Dugaan Kongkalikong PDTI dan Pemdes Mencuat: Banyak Temuan DD, APH Mesti Usut

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 24 Jan 2025 - 23:25

LAPOR: Kades saat menyampaikan keluhan ke DPRD Mukomuko beberapa waktu lalu.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

dugaan kongkalikong pdti dan pemdes mencuat:  banyak temuan dd,  aph mesti usut                             mukomuko,koranrb.id – banyaknya temuan inspektorat pada kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa (dd) tahun 2024 sebagaimana dikeluh pemerintah desa (pemdes) di kabupaten mukomuko, berbuntut panjang.
setelah inspektorat menyatakan siap dipanggil komisi i dprd mukomuko, kali ini giliran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten mukomuko menyatakan hal serupa.
dinas pmd siap hadir penuhi panggilan dprd terkait persoalan temuan kegiatan fisik dd tahun 2024 yang dikeluhkan pemdes dalam hearing dengan dprd beberapa waktu lalu.
kabid desa dan kelurahan dinas pmd mukomuko, wagimin menyatakan bahwa rencana anggaran biaya (rab) dan gambar perencanaan kegiatan fisik yang dikerjakan merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah (rkp) desa.
baca juga:6 guru di rejang lebong belum terima tpg triwulan iv
baca juga:kasus hiv/aids di mukomuko bertambah, dinkes perkuat penanganan
"kalau nanti kami dipanggil dewan, ya pasti siap. biar kami jelaskan agar semua pihak paham dengan sistematis penggunaan dana desa untuk kegiatan fisik di desa,’’ tegas wagimin. 
wagimin menjelaskan, rab dan gambar dibuat oleh kader teknis desa (ktd) sesuai dengan aturan. 
ktd merupakan warga desa yang memiliki kemampuan membuat rab dan gambar. merupakan lulusan smk bidang teknis, sarjana teknis, atau mereka yang berpengalaman di bidang teknis. 
kemudian, untuk peran dari tenaga ahli infrastruktur desa (ta-id) atau pendamping desa teknis infrastruktur (pdti) melakukan pendampingan serta melakukan verifikasi terhadap rab dan gambar perencanaan pembangunan yang dibuat oleh ktd. 
"makanya, ta-id atau pdti itu turut menandatangani dokumen rkp desa. semacam pengesahan lah. yang seyogyanya setelah disahkan oleh ta-id/pdti, perencanaan berupa rab dan gambar sudah memenuhi kaidah-kaidah dan standar keilmuan teknis infrastruktur," bebernya.
ditanya kenapa ketika bangunan dikerjakan rampung dan inspektorat melakukan pemeriksaan dengan melibatkan pupr mukomuko, bukannya pdti yang merupakan perpanjangan tangan kementerian desa, wagimin menyatakan itu ranahnya inspektorat.
baca juga:walhi desak satgas penertiban kawasan hutan segera turun ke mukomuko
baca juga:honorer siluman lolos pppk, kejari seluma lakukan pulbaket 
"itu ranah inspektorat, kami sendiri tidak ada tenaga ahli teknis infrastruktur,’’ ujarnya. 
terpisah, ketua pemuda muhammadiyah kabupaten mukomuko, saprin efendi, s.pd menyampaikan, tidak dapat dipungkiri mayoritas kepala desa (kades) di kabupaten mukomuko kurang memiliki ilmu pengetahuan, termasuk aturan. 
maka dari itu tidak menutup kemungkinan keluhan yang disampaikan puluhan kades ke dprd mukomuko, karena mereka merasa menjadi korban. 
bisa saja, lanjut saprin kades ini sudah menyerahkan seluruh kegiatan pascapembangunan fisik dengan oknum yang dikira berkompeten, dengan harga yang tinggi. 
namun ternyata, setelah bangunan rampung terjadi perubahan sistem pemeriksaan yang mendatangkan tanaga ahli dari luar.
“simpelnya seperti ini, si a rekanan si b yang kerjakan perencanaan. sementara si b bagian pengerjaan. biar lancar si b juga menjadikan rekannya si c sebagai pemeriksa agar tidak ada temuan. nah kami rasa pola ini yang membuat selama ini tidak ada kades yang mengeluh. tapi di tahun 2024 ada perubahan dimana  inspektorat dalam pemeriksaan teknis melibatkan tim ahli dari pupr sehingga terjadi temuan masal,” bebernya.
baca juga:add naik rp 1,7 miliar, honor kepala kaum dan sarak mukomuko berubah
baca juga:inspektorat siap dipanggil dprd mukomuko, lhp dana desa proses distribusi
maka dari itu saprin sangat berharap aparat penegak hukum (aph) peka dengan kejadian ini. 
sebab tidak menutup kemukinan, kata saprin adanya penyalahan kewenangan yang terjadi selama ini. 
melakukan pekerjaan dobel terkait penggunaan dana desa dengan sistem bagi hasil. artinya ada dugaan kongkalikong antara pemdes dan pdti selama ini.
“jadi untuk mendapatkan titik terang dari permasalahan ini, sudah seharusnya aph (aparat penegak hukum) turun melakukan penyelidikan agar tahu seperti apa peran masing-masing. dan kenapa setelah ganti tim ahli pemeriksaan, banyak temuan,” pungkasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 25 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan