Aliran Dugaan Korupsi Setwan Kepahiang Mengalir Kemana-mana

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 27 Jan 2025 - 21:13

Penyidik Kejari Kepahiang saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di ruang kerja Sekwan dan beberapa ruang kerja lainnya di Setwan belum lama ini--Heru/RB

KORANRB.ID - Bola panas aliran dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran (TA) 2021-2023 terus menggelinding.

Alirannya, sesuai pengakuan langsung dari eks Sekretaris DPRD (Sekwan) Roland Yudhistira mengalir kemana-mana. Berikut Laporan Khusus (Lapsus) minggu ini.

Dugaan korupsi Sekretariat DPRD Kepahiang terindikasi mengalir ke orang-orang terdekat, seperti para unsur pimpinan DPRD Kepahiang periode 2019-2024. Diakui telah memberi tekanan langsung hingga memaksa mantan Sekwan Kepahiang melakukan sejumlah pengeluaran bersifat unprosedural.

Sejak mengemban amanah jabatan Sekwan per 2019, hingga akhirnya dicopot pada 13 Desember 2024, Roland mengungkapkan sudah dihadapkan pada situasi pelik. Di mana dirinya, dihadapkan pada kondisi ketekoran kas Rp700 juta di Setwan Kepahiang.

"Apa yang saya beberkan ini, juga telah saya sampaikan dalam beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi di Kejari," kata Roland.

Dalam perjalanannya, dirinya juga dihadapkan pada Pilkada 2020 yang diakui ikut menjadi beban yang mesti dipenuhi.

Dari sini pula, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pertama kali mencatat ada temuan di TA 2021.

Temuan BPK pun terus bergulir hingga ke TA 2023, yang belakangan menjadi dasar penyidik Kejari Kepahiang melakukan penyidikan dugaan korupsi.

"Detailnya TGR di Setwan hanya Rp3 miliaran dengan Rp1 miliaran secara periodik sudah diselesaikan. Sisanya, Rp8 miliaran merupakan TGR dari para eks Anggota DPRD Kepahiang periode 2019-2024 secara personal yang juga sebagian besar telah diselesaikan," klaim Roland.

Disinggung kemana saja aliran dana dugaan korupsi Setwan yang kemudian menjadi temuan BPK, menurutnya semua tak lepas dari kondisi dirinya sebagai bawahan yang menerima perintah langsung dari atasan. Ada sejumlah permintaan dari pimpinan, yang wajib dipenuhi dengan imbal jasa jabatan akan berkelanjutan.

aliran dugaan korupsi setwan kepahiang mengalir kemana-mana                            koranrb.id - bola panas aliran dugaan korupsi di lingkungan sekretariat dprd (setwan) kabupaten kepahiang tahun anggaran (ta) 2021-2023 terus menggelinding.
alirannya, sesuai pengakuan langsung dari eks sekretaris dprd (sekwan) roland yudhistira mengalir kemana-mana. berikut laporan khusus (lapsus) minggu ini. 
dugaan korupsi sekretariat dprd kepahiang terindikasi mengalir ke orang-orang terdekat, seperti para unsur pimpinan dprd kepahiang periode 2019-2024. diakui telah memberi tekanan langsung hingga memaksa mantan sekwan kepahiang melakukan sejumlah pengeluaran bersifat unprosedural.
sejak mengemban amanah jabatan sekwan per 2019, hingga akhirnya dicopot pada 13 desember 2024, roland mengungkapkan sudah dihadapkan pada situasi pelik. di mana dirinya, dihadapkan pada kondisi ketekoran kas rp700 juta di setwan kepahiang. 
baca juga:punya penglihatan tajam! berikut 5 fakta unik bustard ludwig, burung langka
baca juga:lagi, pembangunan gapura batas mukomuko-bengkulu utara batal 
"apa yang saya beberkan ini, juga telah saya sampaikan dalam beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi di kejari," kata roland.
dalam perjalanannya, dirinya juga dihadapkan pada pilkada 2020 yang diakui ikut menjadi beban yang mesti dipenuhi.
dari sini pula, dalam laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk pertama kali mencatat ada temuan di ta 2021.
temuan bpk pun terus bergulir hingga ke ta 2023, yang belakangan menjadi dasar penyidik kejari kepahiang melakukan penyidikan dugaan korupsi.
baca juga:pencurian di spbu kutau tertangkap tangan, ternyata penyebabnya karena ini
baca juga:hasil verifikasi berkas pppk tahap ii diumumkan bulan depan
"detailnya tgr di setwan hanya rp3 miliaran dengan rp1 miliaran secara periodik sudah diselesaikan. sisanya, rp8 miliaran merupakan tgr dari para eks anggota dprd kepahiang periode 2019-2024 secara personal yang juga sebagian besar telah diselesaikan," klaim roland.
disinggung kemana saja aliran dana dugaan korupsi setwan yang kemudian menjadi temuan bpk, menurutnya semua tak lepas dari kondisi dirinya sebagai bawahan yang menerima perintah langsung dari atasan. ada sejumlah permintaan dari pimpinan, yang wajib dipenuhi dengan imbal jasa jabatan akan berkelanjutan.
dari sini pula, dirinya berupaya keras memenuhi semua apa yang sudah dibebankan dari pimpinan kepadanya.
sementara itu, inspektorat daerah kabupaten kepahiang mengklaim selama masa tambahan waktu perpanjangan diberikan, ada progres  dalam hal pengembalian. yakni, mencapai 60 persen atau di kisaran rp8 miliar.
baca juga:kades bantah jual aset jalan desa, tambang ganti biaya pembangunan rabat beton 
baca juga:tinggal di hutan lebat! berikut 5 fakta unik abbott’s duiker
sesuai sistem informasi penindakan tindak lanjut (siptl), inspektorat secara berkala melaporkan kepada bpk ri perwakilan provinsi.
dari catatan bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejari kepahiang hingga desember 2024, pengembalian tuntutan ganti rugi (tgr) di sekretariat dprd (setwan) kepahiang baru mencapai rp755.129.590. dari nilai tersebut, pengembalian tgr yang dilakukan di setwan masih terbilang kecil.
datun telah menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut tgr di setwan seiring telah dilakukannya pengembalian surat kuasa khusus (skk) yang sebelumnya diajukan pemkab kepahiang. dalam penyelesaiannya pula, tgr di setwan juga menjadi kewenangan sepenuhnya pidsus kejari kepahiang setelah penanganannya naik menjadi penyidikan.
dalam hal tindak lanjut penyidikan, terkini penyidik pidsus kejari kepahiang telah melayangkan permohonan penghitungan kerugian negara kepada bpkp (badan pengawasan keuangan dan pembangunan).  
baca juga:benarkah babi hutan tidak bisa berlari zigzag? berikut 3 penjelasannya
baca juga:ini sanksi pejabat yang tidak melapor lhkpn 
kasi pidsus kejari kepahiang, febrianto ali akbar, sh, mh menyampaikan penghitungan kerugian negara dari bpkp tinggal menunggu jadwal ekspose. dari sini pula nantinya, akan diketahui berapa penghitungan resmi kerugian negara yang ditimbulkan di setwan kepahiang.
sejauh ini, penyidik  masih berupaya keras mengumpulkan sejumlah barang bukti dari keterangan belasan saksi yang telah dihadirkan.
termasuk dari ribuan lembar dokumen yang diperoleh dari penggeledahan di 3 titik sebelumnya. yakni, di gedung dprd, serta dua rumah bendahara dan mantan bendahara setwan.
dari sini pula ikut disita, 1 unit laptop milik mantan bendahara yang diyakini dapat memperkuat pengumpulan alat bukti.
baca juga:pemkab lebong usulkan pembangunan 80 irigasi ke kementerian pertanian 
baca juga:minim sarana, dlh tetap upayakan penanganan sampah semaksimal mungkin 
tak hanya itu, penyidik juga telah mengantongi sejumlah keterangan berikut pengakuan langsung dari sekwan, bendahara dan mantan bendahara setwan kepahiang yang sejauh ini masih berstatus sebagai terperiksa.
kepada penyidik, bendahara setwan di juga telah mengakui ada sejumlah surat pertanggungjawaban (spj) fiktif yang kemudian memicu sebagai temuan dalam lhp bpk ri.
kasi intel nanda hardika, sh menyampaikan tak hanya keterangan dari eks sekwan, penyidik juga terus mencocokkan semua keterangan para saksi yang terkait dalam perkara dugaan korupsi di setwan.
mulai dari deretan asn di lingkungan setwan kepahiang, hingga para pihak ketiga yang ikut terkait dalam pengelolaan dana di setwan kepahiang.
"semua keterangan saksi akan jadi bahan pertimbangan penyidik. saat ini kita masih mencocokkan dokumen yang jumlahnya ribuan, sesuai yang didapatkan saat penggeledahan pada beberapa tempat beberapa waktu lalu," kata nanda.
disinggung mengenai penetapan tersangka yang tak kunjung dilakukan penyidik, dirinya menjelaskan akan dilakukan dalam waktu secepat mungkin.
"kan tidak bisa juga cepat-cepat, karena ada ribuan lembar dokumen dan keterangan para saksi yang mesti kita cocokkan. sekarang ini saja prosesnya masih terus berjalan. yang jelas, kami ingin menyelesaikan perkara ini secepatnya," tambah nanda.
dalam penanganan perkara ini pula, kajari kepahiang, asvera primadona, sh, mh meminta semua pihak menyerahkan tindak lanjutnya kepada penyidik kejari. "kita juga berharap semua pihak bersabar, semua perkara yang sedang kami tangani akan diselesaikan dengan cepat," kata kajari didampingi kasi pidsus kejari kepahiang febrianto ali akbar, sh.
mengacu pada hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang.
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.  lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti.
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.
"kami bergerak berdasarkan lhp bpk. surat perintah penyidikan terhadap dugaan korupsi sebagaimana temuan bpk terhadap setwan ta 2021-2023 kita keluarkan sejak 2 desember," beber febri.
untuk diketahui, persoalan tgr di setwan ini sendiri berawal dari surat kuasa khusus (skk) sempat dikembalikan kejari kepahiang. inspektorat daerah kabupaten kepahiang sempat melayangkan skk tgr temuan bpk ri kembali ke sekretariat dprd kepahiang, namun belakangan tetap dikembalikan.
inspektorat daerah kabupaten kepahiang hanya melayangkan skk temuan bpk untuk 1 opd saja ke kejari kepahiang yakni, sekretariat dprd. skk dilayangkan dengan tujuan awal, kejaksaan ikut membantu melakukan penagihan terhadap pengembalian potensi kerugian negara sesuai yang tertera dalam hasil audit bpk ri terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 28 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan