Pemberian Sanksi ASN Langgar Netralitas Menggantung, Bawaslu Enggan Serah LHP

pemberian sanksi asn langgar netralitas menggantung, bawaslu enggan serah lhp kepahiang,koranrb.id - hingga, selasa 11 februari 2025 apa sanksi buat 7 asn di lingkungan pemkab kepahiang terindikasi langgar netralitas saat pilkada 27 november 2024 lalu belum jelas.  untuk menjatuhkan sanksi, pemkab belum menerima seluruh laporan pelanggaran asn yang disampaikan ke bkn.  ini diketahui, pada aplikasi bkn hanya terdapat 6 identitas asn saja yang direkomendasikan menerima sanksi.  untuk menjatuhkan seperti apa sanksi buat asn langgar netralitas, plt. inspektur inspektorat daerah kabupaten kepahiang dedi candira wijaya kusuma, s, s.sos, map menerangkan ada di ppk.  yakni, kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam hal pemberian sanksi. "kami hanya menjadi bagian dari tim, yang nantinya akan ikut memutuskan sanksi apa yang diberikan kepada asn langgar netralitas," terang dedi. baca juga:nasib 4 asn kepahiang di ujung tanduk, 1 di malaysia setahun tak ngantor baca juga:bisa senyum, bkd pastikan thr asn kepahiang sudah di kasda sebelumnya, sekda kepahiang dr. hartono menegaskan akan menindaklanjuti semua rekomendasi bkn terkait pelanggaran netralitas selama pilkada 2024 lalu.  dalam rekomendasi bkn pula secara jelas menyebutkan, penindakan dilakukan kepala daerah kepada asn yang dianggap telah melanggar netralitas.  terkait sanksi yang diberikan, menurut sekda, pihaknya mesti berpedoman kepada  laporan hasil pemeriksaan (lhp) terhadap asn yang sebelumnya telah dijalani bawaslu.  "kita siap menjatuhkan sanksi tegas kepada asn yang dianggap telah melanggar netralitas selama pilkada," ujar sekda.  namun, lanjutnya ada persoalan yang mengganjal. lantaran,  di dalam aplikasi bkn ternyata hanya 6 asn terdata sesuai tindak lanjut yang dilakukan bawaslu kabupaten kepahiang. padahal sebelumnya, ada 7 asn yang dianggap telah menyalahi aturan netralitas.  lolosnya 1 asn yang ditangani bawaslu tak tercantum dalam pendataan bkn, tentu saja menimbulkan banyak tanda tanya.  asn yang dimaksud, merupakan kabag umum di sekretariat daerah (setda) kabupaten kepahiang, ek.  baca juga: penyambutan bupati dan wabup kepahiang dirancang 28 februari baca juga:tersangka penyuka sesama jenis ngaku tertarik lelaki di bawah umur diketahui, data yang bersangkutan tidak muncul di badan kepegawaian negara (bkn).  mempertanyakan kondisi di atas, pemkab kepahiang melalui badan kepegawaian daerah pengembangan sumber daya manusia (bkdpsdm) sudah dua kali menyurati bawaslu kabupaten kepahiang agar memberikan data terkait lhp 7 oknum asn tidak netral dalam pilkada lalu.  surat pertama dilayangkan bkdpsdm tertanggal 18 november 2024 lalu, namun tidak mendapatkan jawaban.  kemudian pada tanggal 2 januari 2025 bkdpsdm kabupaten kepahiang kembali melayangkan surat permohonan yang sama kepada bawaslu kepahiang.  pada surat kedua bkdpsdm ini mendapatkan balasan dari bawaslu kabupaten kepahiang, tertanggal 14 januari 2025.   namun tetap saja berkas yang dikirimkan hanya menyertakan lhp 6 oknum asn. tak ada lhp, oknum asn yang saat ini berstatus sebagai kabag umum di setkab kepahiang.  oknum kabag umum ini sebelumnya menjalani pemeriksaan oleh panwaslu kecamatan kepahiang, terkait dengan dugaan mendukung calon bupati nomor urut 2 windra purnawan - ramli di pilkada lalu. dugaan tidak netralnya oknum pejabat eselon 3 ini mencuat, setelah beredarnya video pendek sekelompok orang tengah berkumpul di dalam ruangan sembari mengkampanye dukungan untuk paslon nomor urut dua.  dalam tindak lanjut penanganan, bawaslu sebelumnya secara tegas menyampaikan telah melayangkan seluruh hasil pemeriksaan ke bkn. namun, faktanya belakangan hanya ada 6 asn yang direkomendasikan bkn agar dijatuhkan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) dalam hal ini bupati kepahiang.  padahalnya, sebelumnya dalam pemeriksaan ada 7 orang oknum asn tidak netral yang menjalani proses pemeriksaan di bawaslu kabupaten kepahiang.  menjawab hal ini, bawaslu mengaku lebih disebabkan adanya penolakan dari bkn secara by sistem.  hasil koordinasi bawaslu ke bkn menyatakan, ada kesalahan sistem dikarenakan peralihan sistem pelaporan yang awalnya dari kasn (dibubarkan) dan kewenangan diberikan ke bkn. dari sini pula, bawaslu diarahkan bkn untuk mengupload ulang. diketahui, dari 7 asn yang ditangani bawaslu terkait netralitas, memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3.  mereka memiliki jabatan eselon iii setingkat kepala bagian (kabag) di sekretariat daerah, 2 orang kepala bidang (kabid) di salah satu opd lingkungan pemkab kepahiang.  kemudian, sekretaris salah satu kecamatan, sisanya merupakan staf di kecamatan dan opd lingkungan pemkab kepahiang

Tag

• # pecat asn
• # pelanggar netralitas
• # saksi asn
• # bkdpsdm kepahiang
• # #bawaslu kepahiang

Share

• 
• 
• 
• 
•