Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana TP-PKK 2019 Terkendala Dokumen

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 26 Jan 2025 - 00:17

Kasi Pidsus Kejari Lebong, Robby Rahditio Dharma, SH., MH. --FIKI/RB

“Kenapa hanya 2019, nanti akan kita pertanyakan lagi di Kejati,” ujarnya.

Senin pagi, 20 Januari 2025, Jois Maradona diperiksa Kejari Lebong terkait laporan tersebut.

Usai diperiksa Jois menjelaskan, bahwa dirinya mendatangi Kejari Lebong untuk dimintai keterangan atas laporan yang ia sampaikan di Kejati Bengkulu.

“Kejaksaan mempertanyakan hal yang sudah kita laporkan di Kejati kemarin, yaitu masalah PKK tahun 2019,” bebernya.

Saat diperiksa, terang Jois, ia diberi pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan.

Namun, ia enggan membeberkan apa saja yang ditanyakan pihak Kejaksaan.

“Yang ditanyakan kepada saya lebih dari 15 pertanyaan.

Yang ditanya seputaran laporan itu saja,” tutupnya.

penyelidikan dugaan korupsi dana tp-pkk 2019 terkendala dokumen                             lebong, koranrb.id – penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (tp-pkk) 2019, dipastikan alot.
pasalnya, dalam penyelidikan yang dilakukan tim pidana khusus (pidsus) kejaksaan neger (kejari) lebong terkendala dokumen-dokumen penggunaan dana tp-pkk 2019 yang sudah sulit ditemukan.
“sekarang ini kami terkendala dokumen-dokumen pengguna dana tp-pkk, karena kegiatan yang dilaporkan itu 2019,” ungkap kajari lebong, evi hasibuan, sh., mh, melalui kasi pidsus, robby rahditio dharma, sh., mh, sabtu, 25 januari 2025. 
terang robby, meski sudah sulit ditemukan, dokumen-dokumen penggunaan dana hibah tp-pkk 2019 akan terus digali, agar pengungkapan kasus ini bisa berjalan lancar.
baca juga:sampai kapan jenazah ditandu saat melintasi jalan langgar jaya? wabup kepahiang beri respon
“kita tetap berupaya agar tidak ada kendala dalam pengungkapan kasus ini (dugaan penyalahgunaan dana tp-pkk, red),” ujarnya.
beberapa waktu lalu, terang robby, pihaknya sudah memeriksa bendahara dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) tp-pkk 2019.
namun, robby belum bisa menyampaikan hasil dari pemeriksaan tersebut.
karena, saat ini pihaknya masih mendalami kasus ini.
baca juga:sudah masuk database bkn, sk 600 guru bantu daerah akan diperpanjang 
“selanjutnya akan kita periksa saksi-saksi lainnya, termasuk ketua tp-pkk 2019,” tutupnya. 
diberitakan sebelumnya, kejaksaan negeri (kejari) lebong membidik penggunaan dana tp-pkk kabupaten lebong tahun anggaran 2019.
“dapat saya informasikan, pada 15 januari 2025, ibu kajari negeri lebong memerintahkan bidang pidsus untuk melakukan pulbaket penggunaan dana pkk 2019,” kata robby.
diterangkan robby, laporan penyalahgunaan dana tp- pkk 2019 dilaporkan masyarakat lebong kepada kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
baca juga:gawat! 174 kasus hiv di bengkulu didominasi remaja laki-laki
kemudian, kasus itu dilimpahkan ke kejari lebong selaku pemilik wilayah.
“jadi saat ini kami masih mencari keterangan dari semua pihak,” ujarnya.
senin pagi, 20 januari 2025, pidsus kejari lebong sudah memanggil dan memeriksa terlapor, dalam hal ini jois maradona.
setelah selesai memeriksa saksi pelapor, tidak begitu lama, pidsus kejari lebong memastikan akan langsung memeriksa para terlapor dan beberapa saksi lainnya.
baca juga:curi mesin pres, karyawan percetakan warga sumbar diringkus polisi
“karena ini pemeriksaan pertama jadi kita periksa saksi pelapor terlebih dahulu.
untuk mencari tahu seperti apa laporan yang dibuat,” ucapnya.
dari informasi diterima rb, laporan yang dilayangkan masyarakat di kejati bengkulu, adalah penggunaan dana tp-pkk lebong ta 2019, 2020,2023 dan 2024.
“sudah saya jelaskan, bahwa laporan ini masuk di kejati bengkulu, kita hanya menerima limpahan dari kejati untuk menindak lanjuti laporan dana pkk 2019,” tutupnya. 
baca juga:pelajar diduga anggota geng motor ‘barat never die’ diringkus polisi
sementara itu, pelapor dugaan penyalahgunaan dana tp-pkk lebong mempertanyakan alasan kejati hanya menindak lanjuti dana tp-pkk 2019.
pasalnya, yang dilaporkan di kejati bengkulu adalah dana tp-pkk 2019, 2020, 2021 dan 2024.
sayangnya, laporan yang disampaikan jois maradona di kejati bengkulu, hanya ditindaklanjuti ta 2019 saja.
atas hal ini, jois maradona selaku pelapor kasus ini, akan mempertanyakan kepada kejati bengkulu.
baca juga:minta tetapkan tersangka penerima uang rp38 juta perkara tipikor puskeswan benteng
“kenapa hanya 2019, nanti akan kita pertanyakan lagi di kejati,” ujarnya.
senin pagi, 20 januari 2025, jois maradona diperiksa kejari lebong terkait laporan tersebut.
usai diperiksa jois menjelaskan, bahwa dirinya mendatangi kejari lebong untuk dimintai keterangan atas laporan yang ia sampaikan di kejati bengkulu.
“kejaksaan mempertanyakan hal yang sudah kita laporkan di kejati kemarin, yaitu masalah pkk tahun 2019,” bebernya.
baca juga:tbc tembus 3.410 kasus sepanjang 2024, paling banyak di kota bengkulu 
saat diperiksa, terang jois, ia diberi pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan.
namun, ia enggan membeberkan apa saja yang ditanyakan pihak kejaksaan.
“yang ditanyakan kepada saya lebih dari 15 pertanyaan.
yang ditanya seputaran laporan itu saja,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 27 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan