Terima LHP Semester II, Ketua DPRD Bengkulu Utara Dorong Pertahankan Kepatuhan

Trend opini wajar tanpa pengecualian juga diharapkannya harus terus dipertahankan oleh pemerintah daerah Bengkulu Utara. 

Hal ini bisa akan bisa dicapai hanya dengan komitmen dari pimpinan daerah namun juga seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama.

BACA JUGA:3 CJH Rejang Lebong Terancam Gagal Berangkat, Terkendala Masalah Kesehatan

BACA JUGA:Dinding Literasi dan Numerasi Tingkatkan Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar

“Komitmen yang sama untuk patuh pada aturan dan menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut harus diterapkan di seluruh jajaran,” terangnya. 

Ia juga menerangkan saat ini pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang patuh pada aturan, bersih dan transparan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan badan pemeriksa keuangan menjadi salah satu acra untuk mengukur apakah yang dilakukan pemeriksaan daerah dalam sudah sesuai dengan aturan. 

“Kita tentunya harus terbuka dan menyampaikan hasil kerja pada masyarakat dan membuka diri untuk diawasi oleh semua pihak,” terangnya. 

BACA JUGA:Bangunan Sekolak Rusak Ringan Bisa Diperbaiki dengan Dana BOS

BACA JUGA:Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Diundang Presiden Prabowo ke Hambalang

Ia juga menyampaikan jika DPRD BEngkulu Utara memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sehingga dewan bukan hanya melakukan mengesahkan anggaran sesuai dengan program yang diajukan pemerintah dan dibahas dengan DPRD baik bersama badan anggaran maupun dalam pembahasan rapat dengar pendapat. 

Namun DPRD juga melakukan pengawasan agar program-program tersebut bisa terlaksana sesuai dengan harapan dan target yang dibahas antara pemerintah dengan DPRD. Laporan hasil pemeriksaan dari badan pemerika keuangan juga menjadi salah satu indikator yang dijadikan bahan oleh DPRD untuk melakukan pembahasan.

Dari laporan hasil pemeriksaan tersebut, DPRD akan mengontrol dan memastikan bahwa rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan sudah dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. 

“Laporan hasil pemeriksaan tersebut juga akan dijadikan bahan pengawasan oleh DPRD untuk memastikan pemerintah daerah sesegera mungkin melaksanakan rekomendasi tersebut,” pungkas Parmin.