Terima LHP Semester II, Ketua DPRD Bengkulu Utara Dorong Pertahankan Kepatuhan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 13 Feb 2025 - 22:36

Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin, S.IP saat menerima LHP Semester II 2024 dari BPK --shandy/rb

terima lhp semester ii, ketua dprd bengkulu utara dorong pertahankan kepatuhan                             koranrb.id – ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (lhp) semester ii awal tahun ini yang dilaksanakan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk).
parmin hadir ke ke bpk ri bersama jajaran pejabat pemda bengkulu utara yang dipimpin oleh wakil bupati bengkulu utara arie septia adinata, se, m.ap. 
parmin menerangkan jika audit yang dilakukan badan pemerika keuangan sangat penting. hal ini sebagai tolak ukur kepatuhan pemerintah dalam pelaksanaan belanja keuangan. 
hgal ini juga untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah dalam dalam pelaksanaan aturan yang terkait belanja keuangan setiap tahunnya. 
baca juga:kejari kaur pastikan paggil semua pihak terlibat proyek bppw 
baca juga:ada reklame belum setor pajak, tunggakan mencapai rp18 juta
“maka audit yang dilakukan badan pemeriksa keuangan tersebut sangat penting untuk mengukur tingkat kepatuhan,” terangnya.
ia juga menyampaikan jika selama ini pemda bengkulu utara mendapatkan opini atau hasil penilaian yang positif. 
namun opini tersebut diharapkannya tidak membuat jajaran pemeritnah daerah cepat pusat lantaran masih terus ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi badan pemerika keuangan. 
sehingga ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak menjadikan audit tersebut hanya sebagai rutinitas pemerintahan. 
baca juga:15 program unggulan bupati dan wabup terpilih mulai dikaji dalam forum konsultasi publik
baca juga:inspektorat provinsi bengkulu periksa kinerja kopli dan fakhrurrozi
namun pelaksanaan audit atau laporan hasil pemeriksaan ini harus menjadi catatan bagi pemerintahan guna perbaikan agar sistem pengelolaan keuangan terus lebih baik. 
“karena pelaksanaan sistem keuangan yang bersih dan patuh pada aturan ini sangat penting,” terangnya. 
trend opini wajar tanpa pengecualian juga diharapkannya harus terus dipertahankan oleh pemerintah daerah bengkulu utara. 
hal ini bisa akan bisa dicapai hanya dengan komitmen dari pimpinan daerah namun juga seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama.
baca juga:3 cjh rejang lebong terancam gagal berangkat, terkendala masalah kesehatan
baca juga:dinding literasi dan numerasi tingkatkan minat belajar siswa sekolah dasar
“komitmen yang sama untuk patuh pada aturan dan menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut harus diterapkan di seluruh jajaran,” terangnya. 
ia juga menerangkan saat ini pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang patuh pada aturan, bersih dan transparan.
pelaksanaan audit yang dilakukan badan pemeriksa keuangan menjadi salah satu acra untuk mengukur apakah yang dilakukan pemeriksaan daerah dalam sudah sesuai dengan aturan. 
“kita tentunya harus terbuka dan menyampaikan hasil kerja pada masyarakat dan membuka diri untuk diawasi oleh semua pihak,” terangnya. 
baca juga:bangunan sekolak rusak ringan bisa diperbaiki dengan dana bos
baca juga:bupati bengkulu selatan gusnan mulyadi diundang presiden prabowo ke hambalang
ia juga menyampaikan jika dprd bengkulu utara memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. sehingga dewan bukan hanya melakukan mengesahkan anggaran sesuai dengan program yang diajukan pemerintah dan dibahas dengan dprd baik bersama badan anggaran maupun dalam pembahasan rapat dengar pendapat. 
namun dprd juga melakukan pengawasan agar program-program tersebut bisa terlaksana sesuai dengan harapan dan target yang dibahas antara pemerintah dengan dprd. laporan hasil pemeriksaan dari badan pemerika keuangan juga menjadi salah satu indikator yang dijadikan bahan oleh dprd untuk melakukan pembahasan.
dari laporan hasil pemeriksaan tersebut, dprd akan mengontrol dan memastikan bahwa rekomendasi dari badan pemeriksa keuangan sudah dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. 
“laporan hasil pemeriksaan tersebut juga akan dijadikan bahan pengawasan oleh dprd untuk memastikan pemerintah daerah sesegera mungkin melaksanakan rekomendasi tersebut,” pungkas parmin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 14 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan