Terutang 32 Desa, Pencairan ADD Tambahan Diproses Pekan Ini

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 02 Feb 2025 - 21:49

DATANGI: Sejumlah perangkat desa dan BPD Seluma saat mendatangi BKD Seluma. ZULKARNAIN/RB--

terutang 32 desa, pencairan add tambahan diproses pekan ini                            koranrb.id - usai menuntaskan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) desember 2024 yang terutang.
pekan ini badan keuangan daerah (bkd) seluma memastikan akan memproses pencairan alokasi dana desa (add) tambahan bagi 32 desa yang belum dibayarkan.
ini disampaikan kepala bkd seluma, sumiati, se, mm. ia menerangkan, proses input memang tengah dilakukan oleh bendahara bkd seluma, namun update terakhir pada pekan lalu ada kendala di sistem informasi pemerintahan daerah.
maka dari itu prosesnya sedikit terhambat, namun dipastikan jika kendala di sipd sudah tuntas, maka pencairan bisa dilakukan.
baca juga:temuan kerugian negara dd kota agung rp320 pulih, lanjut pengusutan tunggu hasil gelar perkara
baca juga:hasil seleksi administrasi pppk tahap 2 diumumkan pekan depan
mengingat saat ini terkait anggaran sudah tidak ada kendala, begitupun dengan persyaratan yang harus dilengkapi sudah lengkap.
"saat ini kita masih dalam proses, jika sipd sudah tidak ada kendala maka kita cairkan, jadi tidak perlu khawatir karena tidak ada kaitannya dengan anggaran lantaran sudah tersedia," sampai sumiati.
ditambahkan sumiati, rencananya pencairan memang akan dilakukan serentak pada 32 desa tersebut sehingga tidak terjadi "kecemburuan" apabila ada desa yang didahulukan.
dilakukan proses pencairan add tambahan yang terhutang ini karena memang berkasnya telah dilakukan reviu oleh inspektorat seluma, tidak berselang lama setelah reviu berkas tpp yang juga terhutang pada tahun 2024 lalu.
baca juga:selasa, cjh jalani tes kesehatan kedua, tidak memenuhi syarat batal berangkat
baca juga:promosi batik sungai lemau digencarkan didukung kelompok perajin batik
"tidak ada cicil cicil, nantinya 32 desa serentak kita cairkan," singkat sumiati.
untuk diketahui, rincian anggaran add tambahan tahun anggaran 2024 mencapai rp13 miliar, dengan pembagian add tambahan i rp 10 miliar dan add tambahan ii rp3 miliar. 
untuk besarannya, masing masing desa mendapatkan sebaran yang merata, add tambahan i sebesar rp54,9 juta dan add tambahan ii sebesar rp16,4 juta.
sementara itu, untuk add terbesar diterima desa riak siabun kecamatan sukaraja rp324.957 juta, dan penerima add terkecil yakni desa batu tugu kecamatan talo rp280.022 juta.
baca juga:tahun ini pemkab lebong bakal gelar mtq, persiapan menyambut mtq tingkat provinsi 
baca juga:cara mencegah penyakit hiv dan aids 
"untuk add tambahan ada rp13 miliar, jika dibagi 182 desa, artinya masing masing desa mendapatkan total rp 71 juta," rinci sumiati.
sementara itu terkait tpp, bkd seluma mencatat  semua opd sudah mengajukan surat perintah membayar (spm) dan sudah dicairkan. 
"untuk tpp saya rasa sudah clear, semua opd yang mengajukan spm sudah kita salurkan," pungkas sumiati.
untuk diketahui, semua pembayaran yang terutang pada tahun anggaran 2024 harus dilakukan reviu oleh inspektorat seluma. 
ini merupakan syarat untuk mencairkan pembayaran hutang pada tahun anggaran 2024 lalu.
sebelumnya seluruh dokumen pengajuan pembayaran ini berada di bkd seluma, namun dianggap terhutang karena tidak terbayarkan menjelang tutup buku tahun 2024, sehingga dikembalikan lagi kepada opd terkait untuk ditinjau ulang.
didalam reviu, ada proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dengan dokumen lainnya, sebagai syarat pencairan anggaran yang telah melebihi tahun anggaran.
pemkab seluma mengakui tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran tahun anggaran 2024 dari seluruh opd di lingkungan pemkab seluma, baik itu pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 lalu.
hal ini disebabkan, karena belum disalurkannya dbh dari provinsi bengkulu hingga selasa sore, 31 desember 2024. 
nilai dbh provinsi yang belum disalurkan ke rekening kas umum daerah (rkud) pemkab seluma yang belum disalurkan menembus angka r 38 miliar, dari total dbh provinsi untuk kabupaten seluma sebesar rp69 miliar.
dbh tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (pkb). dbh tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. 
namun pada saat ini, dbh sudah mulai masuk meski belum secara keseluruhan, dari total dbh yang seharusnya disalurkan, kisaran yang terinput sekitar 10 persennya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan