Akhirnya Dana Bagi Hasil Terlihat "Hilal"nya, Pemkab Seluma Bayar Utang 2024

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Kamis , 23 Jan 2025 - 11:16

Kepala BKD Seluma, Sumiati, SE, MM.--Izul/rb

Review ini, adalah proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dengan dokumen lainnya, sebagai syarat pencairan anggaran yang telah melebihi tahun anggaran.

Diketahui Pemkab Seluma tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran tahun anggaran 2024 dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Seluma, baik itu pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 lalu.

Seperti contohnya, pembayaran TPP PNS, makan dan minum, perjalanan dinas serta kegiatan lainnya.

Hal ini disebabkan, karena belum disalurkannya dana bagi hasil (DBH) dari Provinsi Bengkulu hingga Selasa sore, 31 Desember 2024.

Nilai DBH Provinsi yang belum disalurkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) Pemkab Seluma yang belum disalurkan menembus angka Rp 38 miliar, dari total DBH Provinsi untuk Kabupaten Seluma sebesar Rp 69 miliar.

DBH tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). DBH tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4.

akhirnya dana bagi hasil terlihat "hilal"nya, pemkab seluma bayar utang 2024                            seluma, koranrb.id - badan keuangan daerah (bkd) seluma mengakui saat ini dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu mulai terlihat "hilal"nya.
sehingga proses pencairan kegiatan yang terhutang pada tahun anggaran 2024 lalu mulai dapat dilakukan.
disampaikan kepala bkd seluma, sumiati, se, mm.
dana tersebut memang belum masuk ke kas daerah (kasda), namun sudah terinput didalam sistem informasi keuangan daerah (sikd).
baca juga:prabowo perintahkan dana perjalanan dinas dikurangi 50 persen, ini anggaran kegiatan yang harus dibatasi!
"alhamdulillah untuk dbh sudah mulai proses masuk ke kasda, saat ini di sikd sudah terlihat nominal dana yang masuk,"sampai sumiati.
namun, jumlahnya memang belum masuk secara keseluruhan, dari total dbh yang seharusnya disalurkan, kisaran yang terinput sekitar 10
persennya. meskipun demikian, namun sumiati mengatakan jumlah tersebut cukup untuk membayarkan beberapa tagihan yang terhutang dan sudah direview oleh inspektorat seluma.
diantaranya yakni sisa tambahan penghasilan pegawai (tpp) dan alokasi dana desa (add) tambahan bagi 32 desa yang belum dicairkan pada tahun 2024.
baca juga:pelantikan bupati dan wabup terpilih serentak 6 februari, sekda kepahiang telah terima pemberitahuan
rencananya dua pembayaran tersebut akan dituntaskan menjelang akhir januari 2025.
"insyaallah dana tersebut cukup untuk membayarkan beberapa tagihan, termasuk tpp dan add yang proses reviewnya sudah dilakukan oleh inspektorat seluma,"sampai sumiati.
adanya review dari inspektorat seluma merupakan syarat untuk mencairkan pembayaran hutang pada tahun anggaran 2024 lalu, seluruh dokumen pengajuan pembayaran ini, sebelumnya berada di bkd seluma, namun dianggap terhutang karena tidak terbayarkan menjelang tutup buku tahun 2024.
baca juga:demo di kantor bupati, ini tuntutan warga desa tanjung karet
review ini, adalah proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dengan dokumen lainnya, sebagai syarat pencairan anggaran yang telah melebihi tahun anggaran.
diketahui pemkab seluma tak mampu untuk mengakomodir seluruh pengajuan pembayaran tahun anggaran 2024 dari seluruh opd di lingkungan pemkab seluma, baik itu pelaksanaan belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 lalu.
seperti contohnya, pembayaran tpp pns, makan dan minum, perjalanan dinas serta kegiatan lainnya.
baca juga:kolaborasi personel satgas yonif 144/jy dan nakes puskesmas tanah merah cegah dan tekan angka stunting
hal ini disebabkan, karena belum disalurkannya dana bagi hasil (dbh) dari provinsi bengkulu hingga selasa sore, 31 desember 2024.
nilai dbh provinsi yang belum disalurkan ke rekening kas umum daerah (rkud) pemkab seluma yang belum disalurkan menembus angka rp 38 miliar, dari total dbh provinsi untuk kabupaten seluma sebesar rp 69 miliar.
dbh tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (pkb). dbh tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan