Ada Perubahan Tanggal Pelantikan Bupati Terpilih, Ini Pernyataan Mendagri Tito

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 31 Jan 2025 - 22:49

SAMPAIKAN: Mendagri Tito Karnavian menggelar jumpa pers terakit rencana pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada 2024, di Plaza Gedung A Kemendagri.--Puspen Kemendagri

Setalah dilantik nanti mereka berdua pasti akan fokuskan dengan janji kampanye yang sebelumnya selalu digaungkan.

"Pelantikan tentu kita menunggu keputusan resmi dari pusat, kapan aja kita siap dan setelah dilantik nanti kita akan fokus dengan program-program kita," terang Hamid.

Sementara itu kemarin sore, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 segera dilantik.

Hal ini penting agar kepala daerah terpilih segera bekerja, sehingga memberikan kepastian politik di daerah.

Dengan kepastian politik tersebut, diharapkan dunia usaha di daerah dapat berjalan optimal.

Tak hanya itu, keterbelahan masyarakat akibat pelaksanaan Pilkada bisa segera teratasi setelah pelantikan.

Kepala daerah definitif juga dapat segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Beliau (Presiden) memberi instruksi kepada saya, prinsip upayakan secepat mungkin, upayakan secepat mungkin supaya ada kepastian politik di daerah-daerah, kemudian juga untuk efisiensi pemerintahan supaya semuanya bergerak berjalan segera,” ujarnya di hadapan awak media di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31 Januari 2025.)

Guna keserentakan yang lebih besar, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada non-sengketa bakal digabung dengan kepala daerah yang gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan dismissal.

Adapun pembacaan putusan dismissal akan dipercepat oleh MK dari jadwal semula menjadi 4 dan 5 Februari 2025.

Karena itu, pelantikan kepala daerah non-sengketa yang semula dijadwal pada 6 Februari 2025 akan diundur untuk menunggu hasil putusan dismissal.

Setelah putusan itu keluar, nantinya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat segera menetapkan kepala daerah terpilih. Begitu pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat segera mengusulkan pelantikan dengan mengacu ketetapan KPUD.

ada perubahan tanggal pelantikan bupati terpilih, ini pernyataan mendagri tito                            bintuhan, koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) kaur baru-baru ini kembali mendapatkan kabar bahwa adanya perubahan jadwal terkait dengan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025/2030. 
namun jadwal terbaru belum bisa dipastikan, pemkab kaur masih menunggu petunjuk resmi dari kemendagri.
kabag protokoler unsur pimpinan setda kaur, dedi kuswanto, se, mengatakan, terbaru mereka mendapatkan kabar kalau bakal ada perubahan jadwal pelantikan bupati terpilih. 
yang mana sebelumnya jadwal pelantikan bakal dilakukan pada tanggal 6 februari, dilakukan langsung oleh presiden ri di jakarta.
baca juga:surat panggilan dprd kaur 2019-2023 segera dilayangkan, penyidik temukan kn dari perjalanan dinas asn setwan
"sebelumnya memang tanggal 6 februari, tapi ada kabar terbaru kalau bakal ada perubahan jadwal namun kita masih menunggu petunjuk resmi," kata dedi.
dedi mengungkapkan, pelantikan bisa saja di percepat ataupun diperlambat dari jadwal sebelumnya.
namun daerah sifatnya hanya menunggu informasi langsung dari pusat, setelah informasi pasti didapatkan maka tugas dari pemkab kaur adalah memfasilitasi bupati dan wakil bupati terpilih dalam pelaksanaan pelantikannya nanti.
"tugas kita hanya memfasilitasi, jadwal resmi tetap menunggu petunjuk resmi dari pusat," ungkap dedi.
baca juga:kepompongnya sulit ditemukan! berikut 5 fakta unik orange tip
karena kemungkinan besar bakal ada perubahan jadwal pelantikan dedi juga belum bisa memastikan tanggal penyambutan ataupun serah terima jabatan bupati terpilih kapan bakal dilakukan oleh pemkab kaur. 
yang jelasnya, semua pihak yang terlibat sudah melakukan rapat dan menyiapkan rowndon acara penyambutan bupati terpilih nanti.
"penyambutan jelas menunggu pelantikan, rowndon acaranya sudah kita finalkan secepatnya bakal disampaikan," terangnya.
sementara itu, wakil bupati terpilih abdul hamid s.pd.i menanggapi hal ini mengatakan bahwa dirinya dengan bupati terpilih gusril hamid sifatnya akan selalu siap dan menunggu keputusan resmi dari pusat mengenai jadwal pelantikan. 
baca juga:bisa mencerna makanan beracun! berikut 5 fakta unik burung colombian chachalaca
setalah dilantik nanti mereka berdua pasti akan fokuskan dengan janji kampanye yang sebelumnya selalu digaungkan.
"pelantikan tentu kita menunggu keputusan resmi dari pusat, kapan aja kita siap dan setelah dilantik nanti kita akan fokus dengan program-program kita," terang hamid. 
sementara itu kemarin sore, menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian menegaskan bahwa presiden prabowo subianto menginginkan agar kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 segera dilantik. 
hal ini penting agar kepala daerah terpilih segera bekerja, sehingga memberikan kepastian politik di daerah.
baca juga:rskj soeprapto bengkulu evakuasi odgj di krangkeng 
dengan kepastian politik tersebut, diharapkan dunia usaha di daerah dapat berjalan optimal.
tak hanya itu, keterbelahan masyarakat akibat pelaksanaan pilkada bisa segera teratasi setelah pelantikan. 
kepala daerah definitif juga dapat segera merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd). 
“beliau (presiden) memberi instruksi kepada saya, prinsip upayakan secepat mungkin, upayakan secepat mungkin supaya ada kepastian politik di daerah-daerah, kemudian juga untuk efisiensi pemerintahan supaya semuanya bergerak berjalan segera,” ujarnya di hadapan awak media di kantor pusat kementerian dalam negeri (kemendagri), jakarta, jumat (31 januari 2025.)
baca juga:punya banyak tanduk! berikut 5 fakta unik barasingha, rusa rawa
guna keserentakan yang lebih besar, pelantikan kepala daerah hasil pilkada non-sengketa bakal digabung dengan kepala daerah yang gugatannya ditolak mahkamah konstitusi (mk) dalam putusan dismissal.
adapun pembacaan putusan dismissal akan dipercepat oleh mk dari jadwal semula menjadi 4 dan 5 februari 2025.
karena itu, pelantikan kepala daerah non-sengketa yang semula dijadwal pada 6 februari 2025 akan diundur untuk menunggu hasil putusan dismissal. 
setelah putusan itu keluar, nantinya komisi pemilihan umum daerah (kpud) dapat segera menetapkan kepala daerah terpilih. begitu pula dengan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dapat segera mengusulkan pelantikan dengan mengacu ketetapan kpud.
baca juga:ada di indonesia! berikut 5 fakta unik burung cangak merah, mampu membuat sarang berukuran besar
terkait dengan tanggal pasti pelantikan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan kpu, badan pengawas pemilu (bawaslu), dan mk.
koordinasi ini untuk memastikan waktu penyelesaian penanganan di masing-masing instansi.
mendagri juga telah meminta pendapat hukum dari mahkamah agung terkait dengan pelantikan kepala daerah.
dirinya berharap, berbagai tahapan dapat dipercepat terutama mk dalam menyampaikan putusan dismissal.
“sehingga kpu bisa untuk mengeluarkan penetapan [kepala daerah terpilih] berdasarkan penetapan mk tentang dismissal,” jelasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan