Efisiensi Tidak Sentuh Gaji dan Tunjangan PPPK

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 15 Feb 2025 - 22:34

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. RENO/RB--

efisiensi tidak sentuh gaji dan tunjangan pppk                            koranrb.id – wakil ketua komisi v dpr ri, syaiful huda memastikan kebijakan efisiensi tidak memotong tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
bekenaan dengan kebijakan presiden ri, prabowo subianto tentang efisiensi anggaran di sejumlah sektor pemerintahan membuat kekhawatiran pppk ikut dipotong.
“saya pastikan bahwa hasil efisiesnsi sama sekali tidak menyentuh terkait dengan gaji dan tunjangan pppk,” ujar syafil kepada rb sabtu, 15 februari 2025.
lanjut syaiful, setelah mengikuti gelaran silaturahmi bersama presiden prabowo, ia menerangkan bahwa efisiensi tidak menyentuh ranah gaji dan tunjangan pekerja di lingkungan pemerintah manapun.
baca juga:hipmi bengkulu launching hipmi centre dan gelar diklatda rakerda
baca juga:kabar baik, harga tbs kelapa sawit bengkulu utara sudah rp3.010/kg
ia juga menyebutkan bahwa dampak dari efisiensi tersebut juga tidak akan membuat adanya pemutusan hubungan kerja (phk) di sektor manapun, begitu juga dengan pppk di lingkungan kementerian pekerjaan umum.
“ya kemarin itu yang paling dikeluhkan adalah teman-teman pppk yang ada di pekerja kementerian pu, sekali lagi efisiensi tidak terkait dengan phk,” ujarnya.
syaiful menerangkan bahwa ia sangat mendukung adanya kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
ia menerangkan dampak dari adanya kebijakan itu tidak akan menimbulkan phk di sektor pekerjaan manapun.
baca juga:6 klub sepakbola di bengkulu bertanding, rebut 1 tiket liga 4 nasional
baca juga:waspada! populasi hpr di lebong capai belasan ribu ekor
sebagai informasi tambahan, anggota komisi i dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, m. ali saftaini, s.e menyebutkan penyediaan fasilitas sekolah di kabupaten mukomuko terkena imbas efisiensi anggaran.
ali menuturkan secara umum efisiensi yang menjadi intruksi presiden republik indonesia (ri), prabowo subianto tersebut hampir menyentuh semua sektor seperti fisik dan nonfisik.
“secara umum efisiensi inikan hampir menyentuh seluruh sektor. fisik maupun nonfisik,” kata ali.
ia menyebutkan efisiensi atau pemangkasan dilakukan diberbagai sektor seperti infrastruktur dan noninfrastruktur, secara otomatis pembangunan yang ada di daerah juga akan terdampak.
baca juga:bupati terpilih yakinkan 16 program prioritas tak terpengaruh pemangkasan anggaran
baca juga:program 1 ambulans 1 desa disinkronkan dengan gubernur terpilih
“kalau semua elemen itu sudah dilalukan pemangkasan, otomatis ke bawahnya juga akan ada kegiatan-kegiatan yang terganggu,” sampainya.
lanjut ali, jika berbicara daerah pilih (dapil) di kabupaten mukomuko ada beberapa item yang telah masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) yang ia usulkan agar dilakukan pembangunan infrastruktur sekolah.
namun dengan adanya efisiensi tersebut pembangunan infrastruktur sekolah tepatnya fasilitas sekolah mengalami penundaan.
“kemarin ada usulan dari masyarakat yang kami wakili, itu di dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) kabupaten mukomuko seperti fasilitas sekolah dan fasilitas olahraga sekolah terkena imbas dari adanya refocusing itu, jadi kami minta maaf, harap dimaklumi,” tuturnya.
ia menyebutkan adanya refocusing tersebut bukanlah persoalan kecil melainkan persoalan yang cukup besar dan ali meminta agar masyarakat dapat memahami atas hal tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 16 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan