Honorer Masih Dirumahkan, Layanan Kependudukan di MPP Kepahiang Terdampak

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Senin , 20 Jan 2025 - 22:39

LAYANAN: Layanan kependudukan di MPP Kepahiang terdampak seiring telah dirumahkannya para honorer -- HERU/RB

Lantaran, hal ini berkaitan dengan penggajian yang nantinya wajib dikeluarkan kepada para honorer.

"Ya, kalaupun di MPP sementara waktu layanan terhenti.

Tapi kan di kantor Dukcapil kan tetap, saya kira juga tak menjadi persoalan.

Karena sejak honorer dirumahkan, layanan kita di Dukcapil tetap berjalan normal seperti biasa," papar Ardiansyah.

Diketahui, seluruh honorer berstatus THL di Kabupaten Kepahiang sendiri telah resmi dirumahkan per 31 Desember 2024.

Lewat Surat Edaran (SE) Nomor:800/1076/Bag.7/KPH/2024 yang ditandatangani Sekda Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd, MH.

Dalam SE disebutkan, ribuan honorer berstatus THL di lingkungan Pemkab Kepahiang menjalani adanya pemutusan hubungan kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pada sekretariat daerah dan perangkat daerah.

Masih di dalam SE juga dijelaskan, tenaga administrasi, sopir, penyuluh, cleaning service, penjaga malam, pramusaji dan caraka di setiap dinas akan dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu.

Untuk diangkat kembali menjadi THL 2025, masih akan menunggu petunjuk lebih lanjut.

Terkait alokasi anggaran, Sekda Kepahiang Dr. Hartono telah menyampaikan di TA 2025 alokasi anggaran untuk gaji THL tinggal tersisa Rp7 miliar.

honorer masih dirumahkan, layanan kependudukan di mpp kepahiang terdampak                            kepahiang. koranrb.id - hanya sebagian kecil saja honorer yang telah dirumahkan per 31 desember 2024 tetap diberdayakan opd di lingkungan pemkab kepahiang.
sebagian besar, belum diketahui apakah kontrak mereka akan diperbaharui kembali atau tidak.
jika pun ada pemanggilan ulang, besar kemungkinan hanyalah mereka yang nantinya telah berganti status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) penuh waktu ataupun paruh waktu. 
terkini, pemkab kepahiang juga tengah menggodok rencana perekrutan pppk dari honorer yang telah terdata di pangkalan data atau database bkn di tahun 2025 ini.
baca juga:71 varietas durian ikut bersaing di festival durian ii padang ulak tanding
nah, menunggu proses tersebut semua kelar opd yang khususnya bergerak di bidang pelayanan telah terdampak. salah satunya dinas dukcapil kabupaten kepahiang. 
imbas dari telah dirumahkannya para honorer sejak akhir tahun 2024, membuat dukcapil sementara waktu tak lagi bisa memberikan layanan kependudukan di mall pelayanan publik (mpp).
padahal, layanan kependudukan di mpp selama ini jadi sasaran utama masyarakat di kabupaten kepahiang. 
kepala dinas dukcapil kabupaten kepahiang ardiansyah, sh mh saat diwawancarai, senin 20 januari 2025 tak menampik kondisi di atas. 
baca juga:sudah 2 kapolres dan 2 kasat reskrim berganti, perkara ott fee proyek bbwss viii masih saja jalan di tempat 
dengan segala kondisi yang ada, pihaknya terpaksa untuk sementara waktu tak bisa memberi layanan kependudukan di mpp. 
karena 8 operator yang selama ini biasa bertugas memberikan layanan di mpp, semuanya adalah berstatus honorer atau tenaga harian lepas (thl). 
"operator kita itu statusnya thl semua, sedangkan merekakan sudah dirumahkan bersama honorer lainnya di pemkab kepahiang," kata ardiansyah. 
untuk mengambil kebijakan tetap mempekerjakan para honorer tersebut, dirinya mengaku tak memiliki kekuatan. 
baca juga:tersisa 7 hari kembalikan temuan rp320 juta, ini langkah pemdes kota agung seluma timur 
lantaran, hal ini berkaitan dengan penggajian yang nantinya wajib dikeluarkan kepada para honorer. 
"ya, kalaupun di mpp sementara waktu layanan terhenti.
tapi kan di kantor dukcapil kan tetap, saya kira juga tak menjadi persoalan.
karena sejak honorer dirumahkan, layanan kita di dukcapil tetap berjalan normal seperti biasa," papar ardiansyah. 
diketahui, seluruh honorer berstatus thl di kabupaten kepahiang sendiri telah resmi dirumahkan per 31 desember 2024.
baca juga: paspor sudah cetak, 170 cjh asal seluma belum bisa lunasi bpih, ini penyebabnya
lewat surat edaran (se) nomor:800/1076/bag.7/kph/2024 yang ditandatangani sekda kepahiang, dr. hartono, m.pd, mh.
dalam se disebutkan, ribuan honorer berstatus thl di lingkungan pemkab kepahiang menjalani adanya pemutusan hubungan kerja  berdasarkan surat perjanjian kerja (spk) pada sekretariat daerah dan perangkat daerah.  
masih di dalam se juga dijelaskan, tenaga administrasi, sopir, penyuluh, cleaning service, penjaga malam, pramusaji dan caraka di setiap dinas akan dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu. 
untuk diangkat kembali menjadi thl 2025, masih akan menunggu petunjuk lebih lanjut.
terkait alokasi anggaran, sekda kepahiang dr. hartono telah menyampaikan di ta 2025 alokasi anggaran untuk gaji thl tinggal tersisa rp7 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 21 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan