Perambahan Hutan Mukomuko, Tunggu Tindakan Tegas APH

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 02 Feb 2025 - 22:32

Perambahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran di Mukomuko. --firmansyah/rb

perambahan hutan mukomuko, tunggu tindakan tegas aph                            koranrb.id – hingga 2 februari 2025 belum juga terlihat adanya upaya penghentian tindakan ilegal pengerusakan kawasan hutan negara menjadi kebun sawit di mukomuko.
untuk itu masyarakat sangat berharap ada ketegasan dari aparat penegak hukum (aph) agar pelaku-pelaku kejahatan kehutanan ini diseret ke hadapan hukum.
sebab sangat jelas ini murni pelanggaran hukum yang memiliki bukti yang kuat dan sudah menjadi rahasia publik siapa saja aktor besar yang diduga terdiri dari anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat mukomuko.
“kami minta hukum bisa ditegakan dan berlaku adil, jangan hanya masyarakat kecil yang membuka hutan 1 sampai 2 hekatre yang diadili. tapi aktor-aktor besar yang terbukti membuka kawasan hutan ini juga harus diadili,”kata ketua lsm rumus institute mukomuko rusman aswardi,sp.
baca juga:bila tidak ada itikad baik pt ssl, warga desa penyangga demo besar-besaran 
baca juga:dewan provinsi bengkulu sorot pt abs, belum punya hgu tapi beroperasi 
sebenarnya hutan diubah menjadi kebun sawit milik pribadi dengan luasan ratusan hektare ini sudah lama terjadi di mukomuko.
hanya saja diakui rusman banyak pihak yang tutup mata akan aktivitas tersebut.
maka dari itu adanya pergantian kepala daerah baru ini baik gubernur dan bupati, menjadi lembaran baru untuk aktor-aktor besar ini bisa diadili. itupun jika tidak ada upaya dari aktor-aktor besar pelaku perambahan hutan untuk berkolaborasi.
“kami sangat berharap adanya perubahan terkait penanganan permasalahan khususnya terkait pelanggaran hukum yang terjadi di mukomuko. salah satunya terkait kerusakan kawasan hutan yang diwarisi nenek moyang kami untuk selalu dijaga,” sampainya.
baca juga:tekan angka kekerasan anak dan perempuan, uptd ppa rejang lebong beroperasi penuh
baca juga:pengakuan tersangka berubah lagi, bacok korban usai dipergoki sedang di kamar istri korban 
hal yang sama disampaikan ketua pemuda muhammadiyah kabupaten mukomuko saprin efendi s.pd, masyarakat sudah sangat geram dengan aktivitas aktor-aktor besar pemilik modal yang membuka kawasan hutan untuk kebun sawit milik pribadi yang dilakukan secara terang-terangan.
maka dari itu sangat besar harapan masyarakat mukomuko khususnya aph ataupun harus menunggu satgas penertiban kawasan hutan.
bisa menindak tegas oknum-oknum tersebut. sehingga masyarakat tau akan apa yang telah dilakukan oknum-oknum berduit tersebut di mukomuko.
“masyarakat hanya menginginkan pelaku kejahatan kehutanan di mukomuko ini diadili secara hukum. sehingga hal serupa tidak terjadi lagi di mukomuko. siapa pun itu, baik dari kalangan esekutif ataupun legislatif,”tandasnya.
baca juga:laporan khusus: miliaran rupiah spj fiktif di kantor wakil rakyat kaur 
baca juga:tingkatkan minat masuk madrasah, kantor kemenag minta sekolah persiapkan acara pisah sambut
terpisah, praktisi hukum bengkulu muslim caniago sh, mh, menyampaikan, sebenarnya tidak ada alasan untuk pelaku-pelaku pengerusakan kawasan hutan untuk keuntungan pribadi di mukomuko ini untuk tidak ditindak.
karena jika sampai aktor-aktor besar yang melakukan pengerusakan hutan secara terang-terangan ini tidak ditindak. ini akan menjatuhkan wibawa negara. sebab tidak mungkin aph tidak mampu mengusut perkara tersebut.
“perkara pengerusakan kawasan hutan inikan sudah pernah saya jelaskan, bukti kebun sawitnya ada, pekerjaanya ada, tempat jualnya ada kami rasa sangat mudah sekali ini ditindak lanjuti, kecuali ada unsur pembiaran beda lagi ceritannya,”bebernya.
selain itu dijelaskan muslim, ingat kejahatan kehutanan ini tidak perlu delik aduan aph bisa masuk kapan saja. sekali lagi penanganan kejahatan kehutan tidak perlu menunggu satgas penertiban kawasan hutan, karena baik pembentukan di pusat, ataupun didaerah itu teknis saja. sebab kejahatan kejahatan kehutanan yang terjadi ini jelas mengangkangi undang-undang no 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf d. setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, hingga menyimpan hasil perkebunan. yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat.
baca juga:lebih 60 hektare sawah di bengkulu utara alih fungsi, jumlah pupuk subsidi berkurang
baca juga: gbd dan tenaga non-asn di bengkulu utara wajib tetap bekerja sebelum diangkat pppk dan ppk paruh waktu 
“satgas itu hanya teknis, sudah sangat-sangat bisa aph ini masuk menyeret aktor-aktor besar ini kehadapan hukum. namun memang balik lagi kemauan ada atau tidak,”tutupnya
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk).
untuk hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260. kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha.
dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha.
untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai.
adapun anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, ag, dan rhd. beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr, rsd, dan kr. selanjutnya di hp air teramang ada wr, sdn, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan