Rejang Lebong: Kabupaten Layak Anak dengan Tingkat Kekerasan Anak Cukup Tinggi

rejang lebong: kabupaten layak anak dengan tingkat kekerasan anak cukup tinggi koranrb.id – meskipun mendapatkan predikat kabupaten layak anak (kla), namun angka kasus kekerasan yang melibatkan anak di kabupaten rejang lebong terbilang masih cukup tinggi. hal ini terlihat dari data yang dihimpun baik dari polres rejang lebong maupun dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dp3appkb) kabupaten rejang lebong. berdasarkan data yang dihimpun rb dari unit perlindungan perempuan dan anak (ppa) satuan reserse kriminal (reskrim) polres rejang lebong, hingga oktober 2024 ini angka kasus yang melibatkan anak di wilayah tersebut mencapai 49 perkara dengan jumlah 49 anak sebagai korban, dan 22 anak sebagai pelaku kejahatan. angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 lalu, dimana selama kurun setahun lalu kasus yang melibatkan anak di rejang lebong mencapai 71 kasus dengan rincian kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang melibatkan anak sebanyak 23 kasus, persetubuhan anak sebanyak 21 kasus, kekerasan anak sebanyak 20 kasus, pencabulan anak 3 kasus, dan penelantaran anak 2 kasus. baca juga:modus korupsi rp496 juta, kades suro bali mark up baca juga:pemprov bengkulu siapkan rp15 miliar untuk pemberangkatan cjh 2025 menurut kasi humas polres rejang lebong, akp. sinar simanjuntak, dari angka anak sebagai korban tersebut rinciannya sebanyak 1 orang korban penelantaran anak, 21 orang korban kekerasan anak, 22 orang korban persetubuhan anak, dan 5 orang korban pencabulan terhadap anak dibawah umur. “sementara untuk anak sebagai pelaku, rinciannya yakni 15 orang sebagai pelaku kekerasan terhadap anak, 6 orang pelaku persetubuhan anak, dan 1 orang pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur,” ungkap simanjuntak. menurut simanjuntak, banyak faktor yang berkontribusi terhadap situasi ini, mulai dari lemahnya ketahanan keluarga hingga pengaruh lingkungan sosial yang tidak kondusif, salah satunya disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua, yang sering kali sibuk mencari nafkah akibat tekanan ekonomi. selain itu, lingkungan sosial menjadi salah satu faktor yang paling memengaruhi perilaku anak. anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi cenderung terpapar perilaku kekerasan sejak dini. selain itu, budaya kekerasan yang kerap dianggap wajar dalam menyelesaikan konflik turut memperburuk keadaan. baca juga:pleidoi, terdakwa dugaan korupsi rumah aren minta keringanan hingga dibebaskan baca juga:perkara pembayaran csr, dewan kaur panggil pihak perusahaan tambak udang "beberapa kasus anak menjadi pelaku kriminal karena mereka terbawa oleh pergaulan yang salah. teman sebaya sering kali memengaruhi anak untuk melakukan tindakan yang tidak benar," ungkap simanjuntak. disisi lain, berdasarkan data yang dihimpun dari dp3appkb kabupaten rejang lebong, pada tahun 2024 ini organisasi perangkat daerah (opd) tersebut telah melakukan pendampingan terhadap 70 korban dari perkara kekerasan pada anak. kepala dp3appkb kabupaten rejang lebong, sutan alim, s.sos menjelaskan angka tersebut terdiri dari 30 kasus kekerasan fisik, 39 kasus kekerasan seksual, dan 1 kasus penelantaran. angka ini meningkat dibanding tahun 2023 lalu yang hanya 61 kasus dengan rincian 31 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan psikis, 21 kasus kekerasan seksual, 3 kasus penelantaran, 1 kasus eksploitasi, dan 4 kasus pencurian. baca juga:anak berkebutuhan khusus bisa tempuh pendidikan di sekolah umum baca juga:usut kebocoran pad rp50 miliar, 30 saksi diperiksa jaksa sutan menjelaskan, perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet disebut sebagai penyebab tingginya kasus terhadap anak di wilayah kabupaten rejang lebong. anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan orang tua sering kali terpapar konten-konten negatif, seperti kekerasan dan pornografi, yang akhirnya memengaruhi perilaku mereka. "media sosial memiliki dua sisi, tetapi tanpa kontrol yang baik, dampaknya bisa sangat buruk bagi anak-anak. sayangnya, banyak orang tua di sini belum memahami pentingnya pengawasan digital," tambahnya. rejang lebong minim ruang bermain anak selain itu, kabupaten rejang lebong saat ini diketahui masih sangat minim memiliki ruang bermain anak. bahkan di mayoritas opd yang ada di rejang lebong tidak memiliki ruang bermain anak, meskipun pembangunan ruang bermain anak di setiap instansi pemerintah telah diatur dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pppa) nomor 65 tahun 2020. baca juga:nodai siswi sendiri, oknum guru sma di bengkulu divonis 78 bulan baca juga:jelang tahun baru 2025, pemkab bengkulu selatan operasi pasar bertujuan ini hal ini juga diakui sutan, yang mengatakan pembangunan ruang bermain ramah anak (rbba) belum menjadi prioritas pemkab rejang lebong. meski demikian, ia mengaku di beberapa opd pelayanan publik sudah menyediakan rbba. selain itu, saat ini baik di perumahan yang dibangun developer, pedesaan, kecamatan, hingga kabupaten belum memiliki ruang bermain yang ramah anak. padahal pada dasarnya ruang bermain atau taman bermain yang ramah anak itu wajib dimiliki oleh sebuah daerah. “sebenarnya pemerintah pun wajib menyiapkan ruang bermain yang ramah anak, termasuk pihak swasta dalam hal ini developer perumahan dan perusahaan yang memiliki perumahan sendiri untuk karyawannya,” terang sutan. dijelaskan sutan, jika di kabupaten rejang lebong ini memiliki kurang lebih 30 perumahan yang dibangun oleh swasta (developer), 122 desa, 34 kelurahan, 15 kecamatan, dan 1 kabupaten, ditambah lagi dengan sektor perusahaan swasta, maka akan ada ratusan ruang bermain bagi anak di kabupaten rejang lebong ini. ini belum lagi ruang bermain anak di sejumlah fasilitas umum yang ada. “artinya jika kita semua komitmen, maka ada ratusan tempat untuk anak-anak selaku generasi penerus bangsa ini untuk bermain. hal ini tentu sangat membantu anak-anak kita untuk berkreasi penuh. daripada anak-anak yang hanya pulang sekolah, kemudian mengurung diri di dalam rumah bersama gadgetnya,” jelas sutan. untuk di desa khususnya, sutan mengatakan, bahwasanya dana desa (dd) bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas ruang bermain anak di desa tersebut. atau minimal jika setiap desa tidak siap, setidaknya setiap kecamatan memiliki taman bermain anak. “ruang bermain anak ini wajib dimiliki oleh setiap daerah. karena salah satu yang menjadi kriteria penilaian kla adalah di daerah itu harus sudah memiliki taman bermain anak, atau minimal ruang bermain yang ramah anak. kita berharap tahun kedepan ini kabupaten rejang lebong memiliki taman bermain yang ramah anak, kita punya beberapa lokasi yang layak untuk membangun area itu, seperti saat ini di lapangan setia negara dan lapangan dwi tunggal," pungkas sutan.   

Tag

• # kabupaten layak anak
• # kasus anak
• # kekerasan terhadap anak
• # rejang lebong

Share

• 
• 
• 
• 
•