Terdakwa Murman Siapkan 2 Ahli Meringankan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 23:54

KELUAR: Terdakwa Tipikor tukar guling lahan Pemkab Seluma keluar ruangan sidang. WEST JER TOURINDO/RB--

Lebih lanjut ia mengatakan kenapa mereka menghadirkan saksi ahli. Sebab mereka tidak sependapat dengan keterangan ahli pidana persidangan yang digelar pada 16 Januari 2025 lalu.

Pada keterangan ahli dia mengatakan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.

Perbuatan melakukan penukaran barang yang tidak ada dan secara hukum mereka melanggar ketetntuan hukum secara hukum administrasi.

Dengan ungkapan tersebut pihaknya menilai ahli terlalu cepat menyimpulkan bahwa klienya melakukan perbuatan melawan hukum tanpa analisia secara mendalam.

“Kita ajukan ahli sebab kita membantah semua keterangan yang diberikan ahli pidana pada sidang sebelumnya, “ terang Erwin.

Keterang yang diungkapkan dari ahli itu tidak mendalam dan terkesan menyimpulkan dengan analisa dangkal.

Menurutnya, seharunya ahli harus melihat peristiwa dalam perkara ini dengan keilmuanya dengan analisa lapangan secara mendalam, agar tidak ada keterangan yang dangkal.

“Ahli ini tidak memeriksa dengan cermat jadi kami hadirkan ahli yang menganalisa data secara rinci nnati akan kita bandingkan hasilnya,” terang Erwin.

Sementara itu JPU Kejari Seluma, Reki Aprizal, SH mangatakan bahwa untuk menghadirkan skasi ahli adalah hak dari PH.

Bahkan untuk tidak bersepakat dengan keterang dari ahli yang JPUI hadirkan itu adlah hak mereka.

“Pengajuan ahli adalah hak mereka dan pengajuan ahli adalah hak kami,” tutup Reki.

Sekedar mengulas. JPU Kejari Seluma hadirkan 3 saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara tukar guling lahan Pemkab Seluma.

Ketiga saksi ahli tersebut memberikan keterangannya pada persidangan yang digelar pada 16 Januari 2025 di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.

terdakwa murman siapkan 2 ahli meringankan                            koranrb.id -  penasihat hukum (ph) terdakwa murman effendi, erwan sitorus, sh, mh bantah keterangan saksi ahli dari jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma yang dihadirkan pada perkara tukar guling lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
oleh sebab itu pihaknya akan menghadirkan dua saksi ahli meringankan atau ahli a de charge bagi terdakwa. pertama ahli dari universitas indonesia (ui) yakni ahli hukum pidana.
saksi kedua yang mereka hadirkan secara bersama yakni ahli dari universitas bina bangsa yakni ahli hukum tata negara (htn).
kedua saksi tersebut akan memberikan keterangan sebagaimana keahlian mereka di muka persidangan perkara perkara tukar guling lahan pemerintah kabupaten (pemkab) seluma.
baca juga:pengaturan lelang hingga fee proyek puskeswan benteng, bantah mantan kadis pelaku utama, ph bakal bawa bukti 
baca juga:pemprov bengkulu sambut komitmen ppsks bangun daerah
perkara ini menyeret empat terdakwa yakni, mantan bupati seluma, murman effendi, mantan ketua dprd seluma, rosnaini abidin. 
kemudian mantan sekda seluma mulkan tajudin dan mantan kepala bpn seluma djasran harahap keempat terdakwa ini atas tindakannya didakwa merugikan negara hingga rp19,5 miliar.
disampaikan erwan pihaknya akan menghadirkan dua saksi ahli.
saksi tersebut adalah ahli pidana, dan ahli hukum tata negara mereka akan menjelaskan pemahaman hukum yang ada dalam perkara ini.
ahli pidana dari universitas indonesia dan ahli htn dari universitas bina bangsa.
baca juga:dpmptsp: sektor investasi bengkulu 2025 masih sama, realisasi 2024 masih menunggu
baca juga:besok pendafataran pppk tahap ii ditutup, sri: jika ada kesulitan, segera ke posko terdekat
"kita tidak bersepakat dengan keterangan ahli yang dihadirkan kejari seluma makanya kita akan hadirkan dua saksi ahli," ungkap erwin.
lebih lanjut ia mengatakan kenapa mereka menghadirkan saksi ahli. sebab mereka tidak sependapat dengan keterangan ahli pidana persidangan yang digelar pada 16 januari 2025 lalu.
pada keterangan ahli dia mengatakan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para terdakwa.
perbuatan melakukan penukaran barang yang tidak ada dan secara hukum mereka melanggar ketetntuan hukum secara hukum administrasi.
dengan ungkapan tersebut pihaknya menilai ahli terlalu cepat menyimpulkan bahwa klienya melakukan perbuatan melawan hukum tanpa analisia secara mendalam.
baca juga:30 peserta seleksi phd 2025 gugur pemberkasan, peserta lolos, lanjut tes 23 januari 2025 mendatang
baca juga:3 februari mendatang dijadwalkan entry meeting bpk di lebong
“kita ajukan ahli sebab kita membantah semua keterangan yang diberikan ahli pidana pada sidang sebelumnya, “ terang erwin.
keterang yang diungkapkan dari ahli itu tidak mendalam dan terkesan menyimpulkan dengan analisa dangkal.
menurutnya, seharunya ahli harus melihat peristiwa dalam perkara ini dengan keilmuanya dengan analisa lapangan secara mendalam, agar tidak ada keterangan yang dangkal.
“ahli ini tidak memeriksa dengan cermat jadi kami hadirkan ahli yang menganalisa data secara rinci nnati akan kita bandingkan hasilnya,” terang erwin.
sementara itu jpu kejari seluma, reki aprizal, sh mangatakan bahwa untuk menghadirkan skasi ahli adalah hak dari ph.
bahkan untuk tidak bersepakat dengan keterang dari ahli yang jpui hadirkan itu adlah hak mereka.
“pengajuan ahli adalah hak mereka dan pengajuan ahli adalah hak kami,” tutup reki. 
sekedar mengulas. jpu kejari seluma hadirkan 3 saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara tukar guling lahan pemkab seluma.
ketiga saksi ahli tersebut memberikan keterangannya pada persidangan yang digelar pada 16 januari 2025 di pengadilan negeri tipikor bengkulu.
berikut deretan saksi ahli yang dihadirkan jpu di muka persidangan meliputi ahli hukum pidana unihaz bengkulu dr. hamza hatrik, sh, mh.
selanjutnya ada ahli dari konsultan jasa penilai publik (kjpp) rizki novarino, st, mtp, mappi (cert) dan ahli auditor perhitungan kerugian negara, erwinta marius, ak, mm, ca,cpa,  asean cpa. 
dalam keterangannya ahli hukum pidana mengatakan bahwa dalam perkara ini memang ada perbuatan melawan hukum.
perbuatan pertama adalah melakukan tukar guling tidak sesuai dengan aturan yang ada. 
kemudian perbuatan kedua adalah pejabat publik dengan wewenang melakukan tukar guling tanpa ada penyebab yang jelas, seperti tinjauan yuridis sosial hingga ekonomi.
"kalau melihat dari segi hukum bahwa upaya tukar guling yang tidak jelas dalam segi alasan itu adalah salah satu perbuatan melawan hukum," ungkap hamzah.
seharusnya dalam hukum upaya untuk tukar guling lahan di suatu daerah harus memiliki alasan yang jelas dan yang ditukarkan itu nilainya harus sama baik segi materil maupun materil.
sementara itu ahli kjpp bahwa tanah yang dinilai di lapangan itu memang harganya senilai rp19,5 miliar dan dari hasil tersebut ahli menilai dari berbagai aspek.
mulai dari aspek peruntukan tanah tersebut dan juga harga tanah pasaran yang berlaku di daerah.
"kita melakukan pengecekan terhadap harga tanah dengan metode pengumpulan analisis harga seperti tanah 300 meter persegi itu bisa dihargai rp50 juta. jika dia tidak jauh dari jalan lintas terus mengerucut hingga letak dari jalan itu lebih jauh," ungkap riski.
untuk ahli erwita mengatakan bahwa dirinya merampungkan perhitungan terkait dengan kerugian negara dalam perhitungan tersebut memang mencapai rp19,5 miliar.
didapatnya hasil tersebut dirinya menghitung dari analisi data yang yang di peroleh dari tim kjpp.
"hitungan kita sudah divalidkan dengan datang yang dihasilkan dari kjpp," terang erwita.