Ada Kekuatan Politik di Perambahan Hutan Mukomuko, Pejabat Terlibat, Direktur Walhi: Harus Diusut

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 20 Jan 2025 - 23:19

Hutan di Mukomuko dirambah menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun sayangnya hingga saat ini belum diusut oleh aparat penegak hukum. --firmansyah/rb

KORANRB.ID - Belum adanya penangkapan terhadap oknum pelaku perambahan hutan di Mukomuko menjadi perkebunan kelapa sawit masih menuai pertanyaan banyak pihak.

Menguatkan adanya aktor besar yang mempunyai kekuatan politik dan uang di sana.

Seperti diketahui, sejumlah oknum pejabat dan mantan pejabat diduga terlibat dalam pengusaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Pejabat itu disebut-sebut juga merupakan pejabat politik. Padahal pembukaan kawasan hutan negara menjadi perkebunan sawit ilegal di Mukomuko sangat jelas mengangkangi Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu Abdullah Ibrahim Ritonga.

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf d. Setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, hingga menyimpan hasil perkebunan.

Yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat.

“Jadi sangat jelas regulasi tersebut seakan tidak berlaku di Mukomuko, karena oknum pejabat dan mantan pejabat yang secara terang-terangan membuka kawasan hutan negara. Untuk keuntungan pribadi, tak kunjung diusut oleh pihak yang berwenang,” katannya.

Baim juga mengatakan, pembukaan kawasan hutan di Mukomuko sudah berlangsung cukup lama. Hal ini dibuktikan dengan temuan, usia tanaman sawit di kawasan hutan yang sudah tua. Bahkan sudah ada tanaman sawit yang minta dilakukan replanting kembali karena buah sudah tidak produktif lagi.

Maka dari itu, temuan tersebut membuktikan bawasanya kawasan hutan sudah dibuka sejak dulu.

ada kekuatan politik di perambahan hutan mukomuko, pejabat terlibat, direktur walhi: harus diusut                             koranrb.id - belum adanya penangkapan terhadap oknum pelaku perambahan hutan di mukomuko menjadi perkebunan kelapa sawit masih menuai pertanyaan banyak pihak.
menguatkan adanya aktor besar yang mempunyai kekuatan politik dan uang di sana. 
seperti diketahui, sejumlah oknum pejabat dan mantan pejabat diduga terlibat dalam pengusaan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.
pejabat itu disebut-sebut juga merupakan pejabat politik. padahal pembukaan kawasan hutan negara menjadi perkebunan sawit ilegal di mukomuko sangat jelas mengangkangi undang-undang no 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
hal ini disampaikan direktur eksekutif walhi bengkulu abdullah ibrahim ritonga. 
baca juga:131 kasus hiv, dinkes kota bengkulu maksimalkan pemeriksaan kesehatan
baca juga:pertahankan bengkulu selatan jadi kabupaten layak anak
berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf d. setiap orang dilarang menjual, menguasai, memiliki, hingga menyimpan hasil perkebunan.
yang berasal dari kegiatan perkebunan di kawasan hutan, tanpa perizinan berusaha pemerintah pusat.
“jadi sangat jelas regulasi tersebut seakan tidak berlaku di mukomuko, karena oknum pejabat dan mantan pejabat yang secara terang-terangan membuka kawasan hutan negara. untuk keuntungan pribadi, tak kunjung diusut oleh pihak yang berwenang,” katannya.
baim juga mengatakan, pembukaan kawasan hutan di mukomuko sudah berlangsung cukup lama. hal ini dibuktikan dengan temuan, usia tanaman sawit di kawasan hutan yang sudah tua. bahkan sudah ada tanaman sawit yang minta dilakukan replanting kembali karena buah sudah tidak produktif lagi.
baca juga:petugas bpom gadungan bikin resah, tanyakan perizinan sejumlah umkm
baca juga: pengendara kembali resahkan kehadiran gepeng di persimpangan jalan kota bengkulu
maka dari itu, temuan tersebut membuktikan bawasanya kawasan hutan sudah dibuka sejak dulu.
tanpa adanya upaya penghentian dan penertiban dari penyelenggara negara yang memilik kebijakan.
“daur tanam sawit ini 15 tahun dan harus dilakukan penanam ulang, agar dapat menghasilkan buah yang banyak. maka dari itu, selama waktu tersebut, tidak ada sentuhan atau penghentian kegiatan ilegal tersebut,” sampainya.
lanjutnya baim, ada sesuatu yang mungkin membuat regulasi dimiliki negara tidak sakti di mukomuko.
baca juga:apersi dan btn gelar akad masal kpr bersubsidi 2025 
baca juga:kaur naik setingkat, optimis dapat predikat nindya kla
pertama, jika saja kawasan hutan disterilkan dari aktivitas perkebunan, masyarakat akan kehilangan mata pencaharian.
karena sebagian besar masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan hutan ini memiliki lahan pertanian di kawasan hutan ataupun menjadi buruh tani.
sehingga penanganan permasalah kehutanan lamban karena harus melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir. dan yang terakhirnya banyak pihak yang terlibat dan menerima keuntungan yang merugikan negara, dari perkebunan sawit ilegal tersebut.
“untuk itu penyelesaian permasalahan pembukaan kawasan hutan yang terjadi di mukomuko ini. harus mendapat dukungan dari semua pihak yang memiliki perannya. sehingga jika benar ini memang karena masyarakat, bisa dibina. namun jika ada penumpang gelapnya atas pembukaan kawasan hutan. yang akan dapat terlihat dengan sendirinya, aph harus dapat mengurut keterlibatan penumpang gelap tersebut,”tutupnya.
baca juga:kaur naik setingkat, optimis dapat predikat nindya kla
baca juga:minat baca masih minim, tahun ini program pusling berlanjut
terpisah, dosen kehutanan universitas bengkulu hefri oktoyoki, s.hut, m.si mengatakan, perubahan fungsi kawasan hutan secara ilegal menjadi kebun sawit di mukomuko merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal yang terpinggirkan.
dari sudut pandang akademisi, alih fungsi hutan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem, tetapi juga memengaruhi siklus hidrologi, meningkatkan risiko banjir, serta memperburuk krisis iklim melalui pelepasan emisi karbon akibat deforestasi.
“ini bukan tindakan main-main, sebab selain dilindungi undang-undang kawasan hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan tetap terjaga,” tegasnya.
tidak dapat dipungkiri disampaikan hefri, kawasan hutan disulap menjadi perkebunan sawit secara ilegal di hampir semua tempat tidak hanya di mukomuko, biasanya tidak terlepas dari keterlibatan pemilik modal yang memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan.
baca juga:atasi kawasan blank spot, bangun mini tower di kinal
baca juga:segera dipanggil, kades lulus pppk di seluma mengaku siap mundur 
pemilik modal, dengan kekuatan finansial yang besar, sering kali menjadi aktor utama di balik praktik alih fungsi ini. baik secara langsung maupun tidak langsung.
dalam banyak kasus  seringkali mereka membiayai pembukaan lahan hutan secara illegal untuk perkebunan sawit.
tanpa mengindahkan aturan tata ruang dan persetujuan lingkungan. praktik seperti inilah mengakibatkan pengabaian hak-hak masyarakat, komunitas lokal lainnya.
“maka dari itu perubahan fungsi kawasan harus segera diakhiri, apalagi secara illegal,”tandasnya.
praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh menyampaikan, masyarakat menantikan, pengusutan kasus kejahatan kehutanan di mukomuko. apa lagi perkara ini  kejahatan luar biasa yang berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. 
“tadinya saya pikir sudah ada pergerakan pengusutan, namun sepertinya masih belum ada upaya pengungkapan perkara kejahatan kehutanan di mukomuko ini. yang bisa membuat aktor-aktor besar ini tidak tenang,” sampainya.
muslim sangat berharap, dalam perkara ini aph harus masuk terlebih dulu. jangan sampai para pelanggar hukum di mukomuko ini merasanyaman melakukan pelanggaran hukum. apa lagi negara sudah memiliki segala instrument penegakan hukum, yang tidak boleh kalah dengan pelanggar hukum.
“kami berharap siapa pun itu yang terlibat dapat dimintai pertanggung jawaban. sehingga mukomuko bisa terhindar dari bencana yang lebih besar, dan bisa datang kapan saja. yang dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa lebih banyak,”tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan