengah yang terlambat melaporkan. namun untuk rincian dan kepastian audit, itu ranah aparat pengawasan intern pemerintah (apip)," tegas gusti.
baca juga:kpu mukomuko segera selenggarakan fgd evaluasi pilkada 2024
baca juga:karaoke di mukomuko boleh buka saat ramadan, jam operasional dibatasi
adapun laporan realisasi apbdes yang dilaporkan, mencakup beberapa sumber pendanaan.
yakni, dana desa (dd), alokasi dana desa (add) tahun 2024, pendapatan asli desa (pades), belanja desa, penerimaan dan pembiayaan desa dan lainya. 
laporan realisasi apbdes ini wajib disampaikan seluruh pemdes ke dinas pmd selaku perpanjangtanganan pemkab seluma.
karena nantinya, laporan realisasi apbdes ini akan diserahkan ke inspektorat lalu kemudian akan di serahkan ke badan pemeriksaan keuangan (bpk) untuk dilakukan audit.
"laporan ini memang wajib disampaikan oleh desa karena seharusnya diserahkan kepada bpk melalui inspektorat seluma," sampai gusti. 
sementara itu, saat ini pemkab seluma juga telah mulai proses alokasi dana desa (add) tambahan bagi 32 desa tersisa, tercatat hingga jumat, 14 februari 2025 ada 10 desa yang disalurkan.
baca juga:dinas dukcapil dukung program asn wajib berdomisili di bengkulu tengah
baca juga:total 1.142 pelamar lulus pppk tahap ll di mukomuko rebut 150 formasi, 75 pelamar dinyatakan tms 
hal ini diungkapkan bendahara dpc apdesi seluma, sukman. ia mengatakan kemungkinan jumlah tersebut akan kembali bertambah hingga akhirnya 32 desa tersebut semuanya menerima add tambahan layaknya 150 desa lainnya yang sudah disalurkan lebih dulu pada tahun lalu.
"alhamdulillah, saat ini sudah 10 desa yang menerima yang telah menerima add tambahan yang seharusnya disalurkan pada tahun 2024 lalu. artinya saat ini tersisa 20 desa lagi yang belum dan masih kita tunggu," sampai sukman.
terpisah, kepala badan keuangan daerah (bkd) seluma, sumiati, se, mm membenarkan bahwa saat ini proses penyaluran add tambahan mulai dilakukan dan dilakukan secara bertahap.
"proses penyalurannya sudah berjalan kemarin, sp2d-nya memang kita lakukan secara bertahap jadi diharapkan yang belum agar bersabar," ungkap sumiati.
adapun salah satu alasan tertundanya penyaluran pada awal tahun ini, karena sempat ada kendala di sistem informasi pemerintahan daerah.
dilakukan proses pencairan add tambahan yang terhutang ini karena memang berkasnya telah dilakukan reviu oleh inspektorat seluma, tidak berselang lama setelah reviu berkas tpp yang juga terhutang pada tahun 2024 lalu.
pemkab seluma mengakui tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran tahun anggaran 2024 dari seluruh opd di lingkungan pemkab seluma pada akhir tahun lalu, termasuk add tambahan bagi 32 desa.
hal ini disebabkan, karena belum disalurkannya dbh dari provinsi bengkulu hingga selasa sore, 31 desember 2024. 
nilai dbh provinsi yang belum disalurkan ke rekening kas umum daerah (rkud) pemkab seluma yang belum disalurkan menembus angka rp38 miliar, dari total dbh provinsi untuk kabupaten seluma sebesar rp69 miliar.
dbh tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (pkb). 
dbh tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. 
namun pada saat ini, dbh sudah mulai masuk meski belum secara keseluruhan, dari total dbh yang seharusnya disalurkan, kisaran yang terinput sekitar 10 persennya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan