Hasil Audit Inspketorat Penggunaan DD Resahkan 148 Pemdes: APH Diminta Masuk

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 30 Jan 2025 - 23:05

PEKERJAAN: Salah satu kegiatan fisik Pemdes Ujung Padang Mukomuko yang menggunakan Dana Desa TA 2024--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

Seharusnya, lanjut Muslim, 148 Pemdes di Kabupaten Mukomuko yang melakukan evaluasi melalui forum Apdesi. Membedah seluruh permasalahan dari hulu hingga ke hilir, bukannya malah mengeluh ke DPRD karena banyaknya temuan Inspektorat.

Evaluasi sebagai upaya mencegah terjadinya kebocoran dalam pengalolan DD. Apalagi DD digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu.

“Dana desa itukan uang negara dari pajak rakyat. Jika ditemukan kerugian negara dalam proses audit, tentu kita minta Inspektorat tidak memberi toleransi. Juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) masuk. Dengan demikian akan terungkap seperti apa kerugian negaranya, serta pihak mana saja yang harus bertanggung jawab,” beber Muslim.

Terpisah Ketua Komisi I DPRD Mukomuko, Armansyah, ST menegaskan, DPRD belum memanggil Inspektorat Daerah Mukomuko terkait apa yang dikeluhkan 148 pemdes.

Menurutnya, Inspektorat memiliki tugas yang berbeda dengan tugas dan fungsi Dinas PMD serta pendamping desa.

“Jadi kita undang (panggil) dulu Dinas PMD dan pendamping desa (TA-ID) dan DPMD. Kami memandang perlu mendengarkan keterangan dari 2 pihak ini dulu sebagai upaya pendalaman permasalahan yang dikeluhkan Pemdes,” ungkap Armansyah.

Sedangkan terkait permintaan Kades ke Komisi l DPRD agar ada toleransi terhadap temuan Inspektorat pada kegiatan fisik DD tahun 2024, Armansyah tidak bisa memutuskan.

‘’Inspektorat dan Kades akan dipertemukan terlebih dulu, kita ajak sama-sama mencari solusi. Inikan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) sudah ada dan sudah didistribusikan. Kami berharap nanti ada jalan keluar yang terbaik," sampainya.

Yang lebih penting lagi, menurut Armansyah, adanya pemeriksaan atau audit kegiatan fisik DD oleh Inspektorat dan kemudian mendapat reaksi kurang menerima dari Pemdes, hendaknya jadi hikmah semua pihak dalam mengambil langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

"Yang paling penting itukan bagaimana pengelolaan DD di tahun 2025 bisa aman, tidak ada perbaikan sehingga tidak lagi banyak temuan. Solusi itu nanti yang kita bedah. Makanya kita dengar dulu keterangan dari pihak-pihak terkait agar bisa membedah lebih mendalam, sebagai bahan kita memberikan solusi untuk kebaikan bersama,’’ pungkas Armansyah.

Sebelumnya, Kabid Desa dan Kelurahan, Dinas PMD Mukomuko, Wagimin menegaskan, RAB dan gambar dibuat oleh kader teknis desa (KTD) karena sesuai aturan.

Dimana KTD ini memang warga desa yang memiliki kemampuan membuat RAB dan gambar. KTD lulusan SMK bidang teknis, juga ada yang merupakan sarjana teknis, atau mereka yang berpengalaman di bidang teknis.

Kemudian untuk peran dari tenaga ahli infrastruktur desa (TA-ID) atau Pendamping Desa Teknis Infrastruktur (PDTI) adalah melakukan pendampingan.

hasil audit inspketorat penggunaan dd resahkan 148 pemdes: aph diminta masuk                            mukomuko,koranrb.id – hasil audit inspektorat pada pembangunan fisik yang menggunakan dana desa (dd) tahun 2024 menemukan banyak kejanggalan hingga membuat resah pemerintah desa (pemdes) di kabupaten mukomuko, disarankan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. 
adalah praktisi hukum di kabupaten mukomuko, muslim chaniago sh, mh menyampaikan saran tersebut.
evaluasi menyeluruh penggunaan dd tahun 2024 hendaknya dilakukan secara terbuka. sehingga diketahui oknum-oknum mana saja yang berupa memperkaya diri dari dd tersebut. 
"perlu diingatkan bahwadd tersebut berasal dari pajak atau uang rakyat. maka dari itu pengelolaan harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip efisiensi dan akuntabel. dimana itu tugas dan tanggung jawab pemdes memastikan dan menjamin semuanya dapat berjalan dengan baik,” sampai muslim.
baca juga:tangkap pelaku sulap hutan jadi kebun sawit di mukomuko, tidak perlu tunggu satgas
baca juga:apabila perusahaan tak reklamasi lahan eks tambang, 5 tahun penjara dan denda rp100 miliar
dalam penggunaan dd terutama untuk kegiatan pembangunan fisik, ditegaskan muslim sudah menjadi kewenangan inspektorat dalam mengawasi hingga melakukan audit. 
maka tadi itu, kata muslim lagi, inspektorat juga harus melakukan proses audit secara terbuka dan menyeluruh. tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. 
hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk mencari untung dari dd yang itu sangat tidak dibenarkan.
“maka dari itu tentunya kita meminta inspektorat daerah ini (kabupaten mukomuko, red) melakukan audit investigatif. tidak hanya melakukan audit ketataan saja. sehingga benar-benar diketahui secara detai seperti apa dana desa tersebut mereka gunakan,” terang muslim.
selain itu, muslim juga sangat menyanyangkan apa yang dilakukan pemdes atau kepala desa ramai-ramai datang ke komisi i dprd mukomuko. 
mengeluhkan banyaknya temuan dari kegiatan pembangunan fisik yang menggunakan dd 2024 sebagaiman audit yang dikakukan inspektorat.
baca juga:diduga terkait polusi pt ssl, balita seluma meninggal, sejumlah warga batuk dan flu
baca juga:dlh mukomuko akui susah dapat dukungan atasi sampah, usulan ditolak 
seharusnya, lanjut muslim, 148 pemdes di kabupaten mukomuko yang melakukan evaluasi melalui forum apdesi. membedah seluruh permasalahan dari hulu hingga ke hilir, bukannya malah mengeluh ke dprd karena banyaknya temuan inspektorat. 
evaluasi sebagai upaya mencegah terjadinya kebocoran dalam pengalolan dd. apalagi dd digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu.
“dana desa itukan uang negara dari pajak rakyat. jika ditemukan kerugian negara dalam proses audit, tentu kita minta inspektorat tidak memberi toleransi. juga meminta aparat penegak hukum (aph) masuk. dengan demikian akan terungkap seperti apa kerugian negaranya, serta pihak mana saja yang harus bertanggung jawab,” beber muslim.
terpisah ketua komisi i dprd mukomuko, armansyah, st menegaskan, dprd belum memanggil inspektorat daerah mukomuko terkait apa yang dikeluhkan 148 pemdes.
menurutnya, inspektorat memiliki tugas yang berbeda dengan tugas dan fungsi dinas pmd serta pendamping desa.
“jadi kita undang (panggil) dulu dinas pmd dan pendamping desa (ta-id) dan dpmd. kami memandang perlu mendengarkan keterangan dari 2 pihak ini dulu sebagai upaya pendalaman permasalahan yang dikeluhkan pemdes,” ungkap armansyah.
sedangkan terkait permintaan kades ke komisi l dprd agar ada toleransi terhadap temuan inspektorat pada kegiatan fisik dd tahun 2024, armansyah tidak bisa memutuskan.
‘’inspektorat dan kades akan dipertemukan terlebih dulu, kita ajak sama-sama mencari solusi. inikan lhp (laporan hasil pemeriksaan) sudah ada dan sudah didistribusikan. kami berharap nanti ada jalan keluar yang terbaik," sampainya.
yang lebih penting lagi, menurut armansyah, adanya pemeriksaan atau audit kegiatan fisik dd oleh inspektorat dan kemudian mendapat reaksi kurang menerima dari pemdes, hendaknya jadi hikmah semua pihak dalam mengambil langkah perbaikan di tahun-tahun berikutnya. 
"yang paling penting itukan bagaimana pengelolaan dd di tahun 2025 bisa aman, tidak ada perbaikan sehingga tidak lagi banyak temuan. solusi itu nanti yang kita bedah. makanya kita dengar dulu keterangan dari pihak-pihak terkait agar bisa membedah lebih mendalam, sebagai bahan kita memberikan solusi untuk kebaikan bersama,’’ pungkas armansyah.
sebelumnya, kabid desa dan kelurahan, dinas pmd mukomuko, wagimin menegaskan, rab dan gambar dibuat oleh kader teknis desa (ktd) karena sesuai aturan. 
baca juga:audit inspektorat banyak temuan, pemdes ke dprd mukomuko
baca juga:dugaan kongkalikong pdti dan pemdes mencuat: banyak temuan dd, aph mesti usut 
dimana ktd ini memang warga desa yang memiliki kemampuan membuat rab dan gambar. ktd lulusan smk bidang teknis, juga ada yang merupakan sarjana teknis, atau mereka yang  berpengalaman di bidang teknis. 
kemudian untuk peran dari tenaga ahli infrastruktur desa (ta-id) atau pendamping desa teknis infrastruktur (pdti) adalah  melakukan pendampingan.
juga melakukan verifikasi terhadap rab dan gambar perencanaan pembangunan yang dibuat oleh ktd. 
"makanya, ta-id atau pdti itu turut menandatangani dokumen rkp desa. semacam pengesahan lah. yang seyogyanya setelah disahkan oleh ta-id/pdti, perencanaan berupa rab dan gambar sudah memenuhi kaidah-kaidah dan standar keilmuan teknis infrastruktur,’’ bebernya.
namun ketika bangunan telah dikerjakan dan rampung, terus inspektorat melakukan pemeriksaan dengan melibatkan pupr mukomuko, bukan melibatkan pdti, wagimin tidak mau berkomentar akan hal tersebut. 
"itu ranah inspektorat. kami sendiri tidak ada tenaga ahli teknis infrastruktur,’’ ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan