Eks Pimpinan DPRD Kepahiang Mulai Ketar-ketir, Dugaan Korupsi Seret Nama Besar

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 16 Jan 2025 - 22:31

Gedung DPRD Kepahiang. Terkini, eks pimpinan DPRD periode 2019-2024 mulai ketar-ketir sejak eks Sekwan mengungkapkan aliran dana yang menjadi TGR di Setwan--Heru/RB

eks pimpinan dprd kepahiang mulai ketar-ketir, dugaan korupsi seret nama besar                             koranrb.id - eks pimpinan dprd kepahiang periode 2019-2024 yang ikut disebut mantan sekretaris dprd kabupaten kepahiang, rolland yudishtira mulai ketar-ketir.
ini setelah,  mantan sekwan rolland yudishtira telah menyeret nama mantan pimpinan dprd kepahiang ikut terkait menjadi pemicu temuan ganti rugi (tgr) laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri di lingkungan sekretariat dprd (setwan) kepahiang. 
mengenai keterkaitan mantan eks pimpinan dewan tersebut, diungkapkan pula telah disampaikan kepada penyidik saat beberapa kali diperiksa penyidik  kejari kepahiang sebagai saksi.
santer disebut ikut terseret tgr di setwan, salah satu eks pimpinan dewan sempat coba dikonfirmasi. namun, saat dihubungi yang bersangkutan tak memberikan respon apa pun. 
baca juga:pemkab bengkulu tengah terima sertifikat pemegang saham bank bengkulu
baca juga:target pad lebong rp 79 miliar, dewan minta benar-benar dikejar
mengenai hal ini, kasi intel nanda hardika, sh saat diwawancarai kamis 16 januari 2025 menerangkan keterangan dari pihak manapun akan ditampung sebagai bahan guna mempercepat penuntasan penyidikan dalam perkara dugaan korupsi terkait tgr di setwan kepahiang. 
termasuk pula keterangan yang disampaikan eks sekwan, rolland yudishtira.
"pastinya semua akan kita pelajari dahulu," singkat nanda. disinggung pemeriksaan terhadap eks pimpinan, termasuk eks anggota dprd kabupaten kepahiang, kasi intel menjelaskan semua kemungkinan masih bisa terjadi. 
"ya, kalau memang dibutuhkan (dipanggil dalam pemeriksaan,red)," tambah nanda. ia menyampaikan, saat ini penyidik masih disibukkan dalam pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait, termasuk mencocokkan keterkaitan terhadap ribuan lembar dokumen yang telah berhasil disita saat penggeledahan di ruang kerja sekwan dan beberapa lokasi lainnya beberapa waktu lalu. 
baca juga:baru lulus pppk siap-siap 'gadai'sk di bank bengkulu: pinjaman maksimal rp150 juta
baca juga:2 kapolsek sertijab, kapolres lebong minta bawa inovasi baru 
"ini kan butuh waktu, ada beberapa item dalam ribuan lembar dokumen yang diperoleh saat penggeledahan beberapa waktu lalu," demikian nanda. 
dalam pernyataan sebelumnya, eks sekwan rolland yudishtira telah mengungkapkan ke mana saja aliran dana yang membuat negara berpotensi mengalami kerugian hingga rp11,4 miliar yang menjadi tgr setwan sejak ta 2021- 2023. 
ia mengungkapkan, apa yang menjadi penyebab besarnya tgr di setwan kepahiang mencapai hingga rp11,4 miliar.
secara detailnya tgr di setwan hanya rp3 miliaran dengan rp1 miliaran, secara periodik sudah diselesaikan.
baca juga:tahun 2025 disdikbud mukomuko tak lagi kelola dak fisik, ini penyebabnya 
baca juga:disnakertrans rejang lebong harapkan kelanjutan pengembangan kawasan transmigrasi
sisanya, rp8 miliaran merupakan tgr dari para eks anggota dprd kepahiang periode 2019-2024 secara personal.
yang juga menurutnya, sebagian besar  telah diselesaikan secara bertahap. 
dari rangkaian pemeriksaan yang telah berjalan sejauh ini, penyidik juga telah mengantongi sejumlah keterangan berikut pengakuan langsung dari sekwan, bendahara dan mantan bendahara setwan kepahiang yang masih berstatus sebagai terperiksa.
kepada penyidik, bendahara setwan di juga telah mengakui ada sejumlah surat pertanggungjawaban (spj) fiktif yang kemudian memicu sebagai temuan dalam lhp bpk ri. 
sebagai gambaran, sesuai hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
baca juga:proyek jut 2024 terindikasi masih dikerjakan januari 2025
baca juga:dana rp25,7 miliar untuk blt warga 215 desa bengkulu utara
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti. 
lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti. 
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Jumat, 17 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan