Proyek DAK 2024 Belum Lunas, Dinkes Seluma Terutang Rp3 Miliar

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 21 Jan 2025 - 23:06

RAMAI: Ruang lobby Dinkes Seluma tampak ramai saat kunjungan Bupati Seluma beberapa waktu lalu. -- zulkarnain/rb

Adanya relokasi tersebut karena lahan puskesmas Masmambang yang lama sempit dan puskesmas tersebut tidak memenuhi syarat terkait perizinan bangunannya.

Lantaran jarak puskesmas dengan jalan raya hanya 5 meter, sedangkan posisi lahan puskesmas tersebut tidak bisa dibangun dibelakangnya lantaran sudah mentok.

Sedangkan untuk rehab, ada 3 Puskesmas yang direhab menggunakan DAK tahun anggaran 2024, yakni Puskesmas Cahaya Negeri, Puskesmas Penago II dan Puskesmas Tais.

Adapun anggaran untuk rehabilitasi ketiganya yakni masing-masing menelan anggaran Rp2,9 miliar.

Terpisah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma, Sumiati, MM membenarkan bahwa Kasda mengalami kekosongan sehingga berdampak pada tidak dicairkannya sejumlah pembayaran.

Sumiati mengatakan kondisi ini tidak hanya terjadi di Pemkab Seluma, namun hampir di sejumlah daerah juga mengalami hal yang sama.

Salahsatu penyebab utamanya, karena belum disalurkannya dana bagi hasil (DBH) dari Provinsi Bengkulu.

DBH tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB).

DBH tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4.

"Kita menunggu DBH yang belum disalurkan dari Provinsi, sudah dari triwulan 1 sampai triwulan 4 tidak dibayarkan.

Jadi bukan hanya kita saja yang mengalami kondisi serupa, namun proses pembayaran akan dilakukan pada bulan ini ," singkat Sumiati.

proyek dak 2024 belum lunas, dinkes seluma terutang rp3 miliar                            seluma, koranrb.id - dinas kesehatan (dinkes) seluma mengakui bahwa sejumlah pembangunan fisik yang menggunakan dana alokasi khusus (dak) 2024 belum dilunaskan.
termasuk dengan biaya pembangunan puskesmas masmambang yang direlokasi. 
jika ditotalkan dinkes seluma terutang rp3 miliar pada rekanan.
kepala dinkes seluma, rudi syawaludin, s.sos mengatakan, ada beberapa item yang sudah tuntas namun belum dapat dilunaskan pada tahun anggaran 2024 lalu.
baca juga: kapolda pimpin penanaman jagung di kabupaten seluma, manfaatkan lahan 10 hektare
"untuk dak fisik ada beberapa pembangunan yang belum dilunaskan, yakni pembangunan puskesmas masmambang dan rehab puskesmas penago ii," sampai rudi.
adapun rinciannya, yakni rata rata pembayaran baru dilakukan sebesar 75 persen dari total anggaran, sedangkan 25 persennya sudah dilakukan pada tahun 2024 lalu.
rudi mengaku sudah mencoba berkoordinasi dengan badan keuangan daerah (bkd) seluma, hasi koordinasi diketahui bahwa sisa pembayaran tersebut akan dibayarkan pada awal tahun 2025 ini.
namun terlebih dahulu surat perintah membayar (spm) akan diaudit review terlebih dahulu oleh inspektorat seluma.
baca juga:tanam jagung serentak 1 juta hektare, bupati kepahiang sampaikan ini
"sudah kita koordinasi dengan bkd, rencananya memang akan dibayarkan tahun ini, saat ini menunggu hasil audit review oleh inspektorat seluma karena statusnya terutang," imbuh rudi.
diketahui bahwa proses pengerjaan pembangunan relokasi puskesmas masmambang memakan waktu hingga 200 hari atau 6 bulan. 
relokasi puskesmas masmambang menggunakan anggaran dak sebesar rp8,7 miliar. 
untuk lokasinya di desa bunut tinggi, karena memang pemerintah desa (pemdes) menyediakan lahan eks lapangan bola seluas 3/4 hektare.
baca juga:pendaftar pppk tahap 2 capai 2.263 orang, sekda warning panselda soal honorer siluman
adanya relokasi tersebut karena lahan puskesmas masmambang yang lama sempit dan puskesmas tersebut tidak memenuhi syarat terkait perizinan bangunannya.
lantaran jarak puskesmas dengan jalan raya hanya 5 meter, sedangkan posisi lahan puskesmas tersebut tidak bisa dibangun dibelakangnya lantaran sudah mentok.
sedangkan untuk rehab, ada 3 puskesmas yang direhab menggunakan dak tahun anggaran 2024, yakni puskesmas cahaya negeri, puskesmas penago ii dan puskesmas tais. 
adapun anggaran untuk rehabilitasi ketiganya yakni masing-masing menelan anggaran rp2,9 miliar. 
baca juga:3 pansus dprd dibentuk, raperda tepat waktu
terpisah, kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten seluma, sumiati, mm membenarkan bahwa kasda mengalami kekosongan sehingga berdampak pada tidak dicairkannya sejumlah pembayaran.
sumiati mengatakan kondisi ini tidak hanya terjadi di pemkab seluma, namun hampir di sejumlah daerah juga mengalami hal yang sama.
salahsatu penyebab utamanya, karena belum disalurkannya dana bagi hasil (dbh) dari provinsi bengkulu. 
dbh tersebut berasal dari beberapa sumber, salah satunya berasal dari pajak kendaraan bermotor (pkb).
baca juga:rekonstruksi pembunuhan cucu dan nenek digelar di mapolres
dbh tersebut tidak dibayarkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4.
"kita menunggu dbh yang belum disalurkan dari provinsi, sudah dari triwulan 1 sampai triwulan 4 tidak dibayarkan.
jadi bukan hanya kita saja yang mengalami kondisi serupa, namun proses pembayaran akan dilakukan pada bulan ini ," singkat sumiati.