Alih Fungsi Lahan Terancam 5 Tahun Penjara Denda Rp1 Miliar: Distan Gandeng APH

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 05 Feb 2025 - 23:25

SAMPAIKAN: Kadis Pertanian menyampaikan banyaknya lahan sawah yang berubah fungsi jadi kebun sawit--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

"Yang penting itukan kita kasih tahu kalau mengalihfungsikan sawah jadi kebun ada sanksinya. Bisa dipenjara, ada denda, sampai kesitu. Tapi kan kalau kami tidak tahu Undang-undangnya yang mana," sampai Suparno.

Kajari Mukomuko, Yusmanelly, SH., MH dalam penyampaiannya, menegaskan, banyak dasar hukum dan peraturan yang mengatur perlindungan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan.

Disampaikan Kajari alih fungsi lahan pertanian pangan seperti sawah menjadi perkebunan, pemukiman dan lainnya merupakan tindakan ilegal.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp1 miliar. Diharapkan masyarakat mendukung program swasembada pangan nasional denga tidak merubah fungsi lahan persawahan,” sampainya.

Hal yang sama disampaikan Kapolres Mukomuko, AKBP. Yana Supriatna, S.IK, M.Si melaui Kanit Tipikor Satreskrim, alih fungsi lahan bisa diancam pidana. Sekalipun dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri.

Tindakan hukum terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi fungsi lain ini bukan tidak pernah dilakukan.

Kanit Reskrim menceritakan pengalamannya menangani perkara dugaan alih fungsi lahan sawah menjadi kebun di daerah lain.

Dari kasus awal dugaan pengalihan fungsi lahan merembet sampai dugaan tindak pidana korupsi.

Karena lahan sawah yang dialihfungsikan adalah lahan hasil cetak sawah program pemerintah.

"Jadi, dengan adanya sosialisasi ini, jangan ada lagi sawah yang dialihfungsikan. Karena nanti bisa ada tindakan hukum,’’ ujarnya

alih fungsi lahan terancam 5 tahun penjara denda rp1 miliar: distan gandeng aph                             mukomuko,koranrb.id – untuk mencegah kembali terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit, dinas pertanian (distan) kabupaten mukomuko menggandeng kejaksaan negeri dan polres mukomuko. 
memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perkebunan sawit.
“sosialisasi ini sengaja kami lakukan agar kelompok tani (poktan) paham aturan, sehingga tidak merubah lahan sawah menjadi kebun sawit lagi. serta siap mengembalikan ke lahan persawahan lagi bagi yang sudah terlanjur,” kata kepala dinas  pertanian mukomuko, pitriyani ilyas, s.pt usai kegiatan sosialisasi di kecamatan air manjunto, rabu 5 februari 2025.
pitriyani mengatakan, kemandirian pangan amat penting bagi sebuah negara. 
karena itu pula pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
tentunya upaya terwujudnya ketahanan pangan nasional dari tersedian lahan pangan yang cukup. 
selalu menjaga lahan pangan seperti sawah yang sudah ada, tidak berkurang. serta kembali membuka lahan sawah baru.
"sebagai bentuk kompensasi, mendukung program tersebut sebagain besar sarana dan prasarana pertanian sudah diluncurkan oleh pemerintah agar lahan pertanian pangan kita semakin produktif. kalau masih ada kekurangan sawah yang kesulitan air, nanti kita cari solusi," ujarnya.
semantara itu, ketua poktan sido dadi desa kota praja kecamatan air manjunto suparno mengatakan, edukasi ini sangat penting dilaksanakan, agar tidak ada masyarakat pemilik lahan pertanian pangan tersandung hukum. 
sebab alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit ini marak terjadi. 
termasuk lahan hasil cetak sawah pemerintah pun sudah ada yang dijadikan  kebun sawit. 
sehingga membuat lahan persawahan di kabupaten mukomuko semakin sempit, dan produksi padi terancam turun.
baca juga:akan ada pasar murah 3 kecamatan: harga bapok naik jelan ramadan
baca juga:kejari tetapkan tsk korupsi bokb: jika 60 hari kn rp130 juta tak dipulihkan 
"yang penting itukan kita kasih tahu kalau mengalihfungsikan sawah jadi kebun ada sanksinya. bisa dipenjara, ada denda, sampai kesitu. tapi kan kalau kami tidak tahu undang-undangnya yang mana," sampai suparno. 
kajari mukomuko, yusmanelly, sh., mh dalam penyampaiannya, menegaskan, banyak dasar hukum dan peraturan yang mengatur perlindungan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan. 
disampaikan kajari alih fungsi lahan pertanian pangan seperti sawah menjadi perkebunan, pemukiman dan lainnya merupakan tindakan ilegal. 
"berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2009, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda rp1 miliar. diharapkan masyarakat mendukung program swasembada pangan nasional denga tidak merubah fungsi lahan persawahan,” sampainya.
baca juga: desa penyangga deadline 1 minggu untuk pt ssl, realisasikan tuntutan dampak limbah
baca juga:diperindagkop bolehkan pengecer jual lpg 3kg, bakal subpangkalan
hal yang sama disampaikan kapolres mukomuko, akbp. yana supriatna, s.ik, m.si melaui kanit tipikor satreskrim, alih fungsi lahan bisa diancam pidana. sekalipun dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri. 
tindakan hukum terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi fungsi lain ini bukan tidak pernah dilakukan. 
kanit reskrim menceritakan pengalamannya menangani perkara dugaan alih fungsi lahan sawah menjadi kebun di daerah lain.
dari kasus awal dugaan pengalihan fungsi lahan merembet sampai dugaan tindak pidana korupsi. 
karena lahan sawah yang dialihfungsikan adalah lahan hasil cetak sawah program pemerintah. 
"jadi, dengan adanya sosialisasi ini, jangan ada lagi sawah yang dialihfungsikan. karena nanti bisa ada tindakan hukum,’’ ujarnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 6 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan