Rp240 Miliar Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Bengkulu Utara Sudah Bisa Dicairkan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 22 Jan 2025 - 23:57

FOTO: Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si--

KORANRB.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa (PMD) Bengkulu Utara menegaskan jika saat ini dana desa dan alokasi dana desa sudah bisa dicairkan.

Sehingga 215 desa yanga da di Bengkulu utara diminta sesegera mungkin membuat usulan pencairan dana desa tahap I.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si menerangkan jika saat ini baik dana desa maupun alokasi dana desa sudah bisa dikucurkan ke desa-desa.

Sehingga desa-desa diminta sesegera mungkin membuat usulan pencairan dana sehingga program yang sudah dianggarkan dalam APBDes sudah bisa segera dilaksanakan.

“Kita minta desa-desa segera membuat usulan, dan jika memang sudah dinyatakan lengkap oleh camat maka bisa diajukan ke Dinas PMD untuk dilakukan pengoreksian,” terangnya.

Tahun ini desa-desa mendapatkan kucuran sekitar Rp240 Miliar yang terdiri dari Rp171 Miliar Dana desa dan RP 70 Miliar Alokasi Dana Desa (ADD).

Selain kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa, perangkat dan kepala desa juga bisa menerima penghjasilan tetap yang dialokasikan dari Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dari APBD.

“Desa-desa tinggal melengkapi persyaratan pengajuan pencairan,” ujarnya.

Tahun lalu sempat terjadi kendala pembahasan APBD yang menyebabkan pengajuan pencairan dana desa baru bisa dilaksanakan Maret.

Namun tahun ini pelaksanaan pembahasan APBD berjalan tepat waktu sehingga pelaksanaan program dan serpaan anggaran termasuk dana desa bisa dilaksanakan awal tahun.

rp240 miliar dana desa dan alokasi dana desa di bengkulu utara sudah bisa dicairkan                             koranrb.id – dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) bengkulu utara menegaskan jika saat ini dana desa dan alokasi dana desa sudah bisa dicairkan. 
sehingga 215 desa yanga da di bengkulu utara diminta sesegera mungkin membuat usulan pencairan dana desa tahap i. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) bengkulu utara, rahmat hidayat, s.stp, m.si menerangkan jika saat ini baik dana desa maupun alokasi dana desa sudah bisa dikucurkan ke desa-desa. 
sehingga desa-desa diminta sesegera mungkin membuat usulan pencairan dana sehingga program yang sudah dianggarkan dalam apbdes sudah bisa segera dilaksanakan. 
baca juga:jpu hadirkan 9 saksi tipikor puskeswan benteng, ada aliran fee rp38 juta, ph: patut jadi tersangka
baca juga:masih tunggu persetujuan, rekomendasi lelang kadaluwarsa maret 
“kita minta desa-desa segera membuat usulan, dan jika memang sudah dinyatakan lengkap oleh camat maka bisa diajukan ke dinas pmd untuk dilakukan pengoreksian,” terangnya. 
tahun ini desa-desa mendapatkan kucuran sekitar rp240 miliar yang terdiri dari rp171 miliar dana desa dan rp 70 miliar alokasi dana desa (add). 
selain kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa, perangkat dan kepala desa juga bisa menerima penghjasilan tetap yang dialokasikan dari alokasi dana desa yang dianggarkan dari apbd. 
“desa-desa tinggal melengkapi persyaratan pengajuan pencairan,” ujarnya. 
tahun lalu sempat terjadi kendala pembahasan apbd yang  menyebabkan pengajuan pencairan dana desa baru bisa dilaksanakan maret. 
namun tahun ini pelaksanaan pembahasan apbd berjalan tepat waktu sehingga pelaksanaan program dan serpaan anggaran termasuk dana desa bisa dilaksanakan awal tahun. 
baca juga:kapolres ingatkan kadis kesehatan dan puskesmas di kepahiang
baca juga:rp240 miliar dana desa dan alokasi dana desa di bengkulu utara sudah bisa dicairkan 
“ini juga bisa mendorong percepatan pembangunan di desa yang diinginkan pemerintah dan mempercepat menghindari menurunnya daya beli masyarakat di desa,” terangnya. 
pasalnya dana desa bukan hanya program yang bersifat fisik. 
namun ada juga beberapa program yang diharapkan bisa mendorong percepatan ekonjomi di desa seperti bantuan lansgung tunai dan program ketahanan pangan desa. 
program-program tersebut diharapkan buakn hanya bisa berdampak lansgung pada masyarakat namun juga bisa menyerap tenaga kerja di desa.
“kita juga tidak ingin angka inflasi meningkat diawal tahun ini, apalagi jika sampai menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat,” terangnya. 
sekadar mengetahui, untuk dana desa sebesar rp 171.843.906.000 yang bersumber dari apbn terdiri dari dana alokasi dasar rp 119.140.195.000. 
selain itu juga ada dana alokasi formula rp 45.651.387.000 dan dana alokasi kinerja rp 6.824.664.000. 
sebagai informasi tambahan, sapaian pajak bumi dan bangunan (pbb) perdesaan dan perkotaan di bengkulu utara tahun ini kembali tidak mencapai target tahun 2024. 
dari target rp 3.129.322.546 tahun 2024, hingga akhir tahun lalu capaian dari pbb-p2 hanya sebesar rp 1.941.984.392 atau hanya 62,6 persen. 
bahkan ada 36 desa yang pembayaran pbb masih di bawah 1 persen atau tidak membayar sama sekali. 
sedangkan setiap tahun pemkab bengkulu utara terus mengucurkan dana bagi hasil (dbh) pajak ke desa yang masuk dalam komposisi alokasi dana desa (add). 
besaran dbh tersebut juga rata-rata sama setiap desa meskipun masih ada desa yang tidak menyetorkan pembayaran pbb sama sekali.
kepala badan pendapatan daerah bengkulu utara, markisman, s.pi menerangkan bapenda sudah melakukan beberapa langkah percepatan pada pertengahan tahun lalu. sehingga terjadi peningkatan pembayaran pbb.
“terjadi peningkatan pembayaran di akhir tahun lalu, hanya saja memang belum bisa mencapai target,” terangnya. 
dari 36 desa terdapat total 12.506 wajib pajak dengan kalkulasi potensi pajak sebesar rp 497 juta. 
ia juga menyampaikan bapenda sudah mengirimkan sppt pbb ke desa-desa.
 “kepala desa juga memiliki kewajiban melakukan penagihan pajak pada wajib pajak di desanya dan menyetorkan ke bapenda atau melalui bank,” ungkapnya.
tak hanya melalui kepala desa, pemkab bengkulu utara juga membentuk satuan tugas yang beranggotakan seluruh camat, asisten hingga inspektur inspektorat guna peningkatan pendapatan daerah sektor pbb-p2. 
ditambahkannya, besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tidak terlalu besar. sebagian besar wajib pajak hanya memiliki beban pajak kurang dari rp 50 ribu per tahun. 
“jika dibandingkan dengan besaran dbh yang diterima oleh desa dalam komposisi alokasi dana desa, jumlahnya bahkan lebih besar dari beban pbb-p2 di masing-masing desa. kita sangat sayangkan masih ada desa yang pembayarannya di bawah 1 persen bahkan ada yang pembayarannya nol,” ungkap markisman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 23 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan