Ada 51 BUMDes di Kepahiang Dinilai Tak Berkembang

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 27 Jan 2025 - 23:01

DATA: Aktivitas staf Dinas PMD Kepahiang. Ke depan, pendataan terhadap BUMDes tak berkembang akan dilakukan Dinas PMD Kepahiang --HERU/RB

ada 51 bumdes di kepahiang dinilai tak berkembang                            kepahiang, koranrb.id - sebagian besar badan usaha milik desa (bumdes) di kabupaten kepahiang dalam keadaan tak berkembang. 
dari catatan dinas pmd kabupaten kepahiang sesuai hasil evaluasi terakhir dari 105 desa yang ada, ada 61 bumdes masuk kategori berkembang dan ada 50 bumdes masuk kategori tidak berkembang di kabupaten kepahiang. 
dari 61 bumdes masuk dalam kategori berkembang itu pun, masih belum diyakini telah berdampak baik kepada masyarakat di desa.
karena hal ini pula, kejari kabupaten kepahiang, asvera primadona, sh, mh memberi perhatian.
baca juga:traffic light jalan mangga raya sudah 14 hari rusak
pihaknya akan turun langsung ke desa, dengan salah satu perhatiannya adalah bumdes di kabupaten kepahiang.  "fokus kita di 2025 salah satunya adalah aset daerah dan bumdes," kata kajari.
dalam hal pengelolaan bumdes, pihaknya akan memberi perhatian ekstra agar pengelolaannya bisa berjalan dengan maksimal. 
"kita akan tunjuk jaksa sebagai pembimbing di desa. misal, kita akan memiliki 8 jaksa bisa membimbing 8-10 desa," kata kajari. 
baca juga:polda bengkulu siap terapkan tilang sistem poin 
bumdes mati suri ini sendiri layak menjadi perhatian.
sebab, setiap tahun dengan dana desa, bumdes selalu mendapat gelontoran dana penyertaan modal. 
mengenai fenomena ini, kepala dinas pmd kabupaten kepahiang iwan zamzam kurniawan, sh menyampaikan, kehadiran bumdes sejatinya agar ekonomi masyarakat desa ikut bergerak, bukan malah sebaliknya.
dalam pengelolaan bumdes juga perlu ada tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. 
baca juga:pedagang minta perbaikan pasar barukoto bukan sekedar wacana
ini semua sudah diatur dalam keputusan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 136 tahun 2022. 
dijelaskan pula, masih ada 4 pemerintah desa yang tidak memberikan penyertaan modal terhadap bumdes.
untuk penyertaan modal pun berdasarkan data dinas pmd sejak tahun 2017-2019, total keseluruhan penyertaan modal bumdes dari desa rp16.745.082.426.
lalu, dari 42 bumdes yang melakukan pendaftaran badan hukum ke kemenkumham, 4 diantaranya sudah tuntas 100 persen. artinya masih ada 38 bumdes belum berbadan hukum.
baca juga:imlek 2025, vihara buddhayana bengkulu siap tampung ratusan umat
adapun bumdes yang sudah berbadan hukum semua berada di kecamatan kabawetan. 
"bumdes itu bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa," kata iwan. 
di kabupaten kepahiang, pengelolaan bumdes sempat berujung ke meja hijau.
yakni, bumdes cirebon baru yang menyeret mantan kades, hamzah. 
sesuai hasil persidangan,  penyertaan modal untuk bumdes rp124 juta tahun 2017, namun tidak dilaksanakan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 28 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan