Polisi Dalami Dugaan Pelanggaran Aktivitas Tambak Udang

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 17 Jan 2025 - 22:26

PIPA: Salah satu pipa intake tambak udang di Kecamatan Kaur Selatan langsung terhubung dengan laut.-- RUSMANAFRIZAL/RB

"Petunjuk dari Kapolres juga masih kita tunggu, kalau sudah ada perintah darinya, nanti kita akan langsung gerak," tukasnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengecekan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaur terkait dengan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), seluruh tambak udang di Kabupaten Kaur tidak taat dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Toal ada 28 tambak udang yang masih aktif beroperasi di Kabupaten Kaur sepanjang tahun 2024 lalu.

Pengecekan itu dilakukan oleh oleh tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

Hasilnya saat ini juga masih di pegang oleh DLH Kabupaten Kaur untuk diteruskan ke Bupati Kaur.

Namun sayang beberapa waktu yang lalu Kabupaten Kaur mendapatkan musibah Bupati Kaur H. Lismidianto SH, MH, meninggal dunia, dokumen itu belum disampaikan.

DLH masih menunggu SK Plt Bupati Kaur terlebih dahulu yang akan dijabat oleh Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim, ST.

"Berkas akan kita naikkan, tunggu surat penetapan PLt dulu," jelas Kepala DLH Kaur Kabupaten Kaur Hendry Faizal SE., M.Si. melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan Marten Yusuf, M.Si.

polisi dalami dugaan pelanggaran aktivitas tambak udang                            bintuhan, koranrb.id - dugaan pelanggaran yang dilakukan tambak-tambak di kabupaten kaur masih terus didalami oleh aparat penegak hukum (aph) dari polres kaur.
 meskipun belum ada tindakan langsung, dalam waktu dekat ini tim dari satreskrim polres kaur bakal melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen perizinan tambak udang di kabupaten kaur.
hal ini disampaikan oleh, kapolres kaur,  akbp yuriko fernanda, sh, s.ik, mh, melalui kasat reskrim akp todo rio tambunan, s.th, m.th
"kita belum bergerak sekarang, belum ada waktu.
baca juga:jaksa pastikan tersangka pembebasan lahan pemkab seluma berjemaah
namun dalam waktu dekat ini, pasti akan koordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai izin tambak udang di kabupaten kaur ini," ungkap kasat reskrim.
disebutkannya, sampai dengan saat ini belum ada laporan langsung terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tambak-tambak udang di kabupaten kaur. 
akan tetapi, jika melihat dari pantauan yang terjadi di lapangan mau tidak mau polres kaur harus masuk dan melihat langsung mengenai permasalahan tambak udang tersebut.
sebab ditakutkan, permasalahan ini bakal memicu potensi konflik di kalangan masyarakat. 
baca juga:penyidik cocokkan keterangan eks sekwan kepahiang dan dokumen, penetapan tsk dugaan korupsi dalam waktu dekat
apalagi, fakta di lapangan sudah cukup banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan khususnya mengeluh akibat limbah tambak udang.
"permasalahan ini besar, jika didiamkan bisa memicu potensi konflik di kalangan masyarakat," ujarnya.
dirinya juga masih menunggu petunjuk langsung dari kapolres kaur, mengenai dugaan pelanggaran tambak udang tersebut.
sebelumnya permasalahan mengenai tambak udang ini telah di beritahukan kepada kapolres kaur, selanjutnya tinggal menunggu sprint dan tindak lanjut apa yang harus dilakukan kedepannya.
baca juga:pembiaran hutan jadi kebun sawit ilegal di mukomuko, muslim: jangan sampai negara kalah dengan cukong
"petunjuk dari kapolres juga masih kita tunggu, kalau sudah ada perintah darinya, nanti kita akan langsung gerak," tukasnya.
sementara itu, berdasarkan hasil pengecekan dinas lingkungan hidup (dlh) kaur terkait dengan analisis dampak lingkungan (amdal), seluruh tambak udang di kabupaten kaur tidak taat dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (ukl-upl).
toal ada 28 tambak udang yang masih aktif beroperasi di kabupaten kaur sepanjang tahun 2024 lalu.
pengecekan itu dilakukan oleh oleh tim pejabat pengawas lingkungan hidup (pplh).
baca juga:ditemukan oleh nelayan, penyu besar ini langsung dilepas lagi, ada apa ? 
hasilnya saat ini juga masih di pegang oleh dlh kabupaten kaur untuk diteruskan ke bupati kaur.
namun sayang beberapa waktu yang lalu kabupaten kaur mendapatkan musibah bupati kaur h. lismidianto sh, mh, meninggal dunia, dokumen itu belum disampaikan. 
dlh masih menunggu sk plt bupati kaur terlebih dahulu yang akan dijabat oleh wakil bupati kaur herlian muchrim, st.
"berkas akan kita naikkan, tunggu surat penetapan plt dulu," jelas kepala dlh kaur kabupaten kaur hendry faizal se., m.si. melalui kepala bidang tata lingkungan marten yusuf, m.si.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 18 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan