Dinkes Kepahiang Bayarkan Temuan BPK Ratusan Juta Rupiah

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 10 Feb 2025 - 22:32

DINKES: Kepala Dinkes Kabupaten Kepahiang membubuhkan tanda tangannya dalam sebuah acara. -- HERU/RB

Temuan BPK adalah, Direksi Keet atau gudang yang dibangun CV. DTP tak sesuai dengan RAB.

Lalu, proses kelebihan bayar 8 paket pengadaan prasarana air bersih puskesmas Rp89,8 juta tersebar di 8 Puskesmas.

Termasuk Belanja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Di TA 2023, Dinkes Kabupaten Kepahiang mendapatkan alokasi BOK sebesar Rp10,21 miliar dan terealisasi Rp7,72 M atau 75,67 persen.

Dari jumlah BOK 2023 tersebut, hampir setengahnya habis dialokasikan buat perjalanan dinas.

Yakni, sebesar Rp3,69 M buat 14 Puskesmas.

Dengan sebaran tertinggi di Puskesmas Ujan Mas Rp402,67 juta dan Pasar Kepahiang Rp349,39 juta, terendah Puskesmas Kelobak Rp169,9 juta dan Puskesmas Cugung Lalang Rp170,3 juta

Dari jumlah tersebut, BPK mencatat ada pembayaran perjalanan dinas ganda di 10 Puskesmas sebesar Rp24 juta, perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya Rp1 juta (sudah disetor per 18 April 2024).

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".

Artinya, tenggat waktu tindak lanjut sudah lewat. Hal ini, jika mengacu saat diterimanya LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 dari BPK RI Perwakilan provinsi Bengkulu kepada Bupati Kepahiang, pada 3 Mei 2024 lalu.

Terkait pembahasan LHP BPK RI terhadap LHP Pemkab Kepahiang TA 2023 di Dinkes Kabupaten Kepahiang, BPK telah merekomendasikan kepada bupati Kepahiang agar memerintahkan Kadis Kesehatan memerintahkan bendahara pengeluaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran mematuhi ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kadis Kesehatan juga diminta memproses kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman sebesar Rp122,17 juta dan menyetorkannya ke kas daerah.

dinkes kepahiang bayarkan temuan bpk ratusan juta rupiah                            kepahiang, koranrb.id - dinas kesehatan (dinkes) kabupaten kepahiang diklaim telah melunasi temuan badan pemeriksa keuangan (bpk), sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023. 
plt. inspektur inspektorat daerah kabupaten kepahiang dedi candira wijaya kusuma. s, s.sos, map saat dikonfirmasi, senin 10 februari 2025 menerangkan, telah menerima bukti setor pengembalian temuan bpk dari dinkes kabupaten kepahiang. 
"ya, temuan untuk dinkes sudah dikembalikan.
kita sudah menerima bukti setornya," kata dedi.
baca juga:640 honorer database bkn dinyatakan lolos seleksi administrasi pppk, masih ada peluang bertambah?
sesuai lhp bpk ta 2023, tuntutan ganti (tgr) di dinkes nilainya mencapai ratusan juta rupiah. 
paling mencolok adalah, belanja makanan dan minuman rapat.
di sini, hasil audit bpk menetapkan belanja makanan dan minuman di dinkes kepahiang dianggap tidak senyatanya senilai rp122.178.500. 
sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban yang ada, diketahui alokasi anggaran belanja makanan dan minuman dipatok sebesar rp356.865.000.
baca juga:eks kadis dan kabid bm pupr-p diperiksa jaksa lebong, terkait kasus jalan dan jembatan 
belanja catering diketahui dibayarkan kepada anak pemilik, yang merupakan salah satu staf di dinkes kepahiang. 
hasil temuan bpk menunjukkan bahwa jumlah pembelian makanan dan minuman tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada nota pembelian. 
tak hanya pada temuan belanja makanan dan minuman saja, sejumlah temuan lainnya juga tercatat dalam audit bpk ri. 
mulai dari kelebihan pembayaran paket rehabilitasi dan pemeliharaan gedung kantor dan fasilitas kesehatan atau gudang farmasi rp2 juta.
baca juga:nyaris rp71 miliar apbd 2025 kabupaten kepahiang dipangkas
temuan bpk adalah, direksi keet atau gudang yang dibangun cv. dtp tak sesuai dengan rab. 
lalu, proses kelebihan bayar 8 paket pengadaan prasarana air bersih puskesmas rp89,8 juta tersebar di 8 puskesmas. 
termasuk belanja bantuan operasional kesehatan (bok). di ta 2023, dinkes kabupaten kepahiang mendapatkan alokasi bok sebesar rp10,21 miliar dan terealisasi rp7,72 m atau 75,67 persen. 
dari jumlah bok 2023 tersebut, hampir setengahnya habis dialokasikan buat perjalanan dinas.
baca juga:polda bengkulu gelar operasi keselamatan nala untuk ketertiban lalu lintas jelang ramadan 2025
yakni, sebesar rp3,69 m buat 14 puskesmas. 
dengan sebaran tertinggi di puskesmas ujan mas rp402,67 juta dan pasar kepahiang rp349,39 juta, terendah puskesmas kelobak rp169,9 juta dan puskesmas cugung lalang rp170,3 juta
dari jumlah tersebut, bpk mencatat ada pembayaran perjalanan dinas ganda di 10 puskesmas sebesar rp24 juta, perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan kondisi senyatanya rp1 juta (sudah disetor per 18 april 2024).
sebagaimana tertuang dalam peraturan badan pemeriksa keuangan nomor 2 tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.
baca juga:pemuda sumber agung arma jaya spesialis pencuri kotak amal, ditangkap saat beraksi di masjid 
pada pasal 3 ayat 3 dengan jelas telah disebutkan bahwa "tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada bpk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima".
artinya, tenggat waktu tindak lanjut sudah lewat. hal ini, jika mengacu saat diterimanya lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari bpk ri  perwakilan provinsi bengkulu kepada bupati kepahiang, pada 3 mei 2024 lalu. 
terkait pembahasan lhp bpk ri terhadap lhp pemkab kepahiang ta 2023 di dinkes kabupaten kepahiang, bpk telah merekomendasikan kepada bupati kepahiang agar memerintahkan kadis kesehatan memerintahkan bendahara pengeluaran dalam mempertanggungjawabkan pengeluaran mematuhi ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah. 
kadis kesehatan juga diminta memproses kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman sebesar rp122,17 juta dan menyetorkannya ke kas daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 11 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan