Komisi ll DPRD Mukomuko Pastikan Aturan Baru Gas Subsidi Tidak MenggangGu Pasokan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 04 Feb 2025 - 09:54

Adanya larangan penjualan gas bersubsidi kepada pengecer, yang mulai diberlakukan per 1 Februari lalu.--Firmansyah/RB

Ia menegaskan, selama ini tidak ada instruksi langsung dari pihak terkait, untuk mekanisme distribusi elpiji 3 kilogram di pangkalannya. Maka dari itu siapa saja yang membutuhkan gas akan didistribusikan.

"Kalau memang ada perubahan aturan, pasti akan ada sosialisasi resmi. Jadi, kami masih menunggu kepastian sebelum menerapkan sistem baru ini,"sampainya.

Jika aturan ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan gas subsidi, yang sering kali dijual dengan harga jauh lebih tinggi di tingkat pengecer, sehingga memberatkan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkannya. Tentu pangkalan akan sangat setuju, asal saja pasokan gas LPG 3kg tidak berkurang dan selalu ada.

"Kami tidak tau pembeli itu pengecer atau bukan. Yang jelas gas subsidi ini memang untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro, bukan untuk diperjualbelikan secara bebas di luar pangkalan resmi,"bebernya.

Selain itu juga, sebelum aturan ini diberlakukan, pangkalan gas di Mukomuko ini sudah menerapkan sistem pembelian berbasis KTP untuk memastikan subsidi tepat sasaran.

Dengan sistem ini, pangkalan bisa lebih mudah mengontrol siapa yang benar-benar berhak membeli gas subsidi. Meskipun pangkalan juga tidak bisa memastikan gas akan di pakai atau jual kembali.

"Sejauh ini belum ada kelangkaan. Stok masih tersedia dan distribusi ke masyarakat masih berjalan normal,"tandasnya.

komisi ll dprd mukomuko pastikan aturan baru gas subsidi tidak mengganggu pasokan                            firmansyah/rb
gas: kebutuhan bahan bakar yang sangat dibutuhkan
mukomuko, koranrb.id – adanya larangan penjualan gas bersubsidi kepada pengecer, yang mulai diberlakukan per 1 februari lalu.
wakil ketua komisi ll dprd mukomuko sutan asril meminta jangan sampai masyarakat mukomuko kesulitan mendapatkan gas lpg 3 kg, terlebih tidak lama lagi akan menghadapi bulan ramadhan.
maka dari dinas perindustrian perdangan koperasi dan usaha kecil menengah (disperindagkopukm) mukomuko diminta aktif berkomunikasi dengan pemerintah provinsi ataupun pusat.
terkait seperti apa solusi konkritnya, sebab tidak semua daerah memiliki kebutuhan yang sama untuk gas lpg.
"saya sudah sampaikan dengan disperindagkopukm. pastikan seperti apa kondisi dilapangan dan sampaikan hal tersebut. sebab selama ini mukomuko sangat jarang terjadi kelangkaan gas,"katanya.
baca juga:dinas dukcapil bengkulu tengah targetkan 75 persen anak sudah miliki kia
baca juga:bupati dan wabup lebong terpilih dijadwalkan dilantik 20 februari 
selain itu disampaikan asril, yang perlu di pastikan juga. ketika pengecer ini tidak diperbolehkan lagi, berarti ada warga mukomuko yang kehilangan pekerjaan. untuk itu opd terkait juga harus memastikan solusi dari larangan tersbut. 
"yang pastinya daerah pasti akan selalu mendukung program pusat, dan mengikuti aturannya. namun tetap saja jangan sampai masyatakat mengeluh adanya hal tersbut,"ujarnya
di tengah ketidakpastian ini, pemilik pangkalan gas elpiji kecamatan kota mukomuko, feriyanto (45), mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui informasi itu dari berbagai pemberitaan.
namun, hingga saat ini, belum ada menerima surat edaran resmi yang mengatur teknis pelaksanaannya.
"saya sudah dengar soal aturan ini dari berita, tapi sampai sekarang belum ada surat edaran atau pemberitahuan resmi dari agen maupun pemerintah. jadi, untuk sementara, pangkalan saya masih beroperasi seperti biasa,"sampainya.
baca juga:perluasan tpa air sebakul tunggu peta bidang selesai
baca juga:sengketa pilkada bengkulu selatan, gusnan dan rifai berserah kepada putusan hakim mk
ia menegaskan, selama ini tidak ada instruksi langsung dari pihak terkait, untuk mekanisme distribusi elpiji 3 kilogram di pangkalannya. maka dari itu siapa saja yang membutuhkan gas akan didistribusikan.
"kalau memang ada perubahan aturan, pasti akan ada sosialisasi resmi. jadi, kami masih menunggu kepastian sebelum menerapkan sistem baru ini,"sampainya.
jika aturan ini diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan gas subsidi, yang sering kali dijual dengan harga jauh lebih tinggi di tingkat pengecer, sehingga memberatkan masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkannya. tentu pangkalan akan sangat setuju, asal saja pasokan gas lpg 3kg tidak berkurang dan selalu ada.
"kami tidak tau pembeli itu pengecer atau bukan. yang jelas gas subsidi ini memang untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro, bukan untuk diperjualbelikan secara bebas di luar pangkalan resmi,"bebernya.
baca juga:kpu koordinasi ke dprd bengkulu tengah, tetapkan bupati terpilih
baca juga:komisi 1 deadline 3 hari untuk sekwan beberkan utang perjalanan dinas asn
selain itu juga, sebelum aturan ini diberlakukan, pangkalan gas di mukomuko ini sudah menerapkan sistem pembelian berbasis ktp untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
dengan sistem ini, pangkalan bisa lebih mudah mengontrol siapa yang benar-benar berhak membeli gas subsidi. meskipun pangkalan juga tidak bisa memastikan gas akan di pakai atau jual kembali.
"sejauh ini belum ada kelangkaan. stok masih tersedia dan distribusi ke masyarakat masih berjalan normal,"tandasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 20 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan