Terkait Perjalanan Dinas Fiktif, Kejari Secepatnya Panggil Dewan Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 04 Feb 2025 - 22:46

Kasi Intel Kejari Kaur Andi Febrianda SH, MH--Rusman Aprizal/RB

terkait perjalanan dinas fiktif, kejari secepatnya panggil dewan kaur                             koranrb.id - tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur saat ini terus mengebut berkas pemanggilan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur yang menjabat di tahun 2023.
hal ini dilakukan untuk meminta dan menambah bukti keterangan, terkait dengan penyidikan dugaan korupsi anggaran perjalan dinas di sekretariat dprd (setwan) kaur tahun 2023.
para anggota dprd kaur tersebut bakal dipanggil untuk dimintai keterangan, karena pada temuan badan pemeriksaan keuangan (bpk) ditemukan kerugian negara sebesar rp 5,11 miliar salah satunya dari anggaran perjalanan dinas para anggota dewan.
"pemanggilan anggota dewan secepatnya bakal kita lakukan, sekarang masih melengkapi berkas," kata kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi intel andi febrianda sh, mh.,
baca juga:geledah kantor pupr-p dan bkd lebong, kejari dalami dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan rp1,1 m
baca juga:baru 2 perangkat desa lulus pppk mengundurkan diri, dewan segera minta klarifikasi dari bkpsdm
selain itu, sekarang tim penyidik juga terus melakukan upaya pengumpulan barang dan bukti yang bersangkutan dengan anggaran perjalanan dinas setwan kaur.
saat ini kejari kaur masih menunggu surat permohonan penghitungan ulang kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh beberapa oknum yang ada di setwan kaur.
"fokus kita sekarang masing pengumpulan alat dan bukti, penghitungan kn ulang yang sekarang surat permohonannya juga masih dibuat," ucap andi.
hasil dari pengumpulan barang dan bukti sementara, tim penyidik kejari kaur menemukan indikasi upaya melawan hukum yang melibatkan kerugian negara yang dilakukan oleh beberapa oknum pemangku jabatan di setwan kaur yang menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah dengan modus perjalan dinas fiktif.
baca juga:gelar acara perpisahan, sekolah jangan memberatkan orang tua siswa
baca juga:dana bos sudah di rekening sekolah diprediksi maret bisa dicairkan
salah satunya adalah,  pencatatutan 37 nama tenaga honorer dengan kerugian negara rp 1,6 miliar. kemudian ada pada perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (asn) setwan kaur dengan total kerugian negara rp 4,6 miliar.
"yang sudah jelas melawan hukum itu ada dua pencatatutan nama tenaga honorer dan juga perjalanan dinas fiktif asn," ujar andi.
lebih lanjut andi menyampaikan, saat ini kejari kaur juga telah menerima uang titipan pengganti rugi baik itu dari asn kaur maupun dari anggota dprd kaur.
total sekarang sudah ada sekitar rp1 miliar yang sudah masuk ke rekening penampungan, namun kejari kaur tetap akan melanjutkan proses penyidikan karena titipan uang pengganti kerugian tersebut tidak akan bisa menghentikan perkara.
baca juga:pastikan distribusi elpiji subsidi tepat sasaran, disperindagkop ukm gelar rapat dengan pengusaha pangkalan
baca juga:pemkab bengkulu tengah belum terapkan penggunaan tenaga outsourcing 
"pengembalian sudah ada beberapa, kalau tidak salah saat ini sudah rp 1 miliar yang telah dikembalikan ke rekening penampungan kejari," tukasnya.
tim penyidik kejari kaur, sekarang juga telah mengantongi nama-nama yang bertanggungjawab terkait dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut.
akan tetapi, masih diperlukan penyidikan lebih dalam untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat nanti bisa di ditangkap.
kemungkinan besar setelah penghitungan ulang kn, kejari kaur akan segera melakukan penetapan tersangka yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini.
baca juga:jembatan desa surau mendesak untuk diperbaiki, besi pembatas jembatan sudah copot ancam keselamatan warga
baca juga:pembangunan jembatan desa penanding terancam batal, terdampak refocusing anggaran
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur  kaur dr. drs ersan syahfiri, mm menanggapi kasus ini mengatakan pemkab kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini kejari kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di setwan kaur.
apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.
baca juga:sopir mengantuk, truk mobil ekspedisi sicepat terguling, 2000 paket sicepat dievakuasi
baca juga:jangan dibiarkan tumbuh lebat! berikut 4 tanaman yang disukai ular
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 5 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan