Pemkab Rejang Lebong Segera Temui Pemprov, Tagih DBH Rp35 Miliar

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 31 Jan 2025 - 22:59

TEMUI: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong (RL), berencana menagih Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp35 miliar. FOTO: Sekda RL Yusran Fauzi ST. ABDI/RB--

Yusran mengatakan, sesuai mekanisme harusnya DBH dibayarkan pada akhir tahun lalu. Namun, hingga awal 2025, dana tersebut belum juga ditransfer ke kas daerah.

"Harusnya itu dibayarkan diakhir tahun," tambah Yusran.

DBH yang belum dibayarkan ini mencakup berbagai sektor, termasuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan sektor sumber daya alam lainnya

"Semoga dalam waktu dekat ada kejelasan mengenai pencairan dana ini," kata Husran

Yusran menyampaikan Pemkab RL berharap Pemprov Bengkulu segera menyalurkan DBH tersebut agar program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kita berharap ini dapat segera dibayarkan," harap Yusran.

pemkab rejang lebong segera temui pemprov, tagih dbh rp35 miliar                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong (rl), berencana menagih dana bagi hasil (dbh) sebesar rp35 miliar yang hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu. 
sekretaris daerah (sekda) rl yusran fauzi, st mengatakan dbh yang belum diterima ini berdampak pada anggaran daerah.
atas itu, pihaknya akan segera menemui dan menyampaikan terkait kejelasan pembayaran dbh yang masih tertahan di pemprov tersebut.
"kita akan sampaikan, nanti dimana kita akan meminta ini dibayarkan (dbh, red)," sampai yusran, jumat, 31 januari 2025.
baca juga:pemerintah dan bank indonesia perkuat sinergi guna menjaga inflasi 2025
baca juga:diundang hearing oleh dprd seluma, pt ssl tak hadir
lebih lanjut, yusran mengatakan, kebutuhan dbh tersebut sangat penting. lantaran, dbh akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) rl.
"kita sudah sampaikan, karena dbh ini posisinya akan dimasukkan ke apbd kita," terang yusran pada rb.
desakan pemkab rl tersebut bukan tanpa alasan, dimana yusran menerangkan, kebutuhan dbh tersebut diperuntukan untuk beberapa kegiatan penting dan sudah diplot untuk triwulan i jalannya pemerintahan.
"karena beberapa kegiatan sudah diplot dan pembayaran melalui dbh, total penggunaan triwulan i yang direncanakan rp10 miliar," terang yusran.
baca juga:paviliun indonesia populerkan produk umkm di toronto market week 2025
baca juga:bappebti perkuat perdagangan nikel melalui bursa berjangka
sehingga, apabila dbh tidak kunjung dibayarkan pemprov ke pemkab rl hingga triwulan i. maka, kegiatan yang menggunakan pembayaran dbh akan terhambat.
"makannya, kita akan sampaikan ini segera," ungkap yusran.
yusran mengatakan, sesuai mekanisme harusnya dbh dibayarkan pada akhir tahun lalu. namun, hingga awal 2025, dana tersebut belum juga ditransfer ke kas daerah. 
"harusnya itu dibayarkan diakhir tahun," tambah yusran.
dbh yang belum dibayarkan ini mencakup berbagai sektor, termasuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan sektor sumber daya alam lainnya
baca juga:timnas u20 jeblok, 'dirujak' netizen: indra sjafrie bilang begini 
baca juga:kepompongnya sulit ditemukan! berikut 5 fakta unik orange tip 
"semoga dalam waktu dekat ada kejelasan mengenai pencairan dana ini," kata husran
yusran menyampaikan pemkab rl berharap pemprov bengkulu segera menyalurkan dbh tersebut agar program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"kita berharap ini dapat segera dibayarkan," harap yusran.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan